Putra Tsunami

Qurban

2008-12-05T00:54:00.000-08:00

Rubrik : Cang Panah
Insert : Harian Aceh

Qurban
Oleh. Boy Nashruddin Agus

Aneh sekali kampong ini. Setiap ingin ketemu Kepala Dinas, kami sang juru kabar selalu diartikan sebagai peminta-minta alias gepeng alias pengemis. Padahal, kami hanya meminta satu, yaitu informasi.
Mau tahu tak kisahnya?
Duduk.
Duduk.
Baca ya…
Alkisah, menjelang hari raya qurban, saya dan dekgam ditugaskan kantor untuk mencari informasi stok daging qurban untuk kampong kami. Selain itu, kami juga diharuskan mengetahui jumlah ekor hewan yang telah disiapkan dan diperiksa oleh petugas kesehatan serta adanya antisipasi pihak kejawatan hewan setempat dalam rangka mencegah masuknya daging illegal untuk gampong kami.
Dua hari mencari, hari ketiga kami baru ketemu. Itupun setelah kami mengatakan asbab datang ke kejawatan tersebut.
Awalnya, kami tidak mau ditemui oleh yang tertinggi tuanku jawatan hewan. Tapi, setelah mendengar makian, umpatan dan segala macam yang keluar dari mulut kami, yang tertinggi tuanku akhirnya bersedia menemui dua kuli tinta ini.
Tahu tak, apa yang menjadi kendala kami? Dikira petugas kejawatan tersebut, kami ini tukang tagih uang meugang. Memang kami mirip ya. Susah-susah datang dalam hujan, malah ianya mengira kami begitu.
Oh…ternyata kampong kami telah ternodai oleh para penagih sie meugang. Sampe-sampe kami yang terhormat dikira sebagai gepeng yang bermuka pemberi haba. Kasihan…
Setelah berhasil bertemu dengan yang tertinggi tuanku jawatan hewan, kami berusaha sebisa mungkin mengorek informasi darinya tentang segala perhewanan yang akan dikurbankan. Termasuk masalah sapi gila, flu burung, orang gila sampe flu hongkong. Kan gak ada hubungannya dek gam…
Betul juga. Kembali ke masalah yang tertinggi tuanku jawatan hewan. Setelah mengumpulkan informasi yang kami rasa penting, kami berpamitan kepada yang tuanku tersebut. Anehnya, tuanku menggiring pembicaraan kami masalah uang lebaran.
“Uhhh…masak kami harus terjebak sama yang tuanku ini,” batinku. Idealis…deng, kami tolak. Professional dong, kami pulang.
“Dek…tunggu. Jawatan kami punya acara di Istana Kemewahan tentang pembuatan boh itek. Kalau adek mau tolong dimasukkan ke surat kabarnya. Masalah uang makan dan transport, tenang saja. Kita punya anggarannya,” pintanya.
“Uhhhh…Kak Roossssss…,” teriak aku dan dekgam. Apa hubungannya ya sama Kak Ros. Entahlah, aku juga bingung sama yang tuanku. Kenapa ia begitu getol menyodorkan kami uang belanja.
“Tenang saja pak. Kalau memang informasinya layak dikonsumsi orang banyak, kami akan memuatnya dalam surat kabar. Nggak usah bayar,” tolakku, berlagak diplomatis.
Setelah mengakhiri pembicaraan yang ruwet itu, akupun pulang bersama dekgam. Sampai di gapura lorong kampong tempat berkantornya yang tertinggi tuanku, ban sepeda kami meledak.
Aku dan dekgam kebingungan. Pasalnya, kami tak punya uang sepeserpun untuk nambal ban…nasib..nasib.
Sampai ke kantor perkabaran tempat kami bekerja, aku dan dekgam malah dikejar oleh petugas jaga. Pasalnya, kaki, baju dan celana kami semuanya berlumpur.
“Maaf, kami gak terima proposal dan penyetoran daging kurban,” katanya…[]

16 Wilayah Aceh Banjir di Tahun 2009

2008-12-05T00:47:00.000-08:00

16 Wilayah Aceh Diperkirakan Akan Dilanda Banjir Tahun 2009

Banda Aceh | Harian Aceh
Maraknya illegal logging dan Hak Guna Usaha (HGU) yang bermasalah, mengakibatkan Aceh berpotensi pada bencana alam seperti longsor, banjir dan lainnya. Hal tersebut, dikatakan Muhammad Nur, Manajer Riset dan Informasi Walhi, Selasa (2/12) di kantor Walhi kepada para wartawan.
Diperkirakan sepanjang Desember 2008, bencana banjir akan melanda 16 Kabupaten/Kota di Aceh dalam region ekosistem. Tiga region yang dimaksud adalah region Seulawah (Aceh Besar dan Pidie), Burni Telong (Aceh Tengah) dan Leuseur.
Hal tersebut, dikatakan M. Nur berdasarkan laporan dari data BMG, DJSDA-PU dan Bakorsurtanal. Diperkirakan dalam region Seulawah, ada empat Kabupaten/Kota yang akan terkena banjir. Yaitu, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya dan Aceh Jaya.
Sementara pada region Burni, terdapat lima Kabupaten/Kota seperti Lhokseumawe, Aceh Utara, Bireuen, Bener Meriah dan Aceh Tengah. Sedangkan pada region Leuser terdapat 7 Kabupaten/Kota yaitu, Langsa, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Aceh Tenggara.
Jelang Desember, banjir telah menggenangi 11 Kabupaten/Kota dalam 3 region ekosistem di Aceh. Diantaranya adalah Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Lhokseumawe, Aceh Utara, Langsa, Aceh Timur, Aceh Tamiang dan Aceh Tenggara.
M.Nur mengatakan, jika perkiraan banjir yang dikeluarkan oleh tiga instansi tersebut terjadi, maka akan mengancam 42 Kecamatan, 132 mukim dan meliputi 1728 desa, serta ancaman kehidupan bagi 432.000 orang di 16 Kabupaten tersebut.
Menurut catatan Walhi Aceh, frekuensi bencana banjir melanda provinsi Aceh setiap tahun akan terus meningkat. Hal ini disebabkan, selain terjadinya perubahan iklim, juga dipengaruhi oleh luas hutan Aceh tiap tahunnya terus mengalami pengurangan akibat deforestasi (hilangnya lahan hutan) yang mencapai kurang lebih 20.796 ha.
“Kehilangan ini dapat di diasumsikan juga dengan setara empat kali lipat luas Singapore, dengan luas degradasi (penurunan) 2,2 juta hectare atau setara 50 % dari total luas daratan Aceh,” ungkap M. Nur.
Sebutnya, laju pengurangan hutan ini disebabkan makin tingginya aktivitas pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) seperti, penambangan berbagai sektor, perkebunan skala besar, illegal logging (pembalakan liar) dan lainnya.
“Akibat kerusakan hutan tersebut, turut mengancam daerah aliran sungai (DAS) mencapai 46,40% atau 714.724,38 hektare dari 1.524.642,12 hektare total DAS di Aceh,” paparnya.
Ia mencontohkan, DAS Babah Rot yang saat ini mengalami pengeringan ketika musim kemarau dan banjir bah ketika musim hujan, juga diakibatkan oleh kerusakan hutan tersebut.
Berdasarkan analisis staf Walhi Aceh, hutan yang ada di kawasan ekosistem saat ini, semakin lama semakin berkurang. Pada tahun 1980, tercatat hutan dataran rendah untuk daratan di Aceh yang dapat dimanfaatkan seluas 1.496.954 ha. Luas tersebut terus berkurang. Tahun 1990, luas hutan tersebut hanya 1.225.003 ha, tahun 2000, seluas 989.587 ha dan terus menyusut pada tahun 2006, seluas 877.401 ha.
“Tapi, data tersebut belum dilengkapi dengan jumlah hutan yang terdegradasi seluas 552.817 ha dengan sisa 324.584 ha yang masih primer,” terang Oki Kurniawan, Manager Riset Walhi Aceh.
Dan, tambahnya, tersisa 188.190 ha hutan dataran rendah yang masih primer, berada dalam kawasan konservasi dan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang terfragmentasi.
Budaya Bakar Hutan
Selain adanya penyalahgunaan Hak Guna Usaha (HGU), illegal logging dan penambangan di berbagai sektor, budaya bakar hutan oleh masyarakat juga menjadi salah satu penyebab rusaknya hutan di Aceh.
Oki menjelaskan, budaya bakar hutan seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Aceh Tengah guna menggiring rusa, dengan tujuan dimakannya kuncup-kuncup baru yang tumbuh dibekas hutan yang terbakar tersebut, juga telah menyusutkan luas hutan Aceh yang menjadi bagian dari paru-parunya dunia.
“Kita sangat mengharapkan agar pemerintah mengkaji ulang dokumen-dekumen ijin HGU dan ijin lainnya yang bermasalah. Kalau memang melanggar ketentuan atau ijin ramah lingkungan, pidanakan saja,” paparnya.
Selain itu, Oki juga mengharapkan adanya tapal batas yang jelas antara hutan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, mana hutan lindung yang sama sekali tak boleh ditebang. “Harus jelas agar bencana alam di Aceh tidak jadi ancaman klasik dari tahun ke tahun,” ujarnya.cbn

Tahun 2009, 16 Wilayah Aceh Akan Banjir

2008-12-05T00:44:00.000-08:00

KADIS PENDIDIKAN KOTA BOHONGI PUBLIK

2008-12-02T06:17:00.000-08:00

*Terkait Kasus Perkelahian Guru di Depan Siswa
Banda Aceh | Harian Aceh
Pernyataan Kepala Dinas yang mengatakan telah mengutus tim guna menyelesaikan kasus perkelahian antara guru dan Kepala Sekolah di depan murid, dibantah keras oleh Athiati. “Kadis Pendidikan bohongi publik,” keluhnya kepada wartawan, Kamis (27/11) di Harian Aceh.

Menurutnya, tim yang diutus tersebut merupakan fiktif belaka. Pasalnya, mereka tidak pernah menjumpai Athiati dan para guru lainnya. “Jikapun ada, penyelesaian masalah hanya sebelah pihak,” ketusnya. Karena, tambahnya lagi, pernyataan Kepala Dinas yang telah menemui bendahara sekolah untuk menyelesaikan kasus tersebut, juga tidak ada.
Athiati yang didampingi suaminya, Safwan, merasa berang dengan tindakan sepihak kadis pendidikan yang terlalu membela Kepala Sekolah tersebut. Padahal, nyata sekali terjadi penyalahgunaan dana bantuan sekolah. “Banyak sekali cek kosong yang dicairkan dan yang dipaksa tandatangan sama saya. Laporan Pertanggung Jawaban pun, tidak pernah ditransparansikan kepada kita, guru-guru SD N 41,” tambahnya.
Katanya, dari print out yang didapatkan di BPD Kota, banyak sekali pencairan dana DAK dan BOS dicairkan tanpa sepengetahuan bendahara sekolah dan guru-guru. Karenanya, seharusnya pihak dinas memeriksa kasus ini secara lebih teliti.
Mengenai pernyataan adanya ‘perang dingin’ sebelum terjadinya pertengkaran antara dua pendidik tersebut, dibantah keras Athiati. “Kalau kami tidak akur sebelum kejadian tersebut, kenapa saya mau tanda tangan pada tanggal 3 November 2008, ketika dia mau mengambil gaji guru-guru yang juga mengambil uang DAK sejumlah Rp 95 juta tanpa sepengetahuan saya,” ungkapnya lagi.
Menurutnya, ketidak harmonisan antara kepala sekolah dan guru tersebut, terjadi justru setelah Athiati mengecek dan mengetahui jumlah saldo rekening sekolah.
“Kata-kata yang dilontarkan oleh Kepala Dinas tersebutm, sangat menyudutkan saya,” keluh Athiati lagi.
Tambahnya, tidak sepantasnya kepala sekolah yang memanfaatkan dan mengalihkan dana sekolah ke rekening pribadi tersebut, dibela. “Pasalnya, Kepala Sekolah tersebut tidak menunjukkan kredibilitas seorang guru,” lanjutnya.
Sementara itu, mayoritas guru SD N 41 akan mengadakan mogok mengajar jika permasalahan dan pemindahan Kepala Sekolah tersebut, tidak diluluskan oleh Kadis. “Kami merasa prihatin dengan nasib ibu Athiati yang menjadi korban. Seharusnya Kepala Sekolah yang dimutasi,” ungkap salah satu guru SDN 41, ketika dihubungi oleh wartawan.
Athiati yang juga didampingi oleh KOBAR GB, mengatakan akan melimpahkan kasus ini ke jalur hukum. “Kita sudah menemukan bukti-bukti akurat mengenai pemakaian dana atas nama pribadi ini,” ujar Athiati.
Sementara itu, Sayuthi Aulia, Ketua Kobar GB NAD menyayangkan tindakan dan pernyataan yang dilontarkan oleh Kadis Pendidikan, Drs. Sofyan Sulaiman. Menurutnya, ini merupakan kesalahan. Karenanya, pihaknya akan membantu Athiati menempuh jalur hukum. “Kalau dibela Kepala Sekolahnya, mungkin ada main pihak Dinas Pendidikan Kota itu. Soalnya, pemegang proyek DAK kan orang dinas tersebut,” ujarnya.cbn

TEMUAN KPAP, LIMA PELAJAR TERJANGKITI

2008-12-02T06:12:00.001-08:00

Banda Aceh| Harian Aceh
Lima Pelajar Banda Aceh, diduga terjangkit HIV setelah ditemukannya penyakit kelamin ketika mengadakan konsultasi di salah satu puskesmas di Banda Aceh. Hal tersebut dikatakan dr. Ormaia Nyak Oemar, M. Kes, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) Aceh, Kamis (27/11) dalam Konferensi Pers Peringatan Hari Aids se-Dunia di PP Café, Banda Aceh.
Informasi tersebut di dapatkan tanpa sengaja oleh petugas konseling puskesmas, setelah kelima pelajar melakukan konsultasi kepada mereka. Selain lima pelajar tersebut, pihak KPAP juga mencatat dua kasus HIV lainnya diderita oleh orang dewasa.
“Penyebaran virus HIV tersebut, menambah daftar penderita AIDS di Aceh,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan jumlah kasus HIV dan AIDS, menurut data KPAP per Oktober 2008, ada 25 orang yang sudah terinfeksi. 18 orang diantaranya terkena melalui hubungan seks dan tujuh orang melalui penukaran jarum suntik (IDU). “25 orang tersebut, tersebar di 13 Kabupaten Kota dan dari jumlah itu, sembilan diantaranya sudah meninggal dunia.” tambahnya.
Jika dibandingkan 2006 dengan jumlah penderita sekarang, jumlah terinfeksi HIV dan AIDS meningkat 350 persen. Terangnya, 13 daerah yang ditemukannya kasus HIV dan AIDS tersebut adalah Banda Aceh, Pidie, Bireun, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Barat, Aceh Tengah dan Simeuleu masing-masing dua kasus. Sedangkan Lhokseumawe, Aceh Timur dan Aceh Selatan, satu kasus. “Kasus tertinggi terdapat di Aceh Besar dan Langsa, masing-masing tiga kasus,” lanjutnya.
Dari 25 kasus ini, tercatat 21 kasus AIDS dan empat HIV. Jika dipersentasikan, penderita terbanyak adalah laki-laki dengan jumlah mencapai 68 %. Sedangkan perempuan hanya 32 persen dan usia mereka yang terinfeksi rata-rata antara 30-39 tahun. (bisa lihat table).
Pencegahan dan pendataan penderita HIV/AIDS banyak menemui kendala. Hal tersebut dikarenakan sifatnya yang sensitive, privasi dan sulit sekali di cek jika si penderita tidak memeriksa dengan kesadarannya sendiri ke rumah sakit yang dilengkapi HRV.
Bagi orang yang sudah di vonis menderita AIDS, maka mereka harus mengkonsumsi obat yang harganya sangat mahal. “750 dolar Amerika perbulannya harus dikeluarkan untuk pengobatan lini pertama,” tambahnya.
Karena biaya yang mahal tersebut, penderita HIV dan AIDS mendapat obat khusus yang didonasikan oleh Global Found bekerjasama dengan pemerintah, guna membantu mereka. “Selama ini, khusus untuk penanganan penderita HIV/AIDS tersebut, kita mendapat bantuan. Akan tetapi, untuk tahun 2009, Global Found tidak akan membiayai obat tersebut lagi karena dampak krisis global,” ujar Illiza, dalam kesempatan yang sama.
Anggaran kesehatan yang terlalu minim, yakni 2 persen dari APBN mengakibatkan pemerintah harus mencari donatur untuk membantu penderita AIDS.
“Pemda sendiri tidak mempunyai anggaran khusus untuk pemberian obat AIDS. Tapi, kalau untuk penyuluhan dan pendataan, Pemda telah mengalokasikannya,” jelasnya kepada wartawan, tanpa menyebutkan jumlah nominalnya.
Penyakit yang menular melalui hubungan seks dan jarum suntik tersebut, dikatakan Illiza sangat susah disembuhkan. Karenanya, ia berharap agar masyarakat Aceh, khususnya kota Banda Aceh sadar, bahwa AIDS sudah merambah Seuramo Mekah.
“Keluarga menjadi factor utama dalam pencegahan penularan penyakit tersebut. Untuk itu, penekanan dan peningkatan keimanan sangat diperlukan agar warga Aceh tidak terjebak dengan factor-faktor penyebab utama tersebarnya virus tersebut. Seperti seks bebas dan pemakaian jarum suntik yang bergantian,” tambahnya.cbn

Pemuda yang Membuat Perubahan

2008-12-02T06:08:00.000-08:00

*Terkait Berkembangnya Virus HIV dan AIDS di Aceh

Banda Aceh | Harian Aceh
Berdasarkan data statistik laporan kasus AIDS di Indonesia sampai Juni 2008 (Ditjen DPM dan PL-Depkes), kasus AIDS kumulatif pada umur 15 sampai 29 tahun, berkonstribusi 57 persen dari total kasus. Sementara khusus untuk Aceh, mencatat 25 orang terinveksi virus mematikan tersebut.
Penyebaran virus ini didominasi dari laki-laki yang berhubungan dengan penjaja seks. 50 persennya, berusia kurang dari 30 tahun dan belum menikah.
HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan virus ganas yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup manusia. Virus ganas ini, sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Menyadari kenyataan pahit itu, semua negara di dunia sepakat untuk memerangi, menanggulangi dan mencegah penyebaran epidemi tersebut.
Pecegahan dan penanggulan itu, dituangkan dalam kesepakatan Millenium Development Goal’s (MDG’s), tepatnya pada sasaran ke-7 yang berbunyi :
“Mengendalikan Penyebaran HIV/AIDS dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada tahun 2015”
Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pencegahan penularan HIV dan penanggulangan AIDS yang dapat terjadi pada seluruh lapisan masyarakat dan siapa saja.
“Harapan lebih jauh adalah agar masyarakat peduli dan berupaya melindungi diri serta keluarganya dari penularan HIV,” ujar T. Rayuan Sukma, Ketua Panitia HAS
Pelaksanaan Hari Aids Sedunia yang diselenggarakan di Banda Aceh ini, berdasarkan Surat Menko Kesra, selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
Selain itu, pelaksanaan HAS ini juga merujuk pada Surat Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Nomor : 0354.C/MENPORA/10/2008, Tanggal 14 Oktober 2008.
“Yang Muda Yang Membuat Perubahan,” ujar Rayuan Sukma, merupakan sub tema yang ditetapkan di Indonesia. Sementara untuk tema peringatan Hari AIDS Sedunia Tahun 2008, tambahnya, diambil tema “Kepemimimpinan.”
Aburizal Bakrie, Menteri Koordinator Kesehatan Rakyat (Menko Kesra), mengatakan, pencegahan penyebaran virus HIV dan AIDS tidak hanya sebatas tanggung jawab pihak kedokteran. Tapi, juga melibatkan keluarga, masyarakat, tokoh agama, Lembaga Donor serta masyarakat luas, sesuai profesi dan kemampuannya.
Sejarah telah mencatat besarnya peranan Pemuda dalam membuat perubahan sejak adanya ikrar sumpah pemuda, 28 Oktober 1928.
Kepemimpinan pemuda dalam upaya penanggulan epidemic ganda AIDS dan narkoba ditanah air akan merubah merubah jalannya epidemi.
“Untuk itu, pemuda harus mengambil tanggung jawab dan menjadi solusi atas masalah yang menimpa generasinya,” ujar Abu Rizal Bakrie yang disampaikan oleh Kabag Kesbang Linmas Pemerintah Aceh Jakfar Djuned.
Lebih lanjut, Aburizal Bakrie mengharapkan Pemerintah bersama-sama kalangan pemuda, harus mengupayakan integrasi orang yang terinfeksi HIV (ODHA), yang mayoritas usia muda untuk diterima oleh masyarakat dan mendapatkan layanan-layanan sosial dan medis yang memadai.
Keseriusan masyarakat dalam pencegahan virus HIV dan AIDS dirasakan sangat kurang ketimbang penyakit-penyakit yang lain, untuk itu Aburizal Bakrie mengharapkan dengan peringatan hari AIDS sedunia ini dapat diambil hikmah, guna memberikan harapan yang baik untuk penanggulangan AIDS.
“AIDS merupakan virus penyakit yang sangat sukar disembuhkan. Bahkan sampai sekarang belum ada obatnya. Untuk itu, selaku masyarakat kita harus tahu dan mengerti akan penyebaran HIV dan AIDS ini,” ujar Iwan (29), warga Lampaseh, Banda Aceh yang ikut menyemarakkan acar HAS tersebut.
HIV berada terutama dalam cairan tubuh manusia. Cairan yang berpotensial mengandung virus HIV adalah darah, cairan sperma, cairan vagina dan air susu ibu. Sedangkan cairan yang tidak berpotensi untuk menularkan virus HIV adalah cairan keringat, air liur, air mata dan lain-lain.
Virus HIV membutuhkan sel-sel kekebalan manusia untuk berkembang biak. Secara alamiah sel kekebalan tersebut akan dimanfaatkan, bisa diibaratkan seperti mesin fotocopy. Namun, virus ini akan merusak mesin fotocopynya setelah mendapatkan hasil copy virus baru dalam jumlah yang cukup banyak. Sehingga lama-kelamaan sel kekebalan manusia habis dan jumlah virus menjadi sangat banyak.cbn

BPOM BANDA ACEH BELUM SOSIALISASIKAN MASALAH ‘OBAT KUAT’

2008-12-02T06:00:00.000-08:00

Banda Aceh | Harian Aceh
Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM) Aceh, sampai saat ini mengakui belum melakukan sosialisasi secara resmi mengenai beredarnya beberapa jenis obat kuat yang mengandung bahan kimia. Hal tersebut dikatakan oleh salah satu pegawai BPOM Aceh yang ditemui Harian Aceh (19/11), di kantor tersebut.

“Pengumuman ini kan baru dikeluarkan dari pusat. Jadi kalau di sini (BPOM Banda Aceh-red), kita juga belum tahu,” ujarnya.
Tidak adanya sosialisasi dari BPOM tersebut, dibenarkan oleh beberapa pemilik Apotek dan toko atau Depot Obat yang ada di Banda Aceh. Ridwan misalnya. Sampai saat ini, menurutnya belum ada pihak BPOM yang menyampaikan hal tersebut padanya. “Tapi, beberapa obat kuat tersebut sudah ada yang ditarik oleh distributornya,” ungkap Ridwan.
Meskipun susah didapatkan, ada beberapa obat kuat yang dilarang dan sudah ditarik di Jakarta masih tersebar di Banda Aceh. Sari Madu misalnya. Berdasarkan laporan dari warga, jenis obat ini masih bisa didapatkan di apotek-apotek di Banda Aceh. Contohnya daerah Keutapang.
Sedangkan informasi yang diberikan oleh BPOM pusat, jenis obat-obat kuat yang ditarik dari pasaran tersebut mengandung bahan sildenafil sitrat atau dengan nama lain Viagra, revatio dan berbagai nama lain. Obat ini digunakan untuk terapi disfungsi ereksi (impotensi) dan hipertensi arteri paru-paru (pulmonary arterial hypertension, PAH).
Berdasarkan keterangan pihak BPOM, Sildenafil sitrat tersebut dapat menyebabkan sakit kepala, mual, gangguan penglihatan, radang hidung, nyeri dada , palpitasi (denyut jantung menjadi lebih cepat), maupun kematian.
Pesaingnya, Tadalafil sendiri dapat menyebabkan nyeri otot, pusing, mual, diare, muka memerah, hidung tersumbat, dan potensi seks hilang secara permanen. Tadalafil bersifat melebarkan pembuluh darah yang menyebabkan penurunan tekanan darah maupun pasokan ke darah.
Sementara itu, ditemui di lapangan ada beberapa jenis obat kuat yang dijual, tidak mempunyai kode produksi. Padahal, dengan tidak adanya kode produksi tersebut, membuktikan bahwa obat-obat itu tidak diketahui oleh pihak BPOM setempat. “Kami tidak tahu masalah itu,” ujar penjaga apotek di daerah Keutapang, Banda Aceh.
Mengenai hal ini, pihak BPOM Banda Aceh enggan berkomentar. “Saat ini, kepala seksi yang bersangkutan sedang berada di luar daerah. Kami tidak bisa memberikan informasi apa-apa,” ketus salah satu pegawai BPOM yang bertugas di layanan publik. [cbn]

ACEH WASPADA DBD, Lhokseumawe Tetapkan KLB

2008-12-02T05:51:00.001-08:00

*Lhokseumawe Tetapkan KLB

Banda Aceh | Harian Aceh
Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD), kembali meningkat memasuki akhir tahun 2008. Sebanyak 106 kasus DBD terjadi di Aceh, untuk bulan November 2008 saja. Hal tersebut dikatakan Dr. M. Thaib, Sp.A, M. Kes, Kamis (20/11).
“Kasus yang terparah, berada di Kota Lhokseumawe. Oleh Pemda setempat, telah menetapkan status KLB untuk DBD,” ujarnya.
Sementara itu, Thaib juga mengatakan DBD terhitung dari Januari-November 2008, mengalami peningkatan sebanyak 1.629 kasus. Dan sampai saat ini, tambahnya lagi pasien yang meninggal karena DBD, sebanyak 21 kasus. Sementara itu, pada tahun 2007 saja terhitung dari Januari sampai Desember 2007, penderita hanya berjumlah 1.537 kasus dengan jumlah pasien yang meninggal mencapai 13 kasus.
Jumlah penderita terbanyak, berada di Kota Banda Aceh, 55 kasus. Lhokseumawe sebanyak 25 kasus dan Aceh Timur sebanyak 20 kasus penderita dan satu orang meninggal dunia. “Kita mengharapkan masyarakat mampu memberantas nyamuk secara mandiri, tanpa harus menunggu fogging,” katanya.
Pihaknya, tambahnya lagi, untuk tahun 2008 ini mendapat anggaran sebesar Rp 300 juta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), untuk menangani demam berdarah tersebut.
“Dengan dana sebesar itu, kita sudah bisa memberantas DBD asalkan masyarakat ikut kerja sama,” tambahnya.
Walaupun begitu, ia juga berharap agar masyarakat mandiri dan mampu memberantas nyamuk dengan mengadakan gotong royong. “Memberantas jentik dan sarang nyamuk, lebih efektif ketimbang menunggu fogging yang hanya efektif 20 persen saja dalam memberantas DBD ini,” lanjutnya.
Menurutnya, sesuai dengan penelitian yang dilakukan tim kesehatan, penyemprotan asap (fogging) hanya mampu membasmi nyamuk-nyamuk dewasa. “Apalagi, kalau sering dilakukan fogging, nyamuk menjadi lebih kebal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Thaib juga menganjurkan agar pemerintah mampu merumuskan undang-undang tentang pemberantasan nyamuk seperti di Malaysia. Di negeri jiran tersebut, katanya, ada undang-undang yang mewajibkan masyarakat agar membasmi jentik-jentik nyamuk di lingkungannya. “Apabila kedapatan akan dikenai hukuman,” tuturnya.
“Belum ada vaksin pencegah demam berdarah. Karenanya, masyarakat Aceh harus waspada,” pintanya. [cbn]

PEMKO BANDA ACEH PERINGATI HAS

2008-12-02T05:47:00.000-08:00

PEMKO BANDA ACEH
PERINGATI HARI AIDS SE-DUNIA

Banda Aceh | Harian Aceh
Memperingati Hari AIDS se- Dunia (HAS), 1 Desember 2008 nanti, panitia bersama HAS Kota Banda Aceh akan mengadakan sejumlah kegiatan guna menyemarakkan World AIDS Day tersebut. Agenda yang diusung, diantaranya Pembagian Media KIE, pada 1 Desember 2008 sore hari di Simpang Surabaya, Simpang Lima, Simpang Jam Banda Aceh berupa brosur, selebaran, sticker dan bunga.
Long March atau jalan santai dan pembagian KIE tersebut bertujuan untuk mengkampanyekan dan menggugah kepedulian masyarakat Aceh, bahwa HIV dan AIDS merupakan masalah kita bersama. “Selama ini, masyarakat kita enggan mendengar atau membaca masalah-masalah AIDS,” ujar Nasrullah, Kepala BKKBN, Kamis (27/11).
Long March akan dimulai pukul 08.00 WIB dengan rute yang digunakan adalah arah Mesjid Raya Baiturrahman menuju Pasar Aceh, mengelilingi pasar Peunayong dan kembali ke Taman Sari melalui jalan samping Infokom dan depan kantor Walikota kea rah Taman Sari.
Long March ini, melibatkan seluruh elemen masyarakat, baik pelajar, siswa, mahasiswa dan guru-guru serta anak-anak jalanan, perwakilan dari lembaga-lembaga baik pemerintah maupun LSM, ditambah pihak sponsor. Kegiatan yang dilakukan selama Long March berlangsung adalah menyebarkan informasi dengan membagikan sebanyak 500 sticker dan 1.000 brosur. “Kegiatan puncaknya akan berlangsung pada hari Minggu (30/11), pukul 07.00 WIB, bertempat di Taman Sari Banda Aceh,” jelas Usman Muchsin, Ketua Panitia HAS.
Untuk jumlah dana, kegiatan tersebut akan menghabiskan anggaran lebih kurang Rp 240 juta, berbentuk perlengkapan dan peralatan serta logistic kegiatan. “Bukan dana mentah,” ujar Illiza Sa’aduddin Djamal, Wakil Walikota Banda Aceh.cbn

Dua Kambing Diserahkan sebagai Sanksi Adat

2008-12-02T05:44:00.000-08:00

Pasangan Non Muhrim Ditangkap Warga,
Dua Kambing Diserahkan sebagai Sanksi Adat

Banda Aceh | Harian Aceh

Dimana langit dipijak, disitu langit dijunjung. Hal inilah yang harus dipatuhi oleh Hanafi Elia (HE) dan Anti Monia (AM), ketika ditangkap sedang berdua-duaan di dalam kamar, di sebuah desa Kecamatan Barona Jaya, Aceh Besar, Senin (1/12).
Jarum jam menunjukkan pukul 10.00 WIB pagi. Sekumpulan pemuda, tuha peut dan masyarakat desa menemukan sepasang muda mudi, berdua-duaan di dalam kamar. Merasa ada sesuatu yang aneh karena tidak ada orang lain di rumah tersebut, kedua manusia non muhrim ini, diarak ke meunasah. “Untuk diproses sesuai hukum adat dan agama,” kilah seorang pemuda.
Setelah menunggu aparatur desa termasuk tuha peut, prosesi penjatuhan sanksi pun dilanjutkan. Sepasang muda-mudi yang katanya masih berstatus mahasiswa tersebut, disidangkan. Puluhan masyarakat pun ikut menonton prosesi persidangan itu.
Delapan jam persidangan, tidak ada titik temu antara kedua belah pihak. Pasalnya, pelaku mendapat belaan dari pihak empunya rumah, bahwasanya mereka tidak melakukan apa-apa.
“Memang pas ditangkap, gak terlihat mereka melakukan perbuatan ke arah zina. Cuma yang memberatkan mereka berdua-duaan di dalam kamar tanpa ada orang lain,” terang Baransyah, Ketua Tuhapeut, desa setempat.
Jarum jam terus berpindah, angka demi angka. Dari jam sepuluh pagi, sampai pukul 18.20 WIB, prosesi sidang belum juga menemukan hasil. Namun, setelah mengadakan musyawarah dan duek pakat antara tuha peut dan orang yang dituakan dari si pelaku, tanda tangan surat perjanjian pun dilakukan.
Mereka harus meninggalkan desa setempat ditambah membayar dua ekor kambing, menjadi sanksi adat yang diberikan oleh para tetua gampong. Tidak ada campur tangan Wilayatul Hisbah alias Polisi Syariat Islam dalam kasus ini.
“Bukan tidak percaya, tapi kita mencoba selesaikan melalui musyawarah gampong dulu. Karena disini berlaku hukum adat,” ujar Baransyah.
Pelaku yang awalnya dituding berkhalwat tersebut, memang bukan warga asli gampong tersebut. “Mereka pendatang. Satu dari desa Batoh, aslinya Tamiang. Sedang ceweknya dari luar juga,” tambah Baransyah, tanpa mau menjelaskan asal gampong perempuan.
Semula, pihak pemuda merasa keberatan kasus ini dilimpahkan ke media. Pasalnya, kasus tersebut telah disepakati oleh dua belah pihak, pihak gampong dan keluarga pelaku, untuk berdamai. Setelah dijelaskan, mereka akhirnya mengerti tugas dari kuli tinta.
“Oke, tapi tolong jangan diperpanjang, karena kasusnya sudah dianggap selesai oleh kedua belah pihak,” tutup Baransyah.cbn

SEJARAH KU SAYANG, SEJARAH KU MALANG

2008-12-02T05:35:00.000-08:00

SEJARAH KU SAYANG, SEJARAH KU MALANG
Oleh. Boy Nashruddin Agus, S.Pd*
Insert : Fokus Harian Aceh

Aceh mulai merasakan spirit perjuangan para leluhur yang memudar. Pasalnya, generasi muda Aceh lebih banyak berfikir sejarah itu tak penting. Dan akibatnya, situs-situs sejarah dan museum-museum yang ada pun menjadi terlupakan dan dimanfaatkan. Walaupun hanya sebagai objek wisata dikala akhir pekan.

Proklamator kemerdekaan Indonesia, Ir. Soekarno pernah mengeluarkan sebuah fatwa yang menganjurkan agar masyarakat Indonesia tidak melupakan sejarah. Pernyataan tersebut kemudian dikenal dengan sebutan “Jas Merah”. Melalui pernyataan tersebut, seluruh masyarakat Indonesia dimintai untuk menghargai, merawat dan melestarikan sejarah walau sekecil apapun. Baik itu sejarah yang sifatnya tulisan, lisan dan bahkan benda-benda/situs sejarah.
Sampai saat ini, tercatat ratusan museum telah dibangun di seluruh Indonesia untuk menjaga dan melestarikan benda-benda bersejarah yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Tak terkecuali dengan provinsi Aceh, negeri yang penuh dengan sejarah pergolakan dan konflik politik sepanjang berdirinya nanggroe ujung sumatera ini.
Banyak sekali benda-benda dan sumber sejarah tersebut tersebar di tanah rencong. Baik itu prasasti, naskah, dokumen-dokumen penting dari masa kerajaan sampai masa kemerdekaan, arsip peperangan Aceh melawan Belanda sampai dengan makam para pejuang ada di bumi Serambi Mekah ini. Sayangnya, banyak sumber-sumber sejarah tersebut kurang mendapat perawatan yang baik dari pemerintahan dan masyarakat Aceh sendiri.
Dominan masyarakat saat ini mengetahui sejarah Aceh hanya setipis kulit ari saja. Terlebih generasi muda yang lahir akhir abad 20 dan awal abad 21 banyak yang mulai melupakan sejarah ke-Aceh-annya. Bilapun ada, hanya generasi pejuang kemerdekaan yang kental mendapat catatan sejarah Aceh dari tetuanya.
Seperti halnya beberapa rekan-rekan pemuda yang mengetahui sejarah raja Iskandar Muda, namun tidak pernah sekalipun menziarahi makam raja yang pernah menjayakan Aceh melalui angkatan perang, Gajah Putihnya itu karena tidak mengetahui lokasi makam tersebut.
Itu hanya salah satu dari sekian banyak tempat peristirahatan terakhir pejuang kemerdekaan Aceh. Cut Meutia, Teuku Umar, Panglima Polim, Laksamana Malahayati dan banyak lagi makam pejuang Aceh telah hilang dari ingatan sang generasi Aceh saat ini, contoh lainnya. Hal ini, merupakan fenomena yang sepatutnya disesalkan oleh generasi muda Aceh. Termasuk orang-orang tua. Karena, asasinya makam-makam para raja dan pejuang merupakan sumber awal dari ada atau tidaknya sejarah suatu daerah.
Sebagai ilustrasi, Ismail salah satu penulis handal di Aceh. Ia sangat dikenal oleh masyarakat luas melalui tulisannya. Suatu hari, setelah selesai menuliskan sejarah kehebatan Iskandar Muda yang dimuat dalam salah satu media lokal, ia menjadi bimbang. Pasalnya sampai umurnya menginjak kepala tiga dan hidup puluhan tahun sebagai putra Aceh, tak sekalipun ia pernah mengunjungi makam Poteumeurhom tersebut.
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya,” tutur Soekarno, yang kini hanya terbungkus dalam buku-buku biografi presiden RI pertama itu. Tidak ada aplikasi nyata dalam benak bangsa kita saat ini.
Belum lagi dengan situs-situs sejarah lainnya yang ada di Aceh. Katakan saja seperti Benteng Indrapatra, Benteng Inong Balee, Mesjid Indrapuri, Benteng Kuta Batee di Pidie Jaya dan beberapa situs sejarah lainnya yang mulai lekang dimakan usia. Tidak ada perawatan dan bahkan terkesan diabaikan. Jika di negara lain objek-objek sejarah seperti ini bisa menjadi asset bagi pariwisata yang jelas menguntungkan negara, tidak bagi situs-situs sejarah yang ada di Aceh. Hanya ilalang, semut dan bahkan rayap yang tak bosan menemani.
Konon lagi, mahasiswa-mahasiswa sejarah yang ada di Aceh. Mereka terlalu sibuk dengan pendidikan melalui bukunya. Sedangkan penerapan dan perhatian kepada aset-aset dan situs sejarah tersebut, sama sekali nihil. Jikapun ada, hanya sebatas menghabiskan dana program organisasi saja tanpa ada tindak lanjutnya.
Beberapa pekan terakhir, kembali lagi ditemukan jejak kerajaan Samudera Pasee di Aceh Utara. Setelah sekian lama terkubur, situs sejarah tersebut mulai terlacak kembali. Itupun dikarenakan faktor ketidak sengajaan para buruh bangunan yang hendak mendirikan mesjid di lokasi tersebut.
Setelah meninggalnya Tgk. Ibrahim Alfian, salah satu sejarawan Aceh yang tersohor keseluruh dunia, sejarah nanggroe rencong ini hanya sebatas pada seminar, diskusi dan teori-teori saja. Sementara melacak, melestarikan, memperkenalkan sejarah Aceh kembali terkesan dan terbatas hanya di bangku-bangku pendidikan. Tidak ada upaya yang dilakukan dari para ahli, dalam hal ini generasi Aceh sendiri untuk membangkitkan spiritual sejarah Aceh ke muka dunia.
Konflik yang berkecamuk di ranah Laksmana Malahayati ini, menjadi salah satu alasan menenggelamkan perhatian kita pada situs-situs sejarah. Belum lagi kurangnya anggaran dari pemerintah untuk hal ini. Sehingga lengkaplah sudah konsep dan program cuci otak rezim kolonialisme gaya baru dalam melupakan sejarah bagi generasi muda kita.
Walaupun begitu, kita tidak menafikan adanya rehabilitasi beberapa situs sejarah yang didanai pemerintah. Walaupun itu terbatas sekali jumlahnya. Belum lagi, adanya pembangunan beberapa lokasi sejarah dan budaya baru yang menghabiskan dana milyaran rupiah. Sebut saja sebagai contoh pembangunan Taman Ratu Safiatuddin di Banda Aceh dan Monumen Islam Asia Tenggara di Aceh Timur. Khusus bagi Taman Ratu Safiatuddin yang diciptakan sebagai plagiat dari Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta, tak lebih menjadi tempat-tempat hiburan bagi acara seremonial dan kantor dari beberapa wadah organisasi saja. Selebihnya, terbengkalai karena tidak ada daya tarik kuat yang ada.
Beberapa kali mengunjungi tempat tersebut, seringkali satuan petugas keamanan dari Forum Bersama (FORBES) Damai Aceh yang berkantor dalam komplek taman tersebut mengeluhkan kurangnya perawatan dan perhatian pemda kepada taman itu. Ilalang kerap tumbuh semrawut. Pagar-pagar besi, hilang ke tempat penampungan barang-barang bekas. “Ada perhatian pun kalau mau di buat acara,” ujar beberapa satpam tersebut.
Lain halnya dengan Monumen Asia Tenggara (Monisa) yang ada di Perlak-Aceh Timur. Sebelum musibah tsunami dan Mou Damai, objek sejarah tersebut hanya ditemani hembusan angin dan sarang laba-laba saja.
Rumah Cut Nya’ Dhien lain lagi ceritanya. Berlokasi di Lampisang, Aceh Besar, rumah yang dibangun untuk penghormatan sekaligus situs sejarah mengenang kegigihan srikandi Aceh, Cut Nya’ Dhien menemui beberapa kendala. Sebut saja atapnya yang mulai hancur dan banyaknya rayap yang menyerang tiang-tiang rumah Aceh itu, merupakan sisi negatif perhatian masyarakat Aceh terhadap kecintaannya kepada sejarah. Jikapun bagus, itu semua berkat tsunami. Akan tetapi, tetap sepi kala hari berganti hari.
Sebagai bahan renungan, penulis pernah melakukan beberapa wawancara dengan masyarakat. Dalam wawancara tersebut, salah satu pertanyaannya adalah seberapa banyak kerajaan yang pernah berdiri dan megah di bumi Seuramo Mekkah selain kerajaan Aceh? Jawabannya, 10 persen masyarakat dan mahasiswa Aceh menjawab diatas 6 kerajaan. Yakni, Samudera Pasee, Perlak, Pedir, Lamuri, Lingga dan kerajaan Darul Kamal. Selebihnya, tidak tahu.
Jika melangkah pada pertanyaan berapa jumlah raja dari Kerajaan Aceh, lebih hebat lagi. Hanya Iskandar Muda dan Iskandar Tsani yang diketahui. Padahal banyak sekali raja-raja dari Kerajaan Aceh Darussalam yang pernah memerintah selain dua raja tersebut.
Itu belum seberapa. Syahdan, beberapa ahli pernah menyebutkan banyak peninggalan-peninggalan sejarah Aceh telah hilang disebabkan konflik yang berkepanjangan di Aceh. Mulai dari perang dengan Belanda, dilanjutkan dengan Jepang, Peristiwa DI/TII, GAM dan konflik politik lainnya, situs-situs dan benda-benda sejarah banyak yang hilang.
Misalnya, beberapa dokumen penting Kerajaan Aceh, serta Meriam sicupak kini hanya bisa ditemukan di Belanda. Seharusnya ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk memulangkannya kembali ke Aceh. Bangsa Asing saja mau menjaga benda-benda sejarah kita, kenapa kita tidak. Atau mungkin terlalu repot dan hanya menghabiskan anggaran pemerintah saja jika dipulangkan ke Aceh? Entahlah? Tapi ungkapan Jas Merah oleh Soekarno nampaknya harus kita realisasikan. Tidak hanya menjadi tulisan dalam buku-buku saja. Agar sejarah kita dikenal dan dikenang oleh anak cucu Aceh dan Indonesia serta dunia nantinya.
Sukee lhee reutoh ban aneuk blang,
Sukee jak sandang jeura haleuba
Sukee thok batee na bacut-bacut
Sukee imum peut nyang gok-gok donya
Menyitir sedikit syair dari seniman Aceh yang terkenal, Rafly, sukee lhee reutoh menunjukkan banyak sekali sejarah Aceh yang mulai tergerus oleh arus globalisasi. Padahal, dalam syair tersebut jelas-jelas Rafly mengajak kita mengenal penduduk Aceh masa sebelum kerajaan dulunya. Sayangnya, ketika mendengar syair tersebut banyak muda-mudi Aceh mengaku bingung. “Peu di ratoih si Rafly nyan?” begitulah kata-kata yang keluar dari mulut mereka.
Mengabadikan sejarah melalui syair-syair merupakan langkah bijak saat ini. Pasalnya, banyak generasi muda Aceh saat ini terlalu jenuh membaca buku-buku atau tulisan yang bermanfaat. Mereka lebih tertarik membaca buku-buku cerita pendek yang bertemakan percintaan dan memanjakan mata dengan menonton televisi selama 24 jam.
Asai Nanggroe bak rimba Tuhan
Huteun keurajeun hana saboh na…
Oh Aceh lon sayang. Sejarah mu mulai pupus di ingatan generasi bangsa kita!

Sejarah Baru Aceh, Tsunami !
Kata-kata tsunami masih merekat kuat di seluruh ingatan kita. Baik bagi masyarakat korban, saksi mata dan masyarakat Indonesia serta dunia. Bencana yang ditetapkan sebagai peristiwa terbesar di abad ini, memakan korban ratusan ribu nyawa manusia. Karenanya, upaya-upaya dalam memberikan pendidikan, pemahaman dan penanganan anti bencana pun mulai dirintis.
Kapal PLTD Apung yang terhempas di akhir 2004 silam, disulap menjadi taman edukasi tsunami oleh pemerintah yang bekerjasama dengan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh. Milyaran rupiah, uang dicairkan. Lahan-lahan penduduk Punge Blang Cut, kampung yang menjadi pelabuhan PLTD Apung dibebaskan demi pembangunan objek sejarah tsunami tersebut. Alhasil, diresmikanlah taman edukasi tsunami. Dengan penyajian didalamnya tak lebih sebuah alat simulator tsunami yang berukuran setengah meja pingpong, taman dan satu sampan yang konon katanya dijadikan alat penyelamat oleh salah satu korban ketika tsunami melanda tempo hari. Selebihnya, PLTD Apung yang memang terdampar disitu menjadi objek utama.
Proyek milyaran rupiah tersebut, meskipun kerap menjadi asset sejarah baru dan objek bagi wisatawan, namun tidak menyajikan pendidikan dan sejarah tsunami yang mampu mengakar kuat di otak para pengunjung, yang notabenenya bukan korban bencana alam gelombang gergasi tersebut.
Para wisatawan dan generasi muda hanya tahu PLTD Apung itu ada di tengah-tengah Kampung Punge Blang Cut yang jauh nya dari laut kurang lebih lima kilo tersebut dikarenakan ombak tsunami. Tapi, alat simulator tsunami yang awalnya dijadikan sebagai pemikat, terkunci rapat dalam sebuah bangunan 2X3 m yang ada di taman tersebut. Bukannya menjadi taman edukasi dan objek wisata tsunami, PLTD Apung berubah menjadi taman hiburan kala sore menjelang malam bagi para penduduk setempat. Bagaimana dengan pendidikan tsunami yang awalnya digalakkan?
Melangkah dari objek real tsunami tersebut, pemda Aceh dan BRR NAD-Nias kini sedang mendirikan satu bangunan megah, berasitektur pola rumah Aceh dan PLTD Apung di kota Banda Aceh. Katanya, gedung tersebut merupakan sebuah museum baru untuk menyimpan benda-benda tsunami dari seluruh Aceh dan Nias.
Jika ditanyakan berapa dana yang telah habis, tentunya milyaran dan bahkan trilyunan dikucurkan oleh donator untuk membangun fasilitas sejarah tsunami tersebut. Tapi, akankah museum tsunami mengalami kondisi yang sama seperti museum Aceh saat ini? Satu stempel kerajaan saja, tidak mampu dijaga. Tersiar kabar di media-media cetak, cap kerajaan tersebut telah berpindah tangan dari pihak museum Aceh ke panitia Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) dan belum dikembalikan. Dikhawatirkan, salah satu bukti kerajaan Aceh tersebut telah hilang. Pasalnya, keteledoran dalam penggunaan benda-benda sejarah terlalu riskan untuk menghilangkan bukti-bukti megahnya sejarah Aceh tempo dulu.
Kembali ke Museum Tsunami yang entah kapan akan diresmikan tersebut. Menurut beberapa orang yang terlibat dalam mengisi, membagun dan merawat museum ini nantinya, akan dihiasi oleh benda-benda sejarah yang begitu wah di dunia. Jika situs-situs sejarah yang sudah ada saja tidak mampu dilestarikan, bagaimana dengan bangunan yang membutuhkan perawatan milyaran rupiah ini?

Pendidikan Sejarah berbasis pada Sejarah Lokal
Membangun memang lebih mudah ditimbang merawat dan melestarikannya. Karenanya, keseriusan semua pihak terlebih aneuk-aneuk muda Aceh, dirasakan sangat perlu untuk diberikan pemahaman, pendidikan dan konteks sejarah ke Aceh-an. Mulai dari bangku pendidikan tingkat Sekolah Dasar sampai sarjana.
Coba lihat dan perhatikan kurikulum pendidikan yang ada saat ini. Pendidikan sejarah lokal dalam konteks Ke-Acehan sangat minim di pelajari kecuali di bangku kuliah. Sedangkan di tingkat SMA, pelajaran sejarah di dominasi oleh sejarah umum. Apalagi untuk tingkatan SMP dan SD.
Anak-anak sekarang lebih hafal pahlawan-pahlawan dari cerita komik ketimbang pahlawan-pahlawan perjuangan sebenarnya. Jika ditanya siapa tokoh pahlawan yang dia idolakan, jawabnya Superman, Batman atau Spiderman. Sedangkan untuk Teuku Umar, Cut Nya’ Dhien dan pahlawan Aceh lainnya, harap-harap cemas tak pernah muncul dari mulut mereka. Kenapa?
Mempelajari, melestarikan dan menjaga sejarah lokal bukanlah sebuah hal yang dilarang oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Dengan menghargai sejarah lokal, sangat mungkin generasi muda bangsa mengayomi dan mencintai negara ini. Dengan latar belakang sejarah yang beragam, seharusnya untuk setiap sekolah yang ada di Aceh lebih mengutamakan pendidikan sejarah lokal yang disusun dalam kurikulum-kurikulum pendidikan. Hal ini untuk mencegah hilangnya kecintaan generasi muda akan sejarah Aceh yang gemilang. Namun, mempelajari sejarah tidak untuk terus melihat ke belakang saja.
Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, sejarah mempunyai sisi tiga dimensi. Yaitu, kemarin, hari ini dan esok. Dengan mempelajari sejarah, manusia dapat menerapkan dan mengembangkan serta membangun daerah pada hari ini demi kemajuan di masa depan.
Jangan sekali-kali terjebak dengan pemikiran mempelajari sejarah merupakan sebuah kebodohan. Al-Quran saja sebagai kitab suci bagi penganut agama Islam, sebagiannya terdiri dari sejarah perjuangan para nabi dalam menyampaikan wahyu Allah kepada ummatnya. “Jadi, mencintai sejarah Aceh, bukanlah sebuah kebodohan demi membangun masa depan tanoh rincong ke arah yang lebih baik. Tidak dengan hanya membangun museum dan menciptakan objek sejarah baru. Akan tetapi, melestarikan, menjaga dan merawat serta memberikan informasi tentang sejarah kepada seluruh masyarakat merupakan faktor utama dalam pencitraan publik kebesaran bumi Iskandar Muda,” tutur Musbaruddin, S.Pd, Ketua Komite Persiapan Pembentukan Forum Alumni Pendidikan Sejarah Aceh.
Kenapa sampai saat ini, pergolakan politik di Aceh masih terus terjadi? Jawabnya belajarlah dari Sejarah Aceh. Kenapa bangsa Aceh begitu ketar-ketir melakukan perlawanan kepada siapa saja ketika aneuk-aneuk nanggroenya di jajah. Meskipun sebuah kisah lama, sejarah telah mencatat kehebatan Teungku Puteh atau Dr. Snouk Hougrogne yang mampu mengalahkan spirit perjuangan rakyat Aceh dengan mempelajari sejarah Aceh. Pertanyaannya, apakah kita akan dikelabui kembali oleh keturunan Snouck baru? Mungkin saja, karena dengan melupakan sejarah Aceh, orang lain akan mudah memasukkan cerita-cerita tempo dulu sesuai dengan kepentingan mereka.
Seperti halnya dengan kegigihan perjuangan Bung Tomo yang kemudian membuat Bandung menjadi lautan api. Bisa saja, untuk kemudian hari pihak Belanda yang menguasai sejarah Indonesia mengatakan dan memutar balikan fakta jika generasi muda Indonesia enggan membaca sejarah negara kita.
Bagaimana dengan isu pemekaran oleh saudara-saudara kita dari pesisir Barat-Selatan dan dari dataran tinggi Gayo? Isu yang diciptakan tak lebih karena pemuda-pemuda disana terhasut oleh kepentingan politik dari sekelompok orang yang menginginkan Aceh porak poranda. Padahal sejarah telah mengukir sebuah kejayaan, Aceh itu terdiri dari puluhan suku. Termasuk suku-suku yang ada di pesisir Barat-Selatan dan terutama dari Dataran tinggi Gayo tersebut.
Melupakan sejarah, mengakibatkan hal-hal seperti diatas terjadi. Saya tidak akan melupakan sejarah Aceh. Bagaimana dengan anda? Baik itu sejarah yang bersifat kepahlawanan, sejarah perekonomian, sejarah budaya dan suku-suku Aceh serta sejarah-sejarah Aceh lainnya.
…Nanggroe Aceh nyoe seuramo mekkah
Nanggroe meutuwah pusaka kaya
Nanggroe jih ubit hasee meulimpah
Geubri le Allah yang maha kuasa
Ta bangun ta keunang
Sejarah beugeut tajaga…[]
Penulis adalah mantan ketua warga Himpunan Mahasiswa Sejarah (HIMAS) FKIP Unsyiah tahun 2005.

Transparansi Dana Sosial, Kewajiban Setiap Perusahaan

2008-12-02T05:24:00.000-08:00

Transparansi Dana Sosial, Kewajiban Setiap Perusahaan

Banda Aceh | Harian Aceh
Publikasi dan transparansi pengelolaan uang atau anggaran untuk bencana dan masyarakat sekitar seperti corporate social responsibility (CSR), dinilai belum memihak pada public. Hal tersebut dikatakan oleh sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Tim Penyusun Rancangan Qanun Penanganan Bencana, Sabtu (29/11) di Banda Aceh.
“Kita tidak tahu berapa jumlah dana CSR yang wajib dianggarkan oleh puluhan perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam Aceh dan bagaimana system pengelolaan dan pelaporannya,” ujar Staf Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, Oki Kurniawan.
Selama ini, menurutnya, banyak perusahaan yang ada di Aceh terkesan tertutup dalam hal tersebut. Padahal, sudah sewajarnya perusahaan-perusahaan itu go public dan mengumumkan setiap laba ruginya kepada masyarakat melalui media-media lokal. Sehingga, anggaran yang dialokasikan kepada setiap perusahaan-perusahaan itu, bisa diketahui oleh masyarakat. Apalagi, setiap perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial dalam penanganan bencana yang ada di Aceh.
“Itu wajib, karena bencana yang terjadi juga dikarenakan limbah-limbah pabrik yang dihasilkan perusahaan-perusahaan tersebut,” ujar Askhalani, Koordinator Gerak Aceh.
Dengan adanya keterbukaan, menurutnya, dapat mengurangi tumpah tindih pencegahan dan penanganan bencana yang ada. Seperti contohnya penanganan bencana di Aceh Selatan oleh pihak Dinas Sosial di Kabupaten setempat. “Yang dibantu dalam penanganan bencana itu, tak lebih dari mie instant, alat kontrasepsi dan lainnya yang memang sudah bertumpuk di gudang Dinas Sosial,” lanjutnya.
Setiap perusahaan yang ada, baik itu asing dan lokal, harus ditegaskan mengenai transparansi tersebut. “Dan itu, harus ditetapkan oleh pemerintah dalam Pergub (Peraturan Gubernur-red) atau qanun yang ada,” ujar Eka, TA. Gender Hivos, yang ikut terlibat dalam tim tersebut.
Dengan adanya perundang-undangan yang jelas, maka setiap perusahaan akan ditekankan kewajiban sosialnya pada anggaran penanganan bencana yang ada. “Sehingga, tidak lepas tangan begitu saja,” tambahnya.
Ekplorasi alam yang dilakukan oleh perusahaan-perusahan tersebut, contoh saja Exxon Mobil, SAI dan lainnya, harus diselaraskan dengan kewajiban sosial mereka atas penanganan bencana yang terjadi di Aceh.
Lanjutnya, setidaknya mereka harus menyisihkan sedikit CSR nya untuk hal itu. Sehingga, ketika terjadi bencana di Aceh, masyarakat tidak merasakan kesengsaraan.
“Sebenarnya, alokasi anggaran penanganan bencana dan community development itu ada di setiap perusahaan. Akan tetapi, selama ini mereka menyetornya ke pusat, tidak ke pemerintah daerah,” lanjut Abdil dari Walhi.
Karenanya, pengelolaan anggaran itu ada di pemerintah pusat alias Jakarta. Sementara Aceh, hanya menerima saja. Untuk itu, melalui qanun setidaknya, atau pergub, perusahaan-perusahaan ini, bisa membayar kewajiban mereka kepada pemerintah lokal.
“Setidaknya 30 persen saja, dari CSR mereka,” ujarnya.
Ketidak transparansi itu juga ada di perusahaan milik publik. Contohnya, Bank Pembangunan Derah (BPD) yang sahamnya bersumber dari Pemda. “Tidak ada publikasi membuat masyarakat tidak tahu mengenai pengelolaan uang mereka. Sudah saatnya, perusahaan-perusahaan itu terbuka pada masyarakat. Khususnya mengenai Comdev dan CSR,” tandas Askhalani.
“Harus ada laporan pertanggung jawaban dana sosial kepada publik oleh perusahaan-perusahaan yang berkedudukan di Aceh, tidak hanya perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan. Industri dan pelayaran juga,” tegas Abdil.cbn

CORONG

2008-12-02T03:58:00.000-08:00

Cang Panah :
CORONG
Oleh. Boy Nashruddin Agus

Kemarin, Apa Ma’un duduk diwarung kopi sebelah rumahku. Dia, terlihat serius mengenyam sehelai Koran. Sembari menyeruput kopinya, ia bergumam-gumam dan sesekali mengangguk-angguk. Entah apa yang dipikirkannya saat itu.
Melihat keasyikannya, aku mencoba menyelidik. Apa gerangan ia terlihat serius begitu. Pasalnya, selama ini ia sama sekali beu’eu menyentuh koran apalagi membacanya.
“O…teungku, kenapa asyik sekali hari ini?” tanyaku.
Ia hanya tersenyum-senyum. Sesekali, rokok berplat kuning menyentuh bibrnya yang kemudian mengepulkan asap ke mukaku.
“Coba pinjam bentar,” pintaku, seraya menarik koran yang dibacanya.
“Woi…sebentar dek gam. Aku lagi serius ni baca berita,” teriaknya, menampik tangan ku.
Rasa penasaran ku semakin memuncak. Tak pernah aku seperti ini. Kesabaranku pun habis. Ku rampas Koran yang ada di tangannya, lalu aku melarikan diri ke rumah. Ku intip dari jendela kamar, Apa Ma’un terlihat kesal. Mulutnya komat-kamit.
Kutelisik satu persatu judul koran. Sehelai demi sehelai. Ketemu…ini dia yang dibaca Apa Ma’un. Rupanya dalam berita tersebut, nama tukang ek u ini, disebut-sebut. Anehnya lagi, dari berita tersebut Apa Ma’un menjadi salah satu nara sumbernya.
“Peuhan,” batinku.
Dikabarkan di surat kabar itu, Apa Ma’un mengupas kehidupannya yang disakiti oleh keuchik mengenai pemberian bantuan modal usaha. Padahal, dia adalah salah satu asoe lhok di gampong ini. Sedangkan geuchik tersebut, hanyalah pendatang yang kawin dengan perempuan gampongnya. Apalagi, umurnya lebih muda tinimbang sang geuchik tersebut.
Setelah membaca berita itu, aku kembalikan koran Apa Ma’un yang sedang bercerita pada Apa Lah, Ma’e dan rakan-rakannya yang lain.
“Kriban dek gam? Geut keun haba lon?” tanya dia padaku.
“Entahlah,” jawabku, tak mau ambil pusing dengan sengketa yang terkesan pribadi ini.
Besoknya, aku kembali menyaksikan kondisi yang sama tentang Apa Ma’un. Tapi, hari ini mukanya memerah. Mulutnya komat-kamit bagai dukun yang sedang merapalkan jampi-jampi. Kopi yang diteguknya, dimuntahkan kembali. “Puih…Panas,” teriaknya.
“Peu Lom?” tanyaku
“Hari ini, beritanya gak enak. Geuchik laknat itu, menuduhku tak pernah puas dengan pemerintahannya. Aku, dikatakan mencari-cari kesalahan dia,” ketusnya.
“Weleh…itu aja marah. Kemarin kan, Apa juga menghujat geuchik itu,” kataku.
“Pokoknya aku gak terima. Memang dia gak kenal apa dengan asoe lhok gampong ini?”
Aku pusing dengan tingkah Apa Ma’un. Tiba-tiba Apa Lah yang mendengarkan pembicaraan kami, berujar. “Hai Dek Gam, kau kan yang wartawan di media ini. Kenapa tak kau tulis saja pernyataan Apa Ma’un. Gak perlu dibela si geuchik itu, diakan bukan asoe lhok gampong kita,” cetusnya, seraya tersenyum lebar.
Mendengar hal itu, Apa Ma’un berdiri dari bangku panjangnya. Lagaknya berubah seakan-akan menjadi orator ulung. Mulutnya disengajakan untuk dibuka lebar-lebar. Tak perlu pakai mik, suaranya hampir didengar oleh seluruh warga gampong.
“Woi…kok bengong. Kamu catat pernyataan ku,” bentaknya.
“Alah hai Apa. Neu pikee koran lon corong dron neuh?” jawabku, sembari berlalu meninggalkan Apa Ma’un yang berkacak pinggan, dengan sebelah kakinya berada di atas meja. Lalu, gedubrak…Apa Ma’un terjatuh. Gelas kopi panas tumpah ke atasnya. Sementara kain sarung yang dipakainya, telah terbuka bebas. ‘Burung’ Apa Ma’un pun menampakkan corongnya. Seakan-akan mau memaki diriku layaknya si empunya. Tobat deh…*

PILIH PNS ATAU WIRAUSAHAWAN

2008-11-29T07:42:00.000-08:00

PILIH PNS ATAU WIRAUSAHAWAN

Oleh. Boy Nashruddin Agus

Banyak lulusan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), menganggur pasca menyelesaikan studynya. Berburu peluang menjadi pegawai negeri, salah satu penyebabnya. Jika tak lewat, mereka memilih menganggur sampai dibuka kembali formasi pekerjaan “keramat” itu.

Jalan hitam hari itu, memancarkan hawa panas. Debu berterbangan dan asap dari kendaraan bermotor mengepul menambah polusi udara. Syahrul Ramadhan (26), baru saja menamatkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Swasta Jurusan Ilmu Ekonomi Perbankan. Wajahnya, kelihatan kelelahan. Peluh telah membasahi baju kemejanya yang tak lagi menampakkan kerapian.

Di sisi kanan sepeda motornya, tergantung seberkas surat dan arsip penting. Sesekali, ia memperhatikan arsip-arsip tersebut seraya menghela napas panjang. Sementara itu, disaku celananya, terlihat beberapa lembar koran yang memuat halaman iklan.

“Sudah satu bulan saya cari kerja bang. Belum dapat-dapat. Padahal saya lulusan sarjana,” keluhnya, ketika mangkir di sudut salah satu warung kopi di Pasar Aceh.

Berbagai lowongan kerja yang tercantum di kolom iklan tersebut, telah diujinya. Tentu saja, kerja yang diharapkan sesuai dengan ilmu Syahrul selama ini. Seorang akuntan perbankan. Sayangnya, pemuda tersebut kelihatan kurang beruntung untuk hal ini.

Berbicara keahlian, selain mampu menghafal berbagai ilmu manajemen dan akuntansi, Syahrul menyerah. Padahal, untuk lulusannya ini selain mementingkan basic ilmu tersebut, juga diperlukan ketrampilan dalam mengolah komputer. Sekali lagi, sayang, laki-laki berwajah tampan ini hanya bisa pasrah. “Komputer hanya bisa sekedarnya,” ungkapnya, lemah.

Sementara itu, keahlian tangan pun sama sekali tak pernah ia tekuni. Akan tetapi, ia mempunyai wawasan luas mengenai utak atik handpone. Segala jenis merk hp, mampu ia kuasai. Tak hanya itu, aplikasi dan piranti lunaknya pun ia ketahui. Pun begitu, Syahrul geleng-geleng kepala ketika ditanyakan kenapa ia tak membuka usaha dagang dan menjadi teknisi alat komunikasi itu. “Ijazah saya mau dikemanakan bang?” sanggahnya.

Lain halnya dengan Maksalmina(22). Laki-laki yang berusia jauh dibawah Syahrul. Sebagai perantauan, Maksalmina telah mampu mengembangkan usahanya di bidang kerajinan rotan. Jika diselidiki, Maksalmina pernah mengenyam pendidikan Diploma di salah satu Perguruan Tinggi Negeri Aceh, jurusan Pendidikan. Sebagai pekerja ulet, ia lebih memilih membuka usaha sendiri, ketimbang harus mengikuti seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Alhasil, laki-laki dari Aceh Timur ini berhasil menjadi salah satu toke muda dan mampu membuka lapangan kerja baru untuk teman-temannya.

“Lebih enak seperti ini. Daripada susah-susah ikut PNS, belum tentu bisa berhasil dan sukses,” tuturnya, sumringah.

Ada yang lebih seru. Sebut saja namanya Rika. Gadis yang sudah waktunya menikah ini, urung naik ke pelaminan hanya dikarenakan syarat-syarat yang diterapkan orang tuanya. Pasalnya, ia diharapkan bisa menadatangkan mantu dari kalangan pegawai negeri. “Pokoknya bawa yang seragam,” seru gadis ini, menirukan ucapan kedua orang tuanya. “Maksudnya pegawai bang. Bukan macam abang,” tambahnya lagi.

Cerita diatas, merupakan ilustrasi dari kehidupan yang ada di kota Banda Aceh saat ini. Meskipun tak persis sama, namun beberapa kejadian serupa kerap dialami oleh masyarakat kita yang mengagung-agungkan pegawai sebagai target dari semua pekerjaan.

Konon, menjelang bubarnya lembaga pemegang dana pembangunan tsunami terbesar, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh, jumlah pengangguran semakin meningkat. Sementara itu, formasi PNS yang menjadi incaran rata-rata masyarakat kota Banda Aceh, semakin sempit saja.

Seperti halnya Syahrul. Pria tersebut sangat mengharapkan mampu diterima menjadi pegawai negeri dengan modal ijazah S1-nya. Banyak lulusan sarjana, mengharapkan bisa menjadi pegawai negeri, buruh di pabrik sawasta atau karyawan perusahaan menjadikan tingkat pengangguran sepanjang tahun, terus mengalami kenaikan drastis.

Padahal, lapangan kerja yang ada semakin sempit setelah banyaknya NGO, hengkang kaki dari Aceh. Harapan satu-satunya, Pegawai Negeri Sipil (PNS). Yang saban hari, semakin memperkecil jumlah formasinya. Belum lagi, dalam setahun saja, lulusan sarjana di Aceh mampu mencapai jumlah ribuan orang. Persaingan semakin ketat! Keuntungan hanya ada di Dinas Tenaga Kerja. Uang masuk, bagi para calon pencari kerja yang memaksakan diri membuat kartu kuning tanda masih menganggur.

Dalam kata-kata sambutannya, Prof. Dr. Darni M. Daud, selaku Rektor Unsyiah telah berulangkali menyarankan kepada para lulusan untuk mengembangkan skill nya. Menghadapi arus globalisasi dan perdagangan bebas, lapangan kerja yang ada pun semakin sempit. Karenanya, keahlian tangan serta kepribadian mandiri sangat diperlukan dalam menghadapi hidup setelah mencapai gelar sarjana. Sebuah wejangan yang sangat membangun. Walaupun itu dikemukakan setelah para lulusan menghabiskan masa kuliahnya bertahun-tahun di Universitas tersebut. Toh yang namanya hidup. Terus saja berjalan.

Bagi yang mempunyai rekanan, famili dan anak dari teman kakek yang telah berhasil menjadi salah satu pejabat negara. Mungkin saja, peluang kerja yang ada itu besar. Belum lagi mempunyai segepok uang dalam brankas di rumah atau di Bank Pemerintah. Tahu Sama Tahu lah!

Syahdan bagi orang-orang kere atau mereka yang hidupnya telah menghabiskan uang warisan untuk studinya. Jangankan membuka usaha, untuk makan saja harus ngutang. Harapan terakhir sekali lagi pegawai negeri. Dus…

Hendarman, Direktur Pendidikan Tinggi Nasional di Jakarta, seperti dilansir salah satu media nasional mengatakan dari data pengangguran terdidik Indonesia menunjukkan seseorang, semakin rendah kemandiriannya dan semangat kewirausahaannya. Gengsi dong pak.

Karenanya, sangat diharapkan seluruh PTN dan PTS menyiapkan mahasiswanya untuk mandiri, tidak lagi terfokus menjadi pencari kerja. Solusinya, pendidikan kewirausahaan yang nanti akan diterapkan kepada 1.500 dosen dari seluruh Indonesia tahun depan. Melalui dosen-dosen tersebut, mahasiswa akan diberikan wawasan luas dalam membentuk kepribadian mandiri. Itu kata Hendarman.

Lebih dari 50 persen pengangguran berasal dari lulusan sarjana jika dibandingkan dengan pengangguran lulusan diploma I/II dan akademi/diploma III. Sementara itu, lebih dari 80 persen sarjana memilih bekerja sebagai buruh atau karyawan dan hanya sekitar 6 persen yang bekerja sendiri. Ini data dari Badan Pusat Statistik, menurut jenjang pendidikan tinggi selama 2004-2007.

Kononnya lagi, pemerintah akan mengalokasikan dana untuk pendidikan kewirausahaan masing-masing Rp 1 milyar untuk 12 kopertis dan masing-masing Rp 500 juta untuk 26 politeknik negeri. Sayangnya, Unsyiah dan IAIN Ar-Ranirry tidak tercantum dalam penerimaan bantuan tersebut, apalagi perguran tinggi swasta lainnya di Aceh. Tanya kenapa?

Padahal, masing-masing perguruan tinggi itu mendapat anggaran Rp 2 milyar. Banyak juga kan? Bagaimana dengan Aceh? Coba kita tanya solusinya sama-sama kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau langsung kepada Pemerintah Aceh, dalam hal ini dinas pendidikan. Tapi, bagusnya langsung kepada Dikti saja. Kan disana yang berwenang. Kalau Dinas Pendidikan Aceh, katanya lagi kena masalah.

Tapi, kalau hanya motivasi kemadirian tersebut diberikan kepada mahasiswa saja, bagaimana dengan reaksi keluarga mereka? Budaya di Aceh, seorang lulusan sarjana, atau tingkat akademik lain salah satu yang dikatakan berhasil adalah mereka yang mampu menjadi PNS. Padahal, jika dikaji-kaji, PNS banyak yang hidupnya kurang memuaskan. Namun, itulah yang menjadi pola pikir masyarakat Aceh sekarang, terutama mereka-mereka yang sudah merasakan pahit manisnya kehidupan.

Bahkan, ada beberapa keluarga yang mengijinkan anak perempuannya menikah hanya dengan pegawai. Gila kan? Prinsipnya seperti ini, jika pegawai, menurut mereka hidup akan terjamin. Masa tua tenang. Pensiunan jalan terus.

Sayangnya, wacana terakhir yang sempat dilontarkan oleh Mendagri, untuk pegawai negeri akan diteliti ulang mengenai pemberian dana pensiun. Hal ini disebabkan banyak sekali uang negara yang harus dikeluarkan kepada para pensiunan tersebut. Padahal, mereka tidak lagi tercatat sebagai pekerja. Karenanya, APBN menjadi semakin membengkak dan lowongan pegawai menjadi diciutkan. Alasannya negara mengalami kerugian dan perlu adanya pemangkasan belanja non phisik. Tuh kan.

Bagi mereka yang sadar, sudah sedari sekarang menyiapkan diri membentuk jati diri yang mandiri. Pedagang lulusan sarjana, sudah mulai berkeliaran. Sarjana yang menciptakan lapangan kerja baru, masih minim sih. Tapi sudah mulai mencoba-coba. Ini Aceh bung!. Lagi-lagi kita harus melihat kondisi perekonomian dan jaminan keamanan daerah. Siapa juga mau rugi, kalau daerahnya rawan konflik?

Setelah penandatanganan MoU damai di Helsinky, beberapa tahun silam. Potensi perkembangan dan dibukanya lapangan kerja baru, bertambah di Aceh. Banyak pabrik-pabrik industri, kembali diaktifkan. Walaupun kemudian, tutup lagi karena permasalahan bahan baku dan faktor keuntungan bagi daerah. Imbasnya, para karyawan menjadi terkatung-katung. Masa depan belum tentu cerah. Pun begitu, banyak investor-investor baru, melirik Aceh. Terutama dibidang perdagangan. Karenanya, menjadi pegawai untuk daerah yang sangat terbuka bagi pihak asing, merupakan cerita lama bung.

Sebagai negara yang pernah menjadi macan Asia, kata orang kampung sebelah. Indonesia pernah dikenal sebagai negara penghasil padi terbesar di benua ini. karenanya, kita patut bangga pada profesi petani. Kemudian dilihat dari kondisi geografis, Aceh juga merupakan wilayah maritim yang letaknya sangat strategis. Mengungkap kehebatan tersebut, bukan berarti saya mau mengajak kita kembali ke sawah atau berlayar mencari ikan. Tapi, potensi dalam mencari penemuan-penemuan baru di bidang tersebut, merupakan anjuran. Kemudian, mengasah teknik pekerjaan tangan. Apa yang bisa kita lakukan dengan hasil alam yang melimpah tersebut?

Pernah mendengar cerita seorang warga ibukota Jakarta yang bisa mengembangkan dan mendaur ulang sampah menjadi lebih bermanfaat? Atau, kreatifitas orang luar negeri yang menjadikan seni sebagai mata pencaharian utama? Bagaimana dengan kita orang Aceh?

Saatnya, generasi lulusan sarjana baru mengembangkan pola pikir sebagai wirausahawan sejati. Kata teman saya, jadikan pegawai negeri itu sebagai lapangan kerja terakhir. Kalau anda memiliki skill, kenapa tidak mencoba membuka lapangan kerja baru. Tentunya, modal juga harus dipersiapkan. Orang yang berani mencoba untuk gagal, adalah orang yang berani mencapai kesuksesan.

Menjadi pegawai, karyawan dan buruh bukanlah suatu motivasi membentuk kepribadian yang ulet. Menghadapi zaman yang semakin canggih, dimana-mana mesin menjadi pekerja, bukan tidak mungkin jumlah pengangguran akan mencapai tingkat mengenaskan. Apalagi Aceh. Negeri yang baru saja menghadapi bencana kemudian masuknya orang-orang luar. Dengan ditambah adanya perdamaian, bukan tidak mungkin akan banyak investor-investor asing melirik wirausahawan lokal dalam mengembangkan perekonomian daerah.

Jika dulu ada yang katakan, pegawai merupakan surga para pencari kerja. Maka jadikan wirausaha sebagai wujud kemandirian dalam menempuh kehidupan untuk sekarang. Berani???[]

Penulis merupakan pemerhati masalah sosial dan budaya. Saat ini berdomisili di Kota Banda Aceh.

“BISNIS KHALWAT” DI BANDAR WISATA ISLAMI

2008-11-04T23:06:00.000-08:00

“BISNIS KHALWAT” DI BANDAR WISATA ISLAMI
Banda Aceh
Insert : Fokus Harian Aceh
Menegakkan Syariat Islam bagi setiap muslim merupakan kewajiban. Keikhlasan dan ketegasan dalam menyikapi hal tersebut, merupakan factor utama. Tanpa embel-embel lain, apalagi uang.
Pasca pemberlakuan Syariat Islam diterapkan di Seuramo Mekkah beberapa tahun lalu, Aceh menjadi salah satu provinsi yang mempunyai hak penuh dalam pengaturan keistimewaan bidang keagamaan tersebut. Meskipun pada awalnya pemberlakuan Syariat Islam di Aceh menemui kebuntuan ketika bedil masih menyalak di ranah konflik ini. Namun, pasca perdamaian di junjung tokoh-tokoh agama dan pemangku adat di Aceh kembali melirik perjuangan penegakan Syariat Islam.
Berbagai qanun-qanun pun ikut dirumuskan walau harus berseberangan dengan undang-undang Pemerintah Indonesia. Qanun-qanun yang diterapkan lebih kepada sebatas peraturan pemerintah Daerah Aceh sendiri.
Setelah dirumuskan pada tahun 1999, sampai saat ini qanun-qanun yang disusun terkesan belum sepenuhnya mewakili dan memperjuangkan Syariat Islam secara kaffah. Contohnya, pembentukan pasukan penegak syariat yang dikenal dengan sebutan Wilayatul Hisbah (WH). Status WH sampai saat ini masih dirudung pertanyaan besar serta peran fungsinya masih terkesan sebagai pemantau, penasehat dan penampung pelanggar syariat. Sementara dalam proses pemberian hukuman, aparatur WH masih meminta bantuan pihak kepolisian guna menangani pelanggar syariat tersebut.
Karenanya, beberapa kasus pelanggaran syariat akhir-akhir ini ditengarai adem ayem oleh masyarakat yang sebenarnya berperan mutlak dalam penegakan hukum-hukum Islam.
Pengetahuan masyarakat mengenai penegakan syariat Islam, diakui Wirzaini, Humas Dinas Syariat Islam masih terlalu awam. Karenanya, proses penegakkan syariat Islam secara maksimal, diakuinya masih membutuhkan waktu yang panjang.
Masyarakat Aceh saat ini, hanya mengenal pelanggaran Syariat Islam sebatas kasus Maisir, Khalwat dan Khamar. Sedangkan hal-hal yang lainnya belum. Untuk itu, sangat penting ditegaskan oleh pejabat-pejabat Aceh terutama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan Dinas Syariat Islam dalam mensosialisasikan hukum-hukum Islam kepada masyarakat disamping keikhlasan para tetua kampung dan alim ulama serta orang tua dalam melakukan penyadaran kepada keluarga dan warganya.
Sebuah contoh paling buruk misalnya. Aceh selaku sebuah provinsi yang dikenal sebagai Serambi Mekkah, dalam beberapa tahun terakhir mendapat sorotan penting ketika beberapa media cetak terbitan local berhasil mempublish lokasi-lokasi praktek prostitusi dan sarang judi di Aceh. Belum lagi, maraknya aksi-aksi penangkapan pelanggaran syariat seperti kasus khalwat oleh warga yang dilakukan oleh kaum intelektual muda (mahasiswa). Hakekatnya mahasiswa yang menjadi tonggak masa depan moral bangsa Aceh, ternyata telah dirasuki pola pikir westernisasi dengan membudayakan kehidupan seks bebas.
Sebagai contoh misalnya pelaku khalwat di Mesjid Kampus IAIN oleh Mahasiswa Unsyiah pada beberapa bulan lalu, merupakan cermin buruk moral Syariat Islam di Aceh.
Walaupun begitu, sedikit demi sedikit masyarakat mulai menyadari arti penting adanya benteng keimanan yang harus diterapkan dalam keluarga dan gampong masing-masing. Karenanya, pengambilan keputusan hukum bagi pelanggar syariat sekiranya dapat dirumuskan secepatnya oleh kaum ulama dan cendikiawan muslim Aceh agar Seuramo Mekkah tidak berubah menjadi Seuramo Yahudi.
Bisnis Razia Khalwat
Kesadaran masyarakat dalam menegakkan Syariat, saat ini lebih cenderung didominasi oleh kasus khalwat. Khalwat dalam kamus bahasa Indonesia dikenal dengan arti berdua-duaan di tempat sepi, hakekatnya dulu juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika prosesi penerimaan wahyu pertama di Gua Hira’.
Tapi, Khalwat yang diatur dalam qanun saat ini artinya lebih kepada praktek-praktek asusila (mesum) yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan wanita yang bukan muhrim di tempat gelap. Khalwat inilah yang mendominasi pelanggaran syariat di Aceh disamping kasus maisir dan khamar sendiri.
Sekitar tahun 2006-2007, pelanggar syariat tersebut dijatuhi hukuman cambuk oleh pihak Dinas Syariat Islam. Sampai pada akhirnya hukuman cambuk itu tidak dilaksanakan lagi akibat terjaringnya beberapa pejabat kelas kakap dan elit militer yang turut terlibat melanngar syariat.
Tahun ini, hukum cambuk menjadi sepi. Kalaupun ada, hanya berlaku untuk masyarakat biasa. Karenanya, beberapa warga yang mengaku kecewa atas pelaksanaan Syariat Islam secara setengah-setengah ini, mengambil jalan sendiri dalam menjatuhkan hukuman kepada pelanggar syariat terutama bagi pelaku khalwat.
Ada beberapa macam jenis hukuman dan sanksi moral yang dilimpahkan masyarakat kepada pelaku khalwat di masing-masing wilayahnya. Salah satunya adalah memberikan hukuman fisik, baik berupa bogem mentah, dimandikan, dicukur rambutnya dan lain sebagainya. Sementara itu, hukum moral turut disertai sebagai pelimpahan kekesalan dari masyarakat. Misalnya, diarak disekeliling desa, mempublikasikan gambar wajah pelanggar syariat, dan lain semacamnya.
Tapi, belakangan ini, hukum-hukum dan sanksi yang diberikan sudah melewati batas kewajaran bahkan terkesan melanggar hukum yang ada. Salah satunya adalah pemerasan. Di beberapa tempat di wilayah Kota Banda Aceh, santer terdengar beberapa pemuda yang tidak mempunyai pekerjaan tetap mengadakan razia rutin di malam hari guna menangkap pasangan pelanggar syariat. Sayangnya, tujuan razia yang dilakukan bukan demi menegakkan hukum Syariat itu sendiri, tetapi lebih kepada tindak pemerasan dan mencari keuntungan dari lapak maksiat.
Pernah suatu ketika penulis turut diajak oleh beberapa pemuda di sebuah kampung dalam wilayah Kota Banda Aceh, untuk melakukan razia maksiat yang akhir-akhir ini marak terjadi di daerah kami. Sayangnya, razia yang dilakukan oleh beberapa pemuda ini mempunyai tujuan untuk mencari duit lebaran. “Lebih banyak dari pada Tunjangan Hari Raya,” ujar si Pemuda kepada saya waktu itu.
Aneh memang. Bagi penulis, ini sama halnya dengan mengundang para pelaku maksiat untuk datang ke tempat kita asalkan mempunyai uang banyak, maka pasangan tersebut tidak akan ditindak oleh pemuda. Artinya, setiap pasangan non muhrim yang kedapatan melanggar syariat, awalnya akan ditangkap oleh beberapa pelaku. Setelah dilakukan interogasi, maka si pasangan akan diberikan dua opsi.
Opsi pertama, mereka akan dihukum sesuai qanun Syariat Islam. Tetapi sebelumnya akan diberikan beberapa pelajaran oleh beberapa pemuda dan masyarakat, baik itu hukuman moral maupun fisik. Setelah itu, mereka akan diserahkan kepada yang berwajib, dalam hal ini adalah polisi syariat atau WH.
Opsi yang kedua, pihak pelanggar akan diberikan peluang untuk berdamai, asalkan mereka mengerahkan sedikit uang kopi kepada para oknum pemuda yang menangkap pasangan tersebut. Tentu saja, uang kopi yang dimintai berkisar rata-rata diatas satu juta rupiah. Aneh bukan?
Sebagai orang awam, penulis merasa tindakan yang dilakukan oleh para oknum pemuda di beberapa desa dalam kawasan Bandar Wisata Islami ini, justru memperburuk citra penegakkan Syariat Islam di Kutaraja ini sendiri. Pasalnya, dengan cara begini, pelaku pelanggar Syariat akan dengan bebas mendatangi wilayah-wilayah yang ingin kita lindungi dengan bermodalkan kantong tebal.
Hal ini tentu saja sama dengan membuka praktek prostitusi jalanan di kota Banda Aceh, dimana kota yang pada hari ini masyarakatnya telah merasakan humbalang gelumbang gergasi. Seharusnya dengan musibah yang diberikan tempo hari mampu menggugah hati kita untuk melakukan yang terbaik untuk mempertebal keimanan kita dengan ibadat bukannya mempertebal kantong kita dengan kemungkaran.
Hanya satu kata yang bisa penulis tuturkan disini, yakni gila. Mencegah kemungkaran dengan kemungkaran bukankah sama dengan menyemai benih kemungkaran itu sendiri? Apalagi uang pemerasan tersebut kita gunakan untuk membayar zakat fitrah seperti yang dilakukan oleh beberapa oknum pemuda pelaku pemerasan tersebut. Belum lagi, sisa pendapatan pemerasan tersebut diberikan kepada keluarga, anak, keponakan dan sepupu pada hari Idul Fitri yang seharusnya menjadi hari yang suci. Wallahualam Bi Shawab
Belum lagi, ada beberapa legalitas yang diberikan ketika si pelanggar syariat terutama pelaku khalwat merupakan orang asli di suatu desa. Bagi pelaku ini, tindakan pelanggaran yang dilakukan adalah hal yang biasa dan diberi kebebasan oleh pemuda-pemuda kampung lainnya. Sementara bagi pendatang ataupun tamu, maka mata was-was akan mencemarkan nama desa selalu menghiasi otak-otak kita. Bagaimana menerapkan syariat apabila kita masih tebang pilih dalam memberikan hukuman kepada si pelanggar itu sendiri.
Saat ini, hukum pelaksanaan syariat secara kaffah ada pada tangan kita selaku pemuda dan orang tua. Seharusnya kita yang menjadi ujung tombak dalam penegakkan syariat. Bukannya kita melegalkan pelanggaran syariat hanya demi uang dan karena orang-orang pribumi diberi kebebasan untuk berbuat hal-hal yang melanggar sesuai ketentuan hukum Al-Qur’an dan Sunnah Nabi.
Penulis adalah salah satu pengamat kehidupan social di Banda Aceh. Sekretaris Umum Dalail Khairat As-Salam, Pemuda Punge Blang Cut.

SELIMUT BAU PEMILU 2009

2008-11-04T22:57:00.000-08:00

SELIMUT BAU PEMILU 2009
Oleh. Boy Nashruddin Agus*

Insert : Fokus Harian Aceh

Banda Aceh

Pemilihan legislatif yang direncanakan bulan April 2009 mendatang, ternyata masih dalam perjalanan pincang. Pasalnya, banyak sistem-sistem baru yang diterapkan oleh Komite Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat. Belum lagi, pihak KIP mengaku dana yang dikucurkan untuk pemilihan umum berada di bawah rata-rata serta Panwaslu yang belum terbentuk. Padahal, sengketa antar partai kini mulai terasa.

Pemilihan umum di Aceh sangat berbeda dengan provinsi lain. Pada pemilu di negeri rencong ini akan diwarnai dengan kehadiran partai politik lokal sebanyak enam partai. Keterlibatan 6 partai lokal tersebut, tentunya menambah jumlah peserta pemilu menjadi 40 partai yang terdiri dari 34 partai nasional diantaranya.
Penambahan jumlah peserta pemilu tersebut, konsekuensinya membuat calon legislative yang diusung oleh partai politik peserta pemilu menjadi banyak.
Untuk mengantisipasi timbulnya gesekan-gesekan yang diisukan akan terjadi pada pemilu 2009 mendatang, yang dapat mengganggu kelancaran Pemilu maka hukum harus menjadi Panglima yang akan menuntun, mengayomi dan mengatur semua kepentingan. Apalagi pemilu 2009 di Aceh, diwacanakan akan dipantau oleh media asing. Salah satu wujud dari nota kesepahaman MoU Helsinky lalu.
Perkara-perkara hukum yang akan diberlakukan pada pemilihan umum mendatang pun, turut dilibatkan keseriusan Polisi dan Kejaksaan di samping pemerintah dalam bertindak. Meskipun pada kali ini, Polisi, kejaksaan dan pemerintah tidak diikut sertakan menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Tetapi hanya sebagai lembaga monitoring saja.
Agar tidak terjadi sengketa dalam pemilihan nantinya, pihak kejaksaan mengumumkan beberapa jenis tindak pidana pemilu berdasarkan UU Pemilu No. 10 Tahun 2008, yang diatur dalam Pasal 260 sampai dengan Pasal 311.
Diantaranya adalah ; menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih, memberi keterangan tidak benar, menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih, tidak memperbaiki daftar pemilih sementara dan tidak menindak lanjuti temuan panwaslu.
Selain itu, melakukan perbuatan curang, membuat/menggunakan surat/dokumen palsu, melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang ditetapkan, melanggar larangan pelaksanaan kampanye dengan mengikutsertakan pejabat tertentu juga merupakan tindak pidana pemilu yang diumumkan pihak Kejaksaan.
Ditambah lagi dengan adanya keikut sertaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pelaksana kampanye, memberi uang/materi lain kepada peserta kampanye, mengganggu tahapan pelaksanaan kampanye, memberi dan menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan dan menerima sumbangan dari pihak asing adalah tindak pidana pemilu yang akan ditangani pihak Kejaksaan nantinya.
Selain itu, masih banyak tindak pidana lainnya yang diatur dalam UU Pemilu No. 10 Tahun 2008, yang diatur dalam Pasal 260 sampai dengan Pasal 311 tersebut. Untuk itu, para petinggi partai politik dimintai agar mensosialisasikan hal ini kepada anggotanya dan para simpatisan partai agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sistem Pemilu 2009 dan kesiapan KIP Aceh

Sistem Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan diterapkan di Aceh dan seluruh Indonesia, mempunyai sistem pemilihan baru seperti layaknya pemilihan umum di seluruh negara di dunia. Sistem pemilu yang diterapkan kini tidak lagi memakai sistem pencoblosan gambar dan nama calon yang akan dipilih, melainkan melalui sistem pencontengan.
Ilham Saputra, Wakil Ketua KIP untuk Wilayah Aceh mengakui adanya kelemahan dalam sistem pencontengan yang baru pertama kali diterapkan ini. Akunya, dalam acara Forum Komunikasi Politik yang diselenggarakan oleh Kesbang Linmas, tanggal 14-15 Oktober 2008 lalu di Hotel Lading Banda Aceh, banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat dalam simulasi tersebut. Karenanya, Yusuf salah satu peserta forum menganjurkan agar sistem pencontengan ini dikaji ulang, supaya masyarakat yang sudah terbiasa dengan cara pencoblosan tidak melakukan kesalahan ketika pemilihan mendatang.
Tidak hanya itu, ada beberapa kendala besar yang dihadapi oleh KIP Aceh menjelang enam bulan pemilihan Legislatif untuk daerah tingkat I dan II tersebut. Termasuk masalah sosialisasi pemilu, daftar pengumuman calon legoslatif (Caleg) serta nama-nama partai politik yang akan mengikuti pegelaran akbar pesta demokrasi rakyat ini. Terutama untuk daerah-daerah yang dikenal dengan zona hitam di masa konflik.
Dalam salah satu media lokal Aceh disebutkan, masyarakat bekas zona hitam semasa konflik sampai saat ini belum mengetahui jumlah pasti Parpol dan caleg peserta pemilu 2009. Sosialisasi yang dilakukan oleh KIP, tidak mampu menjangkau daerah-daerah ini. Meskipun sosialisasi tersebut dipublikasikan melalui media massa. “Karena itu, perlunya upaya kuat oleh KIP untuk memecahkan kendala-kendala ini,” ujar Yusuf.
Selain itu, panitia pengawas Pemilu (Panwaslu) yang seharusnya sudah terbentuk belum juga terealisasi. Pasalnya, masih banyak masalah internal yang ada di KIP ditambah tidak adanya kebijakan dari yang berkepentingan dalam hal ini pihak eksekutif dan legislatif Aceh. Padahal, kecurangan-kecurangan dan intimidasi antar partai politik peserta pemilu sudah menjadi bola panas saat ini.
Sebut saja diantaranya pencopotan bendera partai SIRA, PKS dan penurunan paksa beberapa bendera Partai Aceh berapa hari lalu. Belum lagi dengan adanya intimidasi-intimidasi terhadap para petinggi partai dan pembakaran kantor Partai Lokal.
Anehnya, pihak pemerintahan daerah yang telah melayangkan surat kepada pemerintah pusat mengenai daftar nama panwaslu belum mendapat respon apa-apa. Jam terus bergulir. Pesta akbar demokrasi rakyat Aceh yang notabenenya diikuti oleh Parlok untuk pertama kali ini, semakin dekat saja. Lalu bagaimana rakyat harus bersikap disaat kesiapan pelaksana dan pengawas pemilu belum berjalan optimal?
Bagi penyandang cacat, terutama tuna netra akan dibuat template khusus kertas suara guna memudahkan bagi mereka dalam memilih nantinya. Tapi untuk kali ini, pihak KIP mengatakan tidak menggunakan huruf braile layaknya pemilihan tahun lalu. Melainkan template khusus yang sudah disimulasikan di Ulee Lhee beberapa hari lalu. Meskipun begitu, sangat terasa bermanfaat apabila pemilih penyandang cacat turut disertai pendamping yang netral ketika memberikan suaranya di pemilu nanti.
“Mengenai pendamping bagi penyandang cacat, KIP sedang membahas sistem yang akan mempermudahkan para pemilih dengan tetap menjaga asas Luber,” tambah Ilham.

Kebijakan pemerintah Aceh dalam Pemilu 2009

Pemerintah Aceh selaku kekuasaan eksekutif tertinggi di provinsi paling Barat Indonesia ini, dianjurkan agar bisa menjadi dan menempati posisi sebagai fasilitator dan penyelenggara seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya. Hal ini diupayakan agar pemerintah bisa memonitoring dan mencegah peluang-peluang praktek kecurangan serta tidak boleh berpihak pada satu partai pun.
“Pemerintahan Aceh akan berada posisi yang sebenarnya dan apabila menemui indikasi kecurangan nantinya akan menegur dan mengarahkan partai-partai yang berbuat curang dan sebagainya agar bisa mengikuti prosedur secara benar,” tegas Husni Bahri TOB, Sekda Prov. NAD.
Konsep menghilangkan masalah merupakan kebijakan politik yang sangat positif ke depan. Karenanya pihak pemerintah Aceh dimintai serius menangani segala permasalahan yang ada tentunya dengan berkoordinasi secara tepat dengan pihak KIP Aceh dan Pemerintah Pusat.
Hal ini sangat diperlukan untuk menghilangkan rasa dendam dan agar terciptanya perdamaian dalam praktek politik masa kini. “Menyalahkan masa lalu merupakan politik negative yang ada,” cetus Drs. Zulkifli Amin, M.Pd, Assistensi Gubernur Aceh.
Pemikiran ini sangat diperlukan bagi setiap individu-individu yang menginginkan perdamaian Aceh abadi. Karena Gubernur yang terpilih dalam pemilihan mendatang bukanlah milik sekelompok partai maupun golongan melainkan milik masyarakat Aceh. Untuk itu sikap positif dari semua pihak sangat dituntut agar gubernur dapat bersikap selayaknya milik semua pihak dan pemimpin seluruh masyarakat. Inilah yang disebut dengan negarawan sejati.
Penekanan adanya Forum Komunikasi antar partai politik dalam menciptakan pemilu yang aman dan damai dirasakan sangat penting. Dengan adanya forum tersebut, para tokoh-tokoh partai yang terlibat bisa dengan serta membicarakan apa-apa saja yang bisa ditempuh dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi nantinya.
Hal ini diperlukan untuk meng-counter tentang berkembangnya rumor tak sehat di masyarakat saat ini akan adanya ketidak amanan pada pemilihan mendatang. Sebagai daerah bekas konflik, tentunya masyarakat Aceh sangat mengidamkan adanya perdamaian abadi di Aceh. Bukan yang bersifat semu semata.
Para petinggi pemerintah dan pejabat politik serta mantan kombatan beserta seluruh elemen masyarakat, sangat penting menjaga keamanan dan kenyamanan bagi para pemilih yang akan menyumbangkan suara dalam pemilihan umum mendatang. Dengan adanya keamanan dan kenyamanan, maka masyarakat akan dengan leluasa menyalurkan aspirasi pada calon-calon yang dianggap kapabel dalam membangun bangsa ini yang telah porak poranda selama konflik dan musibah tsunami, tiga tahun silam.
Adanya keselarasan dan kedamaian, akan membuat Aceh menjadi maju. Untuk itu, bagi para pihak yang kini sedang menerapkan strategi kontra inteligen nya agar berhenti memperkeruh perdamaian demi kemaslahatan ummat. Bek jeut keu bubee dua jap sereukap dua muka…
*Penulis adalah mantan pimpinan umum UKM Pers Unsyiah dan alumni S1 Sejarah FKIP Unsyiah

PEMBANGUNAN MUSHALLA AL MUHAJIRIN DITENGARAI BERMASALAH

2008-06-12T05:30:00.000-07:00

Independen Banda Aceh
Pembangunan Mushalla Al Muhajirin, Dusun Lamnyong, Rukoh, Darussalam diduga bermasalah. Sudah dua tahun pembangunan mushalla di samping Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Lamnyong itu ditengarai bermasalah.
Salah seorang tokoh masyarakat setempat mengatakan pembangunan rumah ibadah itu terkesan sengaja diperlambat dan sama sekali tidak ada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dari panitia pembangunan. “Dana dari BRR pada tahun 2006 sebesar Rp60 juta sampai sekarang belum di pertanggung jawabkan,” ungkapnya.
Hal itu dibenarkan oleh mantan Kepala Desa (Kades) Rukoh, Hamdani Hasyim. Ia menyesalkan belum adanya LPJ dari panitia pembangunan. “Ketika saya masih menjabat sebagai Kepala Desa, pernah saya panggil panitia untuk memberikan LPJ kepada pihak desa. Dalam proses pembangunan tersebut, banyak juga masyarakat Dusun Lamnyong yang mengatakan kepada saya bahwa kepanitiaan pembangunan Mesjid, hanya dikelola oleh Ketua saja, dalam hal ini Ir. Djarimin,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan, pengelolaan proyek pembangunan semuanya di ambil alih oleh Djarimin, bahkan, tambahnya, Bendahara Panitia pun sama sekali tidak mengetahui seberapa besar uang yang diterima dan dikeluarkan untuk pembangunan Mushalla tersebut.
Ia merincikan Rp60 juta bantuan diberikan Satker Keagamaan, Sosial dan Budaya BRR Aceh-Nias, untuk pembiayaan pembangunan Mushalla Al Muhajirin tersebut. Pada periode awal penyaluran, Maret 2006, mushalla tersebut mendapat dana masuk sebesar Rp20 juta, melalui dua tahap.
Selanjutnya, pihak panitia pembangunan mushalla Al Muhajirin juga mendapat anggaran kembali dari Satker yang sama sebanyak Rp40 juta, dengan catatan tanggal penyelesaian penerimaan 26 Oktober 2006, atas nama Ir. Djarimin Ismail.
Penyaluran anggaran rehabilitasi dan pembangunan mushalla tersebut dicairkan melalui rekening Bank BRI Unit T. Nyak Arief, a.n Mushalla Al-Muhajirin, dengan nomor rekening 33-21-8498 (sumber : Satker Agama, Sosial dan Budaya BRR Aceh-Nias).
Selain itu, dana pembangunan mushalla tersebut juga disumbangkan oleh masyarakat secara swadaya. “Total keseluruhan dana pembangunan Mushalla Al Muhajirin mencapai Rp90 juta, bantuan dari BRR dan swadaya masyarakat,” tambah Hamdani.
Jumlah dana puluhan juta tersebut, diakui Hamdani sama sekali tidak ada pemberitahuan kepada pihak aparatur desa dan masyarakat Rukoh. “Bendahara panitia sama sekali tidak diaktifkan, sedangkan keseluruhan kinerja hanya di jalankan oleh Pak Jarimin yang kini menjabat Kepala Desa Rukoh,” lanjutnya.
Tapi hal itu dibantah Bustamam Husein, pembantu Bendahara Pembangunan Mushalla Al Muhajirin. Katanya, itu sengaja dihembus pihak yang tidak senang Djarimin menjadi Kepala Desa. “Siapa bilang LPJ nggak pernah dibuat. Buktinya saya ada LPJ-nya yang diberikan Pak Djarimin kepada masyarakat beberapa waktu lalu di Mushalla. Mungkin yang bersangkutan tidak hadir, sehingga mengatakan tidak ada LPJ pembangunan mushalla tersebut,” bantahnya.
Meski demikian, Bustamam mengaku tidak tahu apakah LPJ itu diterima atau tidak oleh masyarakat setempat. “Saya tidak mau dilibatkan dalam masalah ini, saya tidak suka berurusan dengan masalah keuangan,” lanjutnya.
Sementara itu, Samsuir, bilal di Mushalla itu mengakui adanya ketidak jelasan penggunaan dana pembangunan mushalla. “Semua urusan keuangan hanya diketahui oleh Pak Djarimin, saya hanya membersihkan mushalla saja,” katanya. Sayangnya sampai berita ini diturunkan Djarimin menolak berkomentar. [boy]

Note :
Berita tersebut diatas, menuai kontroversi dari masyarakat setempat. Bahkan ada beberapa orang yang mencoba mengklarifikasi kembali pernyataannya kepada Independen dan mengecam tulisan itu.
Bahkan, orang yang diberitakan, merasa pemberitaan ini telah mencemarkan nama baiknya. Djarimin, selaku ketua panitia pembangunan Mushalla Al Muhajirin tersebut, telah melayangkan surat pengaduan pencemaran nama baik ke kantor Polisi Sektor Syiah Kuala, Banda Aceh.
Kesalahan peng-editan: Sementara itu, Samsuir, bilal di Mushalla itu mengakui adanya ketidak jelasan penggunaan dana pembangunan mushalla. “Semua urusan keuangan hanya diketahui oleh Pak Djarimin, saya hanya membersihkan mushalla saja,” katanya. Sayangnya sampai berita ini diturunkan Djarimin menolak berkomentar.
Seharusnya : Sementara itu, Samsuir, bilal di Mushalla itu tidak tahu menahu, mengenai permasalahan pengelolaan dana pembangunan mushalla. “Semua urusan keuangan hanya diketahui oleh Pak Djarimin, saya hanya membersihkan mushalla saja,” katanya. Sayangnya sampai berita ini diturunkan Djarimin tidak dapat dijumpai guna dimintai komentarnya akan berita tersebut.

Teungku Thailand di BRR

2008-05-25T05:07:00.000-07:00

Pria berkaca mata hitam itu hilir mudik. Sesekali ia membetulkan letak topi pet-nya yang lusuh. Ia begitu sibuk diatara massa yang berdemonstrasi ke Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias.

Janggut dan kumis tebal membuat tampilannya tampak sangar. “Itu Teungku Thailand,” kata salah seorang demonstran memperkenalkan pria kelahiran 1963 Jaba Timur, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireueun tersebut. “Ia punya banyak nama, itu salah satunya,” lanjut demonstran tadi.

Thailand melekat dinamanya, setelah pria berbadan kekar itu pulang dari negeri gajah putih tersebut. Maklum, saat konflik mendera Aceh, pria bernama Ramli Ismail itu minggat kesana.

Di negeri itu pula ia mengikuti latihan perang, hingga akhirnya memanggul senjata sebagai tentara nanggroe alias TNA, sayap militernya GAM. Tak tanggung-tanggung 13 tahun di Thailand membuatnya menjadi penyelundup senjata ulung ke Aceh saat konflik dengan menggunakan kapal nelayan.

Ia menyebut senjata yang diselundupkannya itu dengan istilah teukok u (pelepah kelapa kering-red). Ia mendapatkannya setelah melakukan barter dengan sarang wallet. “Saya hanya juru jalan, semua itu saya lakukan demi perjuangan,” katanya merendah. Meski tersenyum ia masih terlihat sangar.

Menyelundupkan senjata untuk perjuangan baginya itu cerita lama. Selasa (16/4) kemarin, ia menjadi pengatur massa yang melakukan demonstrasi ke BRR menuntut dana rehab rumah Rp15 juta per kepala keluarga. “Awas ada mobil lewat, tali pembatasnya dikencangkan,” teriaknya kepada massa. Saat berteriak kesan sangaranya semakin kentara saja.

Namun, sebuah sapa cukup untuk menghilangkan kesan sangarnya itu. Ia bisa terharu bahkan menangis ketika berbicara tentang nasib massa korban tsunami yang menuntut haknya di BRR tersebut. “Berjuang untuk rakyat tidak akan pernah sia-sia,” katanya dengan mata basah. Ada bulir bening yang mengalir di sudut matanya.

Sesaat ia terdiam. Setelah menghembus nafas pelan ia berkata. “Bagi saya berkorban untuk rakyat lebih mulia dari pada menikmati hasil perdamaian.” Kali ini ia tidak bisa menahan air matanya. “Kini saatnya saya membalas jasa rakyat yang telah menyelamatkan saya, melindungi saya, mengorbankan harta bendanya untuk perjuangan,” lanjut pria yang menguasai empat bahasa asing ini.

Pria yang mampu berbicara dalam bahasa Thailand, Vietnam, Kamboja dan Laos ini menolak berkisah tentang kebersamaannya dengan masyarakat di Krueng Sabee, Aceh Barat saat konflik. “Terlalu getir untuk di ceritakan, biar ini jadi pengalaman,” lanjutnya.

Dengan kemampuan berbahasa asing, sebenarnya dengan mudah ia bisa menjadi penerjemah di beberapa NGO internasional. Namun semua itu ditampiknya. “Keuntungan pribadi bukanlah tujuan hidup saya,” katanya datar.

Diakhir obrolan ia berujar, “phom krab chong bacacun kwanrum twha bacacon tang mond. Melihat orang-orang sekelilingnya bingung, ia pun mengartikan maksud dari bahasa Tagalog itu, “Aku berjuang untuk rakyat ku yang teraniaya,” jelasnya [Iskandar Norman/Boy Nashruddin Agus]

News ala boy

2008-05-18T08:12:00.000-07:00

GeRAK Aceh MINTA MASYARAKAT LAKUKAN EKSAMINASI KE MAHKAMAH AGUNG
Independen Banda Aceh
Bebasnya para terdakwa dalam kasus mark up buku BRR NAD-Nias yang digelar dengan durasi waktu sekitar 11 kali sidang telah terbukti bersalah, mendapat penyesalan dari GeRAK Aceh. Hal ini disampaikan Askhalani, Manajer Program Monitoring Rehabilitasi dan Rekonstruksi GeRAK Aceh dalam siaran persnya, Kamis (8/5) kemarin.
“GeRAK Aceh sangat menyesalkan atas putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Aceh Terkait Bebasnya Terdakwa Mark up buku BRR NAD-Nias,” ungkapnya.
Hal ini patut dipertanyakan, tambahnya, sebab berdasarkan hasil sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan durasi waktu sekitar 11 kali sidang telah ditetapkan sebelumnya bahwa kedua terdakwa terbukti melakukan kesalahan-kesalahan sebagaimana hasil audit dan telaah hukum lainnya.
“Akan tetapi, ketika putusan banding di Pengadilan Tinggi Aceh, terdakwa diputus bebas oleh Majelis Hakim,” sesalnya lagi.
Lanjutnya, seharusnya pihak Pengadilan Tinggi Aceh berkaca atas fakta-fakta hukum dalam proses persidangan sebelumnya di Pengadilan Negeri Banda Aceh, dimana diketahui bahwa pengungkapan atas kasus ini memakan waktu yang sangat panjang dan bahkan melelahkan serta yang lebih tragis adalah para terdakwa juga melakukan kesalahan-kesalahan atas penggunaan uang-uang kemanusiaan.
Kasus ini diharapkan menjadi rujukan yang harus dilihat oleh para hakim, sebab penetapan yang dilakukan atas bebasnya para terdakwa ini, tambahnya, menimbulkan kontroversi dengan semangat anti korupsi, terutama dalam menyelamatkan keuangan negara terlebih atas raibnya dana-dana bencana di Aceh.
“GeRAK Aceh mendukung langkah yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan untuk menempuh langkah hukum berupa kasasi ke Mahkamah Agung (MA), sebab apa bila ini tidak dilakukan maka akan menjadi preseden buruk penegakan hukum di Aceh,” lanjut Askhalani.
Publik Aceh juga akan bertanya-tanya, jangan-jangan pihak jaksa juga berkontribusi untuk terbitnya putusan PT yang kontroversial tersebut. Padahal menurut pantauan GeRAK, pihak kejaksaan telah melakukan kerja-kerja yang cukup baik dan mendapat kepercayaan dari publik Aceh.
“Jadi, jangan gara-gara kasus ini malah kemudian pihak kejaksaan tidak mendapatkan kepercayaan lagi dari publik di Aceh,” pupus Askhalani.
Terkait dengan vonis bebasnya tersangka mark up kasus buku BRR, maka GeRAK Aceh menyatakan sangat menyesal atas putusan yang telah ditetapkan oleh PT Aceh.
“Kami juga meminta publik di Aceh khususnya masyarakat, akdemisi, tokoh-tokoh Aceh dan Media untuk melakukan kontrol dengan ketat terhadap proses hukum atas kasus buku BRR NAD-Nias ini, jika kemudian ditengarai ada hal-hal yang ‘aneh’ dalam kasus ini, maka menjadi kewajiban masyarakat untuk melakukan eksaminasi ke Mahkamah Agung. GeRAK Aceh akan siap untuk melakukan langkah tersebut,” tutupnya.[boy]

2008-04-26T00:37:00.000-07:00

2008-04-19T22:41:00.000-07:00

Ditindak, Pesta Tahun Baru

2008-01-01T01:13:00.000-08:00

Senin, 31 Desember 2007
Banda Aceh I Harian Aceh—Aparat kepolisian akan menindak tegas jika ada warga menyambut Tahun Baru dengan menggelar pesta hura-hura, termasuk aksi kebut-kebutan di jalan raya di wilayah hukum Polda Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). “Menyambut Tahun Baru itu tidak mesti berhura-hura, apalagi dengan kebut-kebutan di jalan raya dan jika dilanggar maka kita akan menindak tegas. Sebab, aksi tersebut dapat menganggu ketertiban umum,” kata Kapolda NAD, Irjen Pol Rismawan, di Banda Aceh, Sabtu (29/12). Didampingi Kabid Humas, Kombes Pol Jodi Hariyadi, ia menjelaskan Polda NAD mendukung imbauan muspida agar masyarakat tidak melakukan aksi-aksi yang menjurus pada pelanggaran ketertiban umum. “Kita juga mengimbau warga yang ingin menyambut Tahun Baru agar menyesuaikan dengan semangat Islami, misalnya, menggelar doa bersama di masjid-masjid dan mushalla,” katanya menambahkan. Kapolda menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan sekitar 3.000 personel Polri untuk pengamanan penyambutan Tahun Baru di seluruh Aceh. Petugas kepolisian itu akan ditempatkan di tempat-tempat keramaian, seperti pasar dan ruas-ruas jalan raya untuk mengatur arus lalulintas, kat Rismawan. Ormas Islam Tolak Sementara sejumlah Organisasi Mahasiswa (Ormas), Organisasi Kepemudaan (OKP) Islam dan pemerintahan mahasiswa (Pema) se-Banda Aceh yang tergabung dalam Forum Kamunikasi Untuk Syariat (Fokus Aceh), Ahad (30/12), menggelar pawai keliling sebagai bentuk penolakan terhadap perayaan Tahun Baru Masehi yang bertepatan pada tanggal 1 Januari 2008 besok.Sebelum melakukan aksi, perwakilan dari tiap Ormas, OKP dan Pemerintahan Mahasiswa berkumpul di Lapangan Tugu, Darussalam, Banda Aceh. Setelah itu mereka bergerak mengelilingi beberapa ruas jalan di Banda Aceh. Mulai dari Darussalam, Ulee Kareng, Simpang Surabya, Leung Bata dan Neusu, selama empat jam. Sebelum akhirnya mereka berhenti di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, untuk membagikan selebaran yang bertuliskan ajakan untuk menolak perayaan Tahun Baru Masehi kepada pengguna jalan.Dalam pawai tersebut, mahasiswa juga menggelar orasi sebagi bentuk imbauan kepada masyarakat untuk menolak dan tidak melakukan perayaan Tahun Baru dalam bentuk dan cara apapun.Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), yang bertindak sebagai koordinator aksi, Basri Efendi mengatakan, pelaksanaan pawai ini merupakan bentuk kepeduliaan seluruh Ormas dan OKP Islam yang ada di Banda Aceh terhadap masyarakat agar tidak terpengaruh untuk melaksanakan perayaan Tahun Baru.“Melalui pawai ini, kita ingin mengajak dan mengimbau kepada seluruh masyarakat Aceh pada umumnya dan masyarakat kota Banda Aceh khususnya, agar tidak melaksanakan perayaan Tahun Baru Masehi ini, karena ini bukan budaya orang Aceh yang nota banenya Islam,” ungkap Basri.Menurut Basri, perayaan Tahun Baru Masehi tidak semestinya dirayakan masyarakat Aceh, karena ini akan menjadi bagian dari penghancuran moral masyarakat itu sendiri. Khususnya generasi muda.“Setelah pawai ini, besok kita akan melakukan pembagian selebaran di setiap persimpangan jalan. Kita juga akan masuk ke kampus-kampus dan sekolah-sekolah. Karena kita melihat, yang gemar dengan perayaan Tahun Baru adalah generasi muda, khususnya anak sekolah dan mahasiswa,” katanya.Sekretaris Umum, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), kota Banda Aceh, Nizwar mengatakan, pelaksanaan pawai tersebut merupakan suatu bentuk kekompakan Ormas dan OKP Islam dalam menjaga nilai-nilai budaya Islam masyarakat Aceh.Menurutnya, masyarakat Aceh selama ini sudah salah kaprah dengan melaksanakan perayaan Tahun Baru Masehi. “Masyarakat Aceh itu umat Islam, tidak sepantasnya melasanakan perayaan Tahun Baru Masehi. Apalagi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Kalau memang kita ingin merayakan Tahun Baru, tunggu Tahun Baru Hijriyah, yang sebentar lagi juga akan kita peringati,” cetusnya.(ant/cji)

Apa Itu Tsunami ?

2007-12-28T02:58:00.000-08:00

Tsunami berasal dari kata :

Tsu = Pelabuhan

Nami = Gelombang

Menjadi bagian bahasa dunia, setelah gempa besar 15 Juni 1896, yang menimbulkan tsunami besar melanda kota pelabuhan Sanriku (JEPANG) dan menewaskan 270.000 orang serta merusak pantai barat Honshu sepanjang 280 km.

Tsunami adalah gelombang laut yang disebabkan oleh gempabumi , tanah longsor atau letusan gunung berapi yang terjadi di laut. Gelombang tsunami bergerak dengan kecepatan ratusan kilometer per jam di lautan dalam dan dapat melanda daratan dengan ketinggian gelombang mencapai 30 m atau lebih. Magnitudo Tsunami yang terjadi di Indonesia berkisar antara 1,5-4,5 skala Imamura, dengan tinggi gelombang Tsunami maksimum yang mencapai pantai berkisar antara 4 - 24 meter dan jangkauan gelombang ke daratan berkisar antara 50 sampai 200 meter dari garis pantai.

Berdasarkan Katalog gempa (1629 - 2002) di Indonesia pernah terjadi Tsunami sebanyak 109 kali , yakni 1 kali akibat longsoran (landslide), 9 kali akibat gunung berapi dan 98 kali akibat gempabumi tektonik.

Gempa yang menimbulkan tsunami sebagian besar berupa gempa yang mempunyai mekanisme fokus dengan komponen dip-slip, yang terbanyak adalah tipe thrust (Flores 1992) dan sebagian kecil tipe normal (Sumba 1977).Gempa dengan mekanisme fokus strike slip kecil sekali kemungkinan untuk menimbulkan tsunami.

Tanda-tanda akan datangnya tsunami di daerah pinggir pantai adalah :

Air laut yang surut secara tiba-tiba.
Bau asin yang sangat menyengat.
Dari kejauhan tampak gelombang putih dan suara gemuruh yang sangat keras.

Tsunami terjadi jika :

Gempa besar dengan kekuatan gempa > 6.3 SR
Lokasi pusat gempa di laut
Kedalaman dangkal <>
Terjadi deformasi vertikal dasar laut

Potensi Tsunami di Indonesia :

Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap tsunami, terutama kepulauan yang berhadapan langsung dengan pertemuan lempeng, antara lain Barat Sumatera, Selatan Jawa, Nusa Tenggara, Utara Papua, Sulawesi dan Maluku, serta Timur Kalimantan

Tsunami di Indonesia pada umumnya adalah tsunami lokal, dimana waktu antara terjadinya gempabumi dan datangnya gelombang tsunami antara 20 s/d 30 menit

NASIB OEMAR BAKRY DI KOETA RADJA

2007-12-18T06:48:00.000-08:00

Sorot matanya kabur, nanar melihat cahaya matahari. Dahinya terlalu banyak kerutan, menandakan usianya tak lagi muda. Gerakan tangannya, pelan tapi pasti. Itulah ciri khas Dra. Rohani, salah satu guru yang kini berusaha untuk tetap mengajar demi segenggam beras yang mengisi perut selama sebulan kedepan. Akan tetapi, siang itu, ia tak sedang mengajar melainkan menjajakan kue di pelataran kantin Sekolah Dasar Negeri 98 Banda Aceh.

“Untuk menambah tuntutan hidup,” jawabnya singkat menanggapi rutinitasnya tersebut.

Cerita di atas hanya sebuah ilustrasi saja mengenai kondisi kehidupan tenaga pengajar alias guru di Nanggroe Aceh Darussalam. Meskipun sudah menerima status sebagai pegawai negeri sipil, tetapi keadaan perekonomian guru masih saja di bawah standar pegawai negeri umumnya.

Menyikapi hal tersebut, banyak orang memandang miris terhadap profesi guru, meskipun tak sedikit yang memandang guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, walaupun mayoritas masyarakat Indonesia dan khususnya Aceh, enggan memperjuangkan nasib guru kea rah lebih baik.

Dalam pertemuan perencanaan rancangan qanun yang digelar oleh Gerak, November lalu di kantor DPRA, Husny Bantasyam (Sekretaris KOBAR-GB NAD) ikut menetapkan bahwa kesejahteraan guru adalah hal terpenting yang harus diperhatikan dalam penyusunan Qanun ke depan.

“Kita melihat banyak guru yang bekerja sampingan untuk menutup beban hidupnya. Seharusnya itu tak boleh terjadi karena guru harus berkonsentrasi penuh dalam mata pelajarannya demi meningkatkan mutu pendidikan di Aceh,” tegasnya kepada forum.

Dalam kesempatan lain, ketika ditemui Mediasi (4/12) di kantor Kobar-GB NAD, Husniaty juga mengatakan bahwa meningkatkan mutu pendidikan tidak hanya dengan pengalokasian dana saja. Terlebih dana yang dianggarkan hanya berfokus pada pembangunan fasilitas pendidikan.

“Pemerintah lebih mengutamakan peningkatan fasilitas infrastruktur dibandingkan peningkatan kesejahteraan guru. Lihat saja, sekarang ini banyak gedung-gedung sekolah yang fasilitasnya sudah sangat memuaskan tapi nasib guru sama sekali belum diperhatikan dengan serius,” tambahnya.

Husniaty menganjurkan kepada pemerintah agar kesemua guru di Banda Aceh itu diberikan tunjangan khusus (TC) di atas satu juta rupiah dengan perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekarang yang mencapai Rp. 33,51 milyar.

“Maunya, setelah PAD kota bertambah sebanyak empat kali lipat, yaitu sebesar 33,51 milyar, tunjangan guru bisa ditambah. Bapak Razali Yusuf, mantan Pj. Walikota Banda Aceh saja berani memberikan TC guru sebesar Rp 300 ribu dengan jumlah PAD waktu itu hanya berkisar Rp. 9 milyar,” ungkapnya.

Kobar GB yakin, dengan penambahan jumlah TC kepada guru-guru diatas satu juta rupiah mampu meningkatkan mutu pendidikan meskipun tak mampu memberikan jaminan yang pasti.

Sementara itu, dana pendidikan Aceh yang ditetapkan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBA) 2008 mencapai Rp 1,2 triliun adalah sebuah harapan bagi guru dalam meningkatkan kesejahteraannya demi mutu pendidikan bangsa nantinya.

Rohani, yang kini telah menutup matanya mungkin tak mampu menikmati TC seperti yang dianjurkan oleh Husniaty dan dana pendidikan sebanyak Rp 1,2 triliun yang akan ditetapkan untuk tahun 2008 mendatang. Akan tetapi akan ada Rohani-rohani lain yang berprofesi sebagai cekgu, yang menikmati nantinya apabila pemerintah serius memerhatikan kesejahteraan guru.

Keseriusan pemerintah setidaknya mampu mengubah balada seorang maestro terkenal Indonesia, Iwan Fals mengenai nasib guru. Jangan lagi Oemar Bakry naik sepeda kumbang, pintanya.(Boy)

Syamsul Raden VS FBB

2007-09-22T13:10:00.000-07:00

Oleh. Boy Nashruddin

Mediasi/Banda Aceh (Sept/07)-Kesalahan pengelolaan bantuan yang melimpah ruah pasca bencana tsunami oleh beberapa pihak/lembaga tampaknya mulai terlihat ujung pangkalnya. Setidaknya banyak LSM ataupun Yayasan dan semacamnya yang bermunculan awal-awal tsunami, akhirnya terpaksa gulung tikar ketika tertangkap tangan dalam penyalah gunaan wewenang dalam mengelola bantuan dari pihak donator. Lebih parahnya lagi, ada beberapa oknum yang terkait dalam pengelolaan bantuan tersebut berakhir di meja hijau.

Bermacam keluhan datang dari masyarakat atau pengguna layanan yang merasa bantuan yang diberikan kurang tepat sasaran, bahkan ada yang tebang pilih. Dari sekian banyak lembaga/yayasan yang diindikasikan menyalahgunakan bantuan, tersebutlah Koperasi Puga Diri sebagai salah satu diantaranya.

Koperasi yang telah berdiri kira-kira semenjak tahun 1990 tersebut tercatat sebagai koperasi milik Persatuan Trisaw Banda Aceh (Pertiba), dilaporkan telah menyalahi pemberian bantuan berupa becak mesin kepada tukang becak korban tsunami yang tergabung dalam organisasi Pertiba tersebut.

Kasus ini telah mencuat semenjak tahun 2005, namun sampai sekarang belum mendapat titik terangnya.

Pun begitu, pihak yang merasa menjadi korban, berkali-kali telah mengadukan perihal ini pada yang berwajib, bahkan telah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan pihak petinggi koperasi guna melampiaskan kekesalan mereka mengenai hal ini.

Akan tetapi seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, sampai sekarang pihak yang berwajib belum juga memberikan jawaban atas tuntutan dari abang becak ini.

Tak bisa lewat Pertiba, FBB pun dibentuk

Tercatat selama kurun waktu masalah ini terungkap, pihak abang becak, baik yang tergabung dalam Pertiba maupun perkumpulan lainnya, telah berulang kali melakukan pertemuan dan mufakat. Misalnya di bulan January 2006, dimana abang becak yang tergabung dalam pertiba melakukan pertemuan sesama profesi di emperan toko kawasan Simpang Surabaya-Banda Aceh.

Dalam pernyataan yang disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh 19 Ketua Kelompok PERTIBA, waktu itu, berisi tentang permintaan kepada Syamsul Raden (pengelola bantuan becak, Ketua Koperasi Puga Diri-red), agar mempertanggung jawabkan seluruh tindakannya itu selambat-lambatnya dua bulan sejak pernyataan tersebut dikeluarkan.

Saat itu, mereka juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas permasalahan ini.

Namun setelah pengaduan dan aksi tersebut, pihak PERTIBA belum juga mendapatkan jawaban mengenai nasib becak bantuan untuk mereka.

Merasa keluhan mereka tidak di gubris oleh Syamsul Raden, SH, maka persatuan abang becak ini mengadukan Ketua koperasi tersebut ke Reskrim Polda NAD (11/5). Dalam pengaduan itu, pihak abang becak mengadukan bahwa Syamsul Raden telah menyalahgunakan uang iuran Rp. 15.000/hari.

Penyalahgunaan Iuran

Menurut Sulaiman, Koordinator Forum Becak Bersatu (FBB), ketika berkunjung ke kantor SoRAK Aceh, iuran yang diwajibkan oleh pihak Puga Diri tersebut, terkesan mengada-ada. Pasalnya, dari Caritas sendiri selaku pihak donatur, tidak mewajibkan penyetoran iuran tersebut.

Akan tetapi berdasarkan musyawarah bersama antara pihak Puga Diri dan abang becak yang tergabung di dalamnya, iuran itu akan dipergunakan oleh pihak Koperasi guna membeli becak kepada anggota persatuan becak lainnya yang belum mendapat becak bantuan.

Berdasarkan permufakatan tersebut, ternyata pada proses pelaksanaannya, Syamsul Raden menyalahgunakan iuran itu untuk kepentingannya sendiri.

“Perjanjiannya dalam waktu enam bulan becak tambahan itu akan dibeli, tapi sudah berjalan delapan bulan bahkan sudah lebih, becak itu belum juga dibeli, makanya kami buat pengaduan,” ungkap Sulaiman, Koordinator Forum Becak Bersatu, Rabu (19/9) kepada Mediasi.

Dalam sebuah surat yang dilayangkan oleh Caritas Germany sendiri selaku donor becak hibah yang ditandatangani oleh Heinrich Terhorst, Ketua Misi Caritas Germany, tersebut bahwa pihak pengelola (Puga Diri-red), bertugas mengelola bantuan bagi keterlanjutan kerja mereka.

Lebih lanjut, dalam surat itu juga disebutkan pihak pengelola proyek bertugas mengatur proyek dimasa yang akan dating serta mengatur biaya operasional kendaraan roda tiga.

Dalam surat yang dikeluarkan tanggal 16 Maret 2007 tersebut, juga diterangkan bahwa pembayaran harian yang dilakukan oleh para penerima bantuan sebesar Rp. 15.000,- tidak hanya untuk biaya operasional dan organisasi tapi juga untuk kemandirian para tukang becak. Berdasarkan jumlah diatas dimana kemudian diakumulasikan dan setelah pemenuhan persyaratan dan dalam periode tertentu, maka ia akan menjadi pemilik resmi becak tersebut.

Merasa dipermainkan oleh pihak Puga Diri, dalam hal ini ditujukan khusus untuk Syamsul Raden, SH yang mengakui dirinya sebagai Ketua, pihak FBB kembali mengadukan kasus ini kepada Polda NAD.

Namun kali ini, tidak melalui Reskrim lagi melainkan langsung kepada Kepala Binaan Hukum Polda NAD, Kombes. Pol. Jasman.

“Kami merasa pihak Reskrim terlalu bertele-tele mengurus permasalahan ini. Pengaduan yang telah kami limpahkan beberapa bulan lalu, belum juga mendapat kejelasan,” ungkap Jhon Darmawan, Juru Bicara FBB di Kantor SoRAK.

Sementara pihak Polda NAD sendiri, melalui Kombes Pol Jasman, mengaku belum mengetahui hal tersebut sudah dilimpahkan ke pihak Reskrim Polda. Untuk itu ia meminta agar pihak reskrim untuk mem SP3-kan kasus ini agar tidak berbelit-belit pengurusannya.*****