Rubrik : Cang Panah
Insert : Harian Aceh
Qurban
Oleh. Boy Nashruddin Agus
Aneh sekali kampong ini. Setiap ingin ketemu Kepala Dinas, kami sang juru kabar selalu diartikan sebagai peminta-minta alias gepeng alias pengemis. Padahal, kami hanya meminta satu, yaitu informasi.
Mau tahu tak kisahnya?
Duduk.
Duduk.
Baca ya…
Alkisah, menjelang hari raya qurban, saya dan dekgam ditugaskan kantor untuk mencari informasi stok daging qurban untuk kampong kami. Selain itu, kami juga diharuskan mengetahui jumlah ekor hewan yang telah disiapkan dan diperiksa oleh petugas kesehatan serta adanya antisipasi pihak kejawatan hewan setempat dalam rangka mencegah masuknya daging illegal untuk gampong kami.
Dua hari mencari, hari ketiga kami baru ketemu. Itupun setelah kami mengatakan asbab datang ke kejawatan tersebut.
Awalnya, kami tidak mau ditemui oleh yang tertinggi tuanku jawatan hewan. Tapi, setelah mendengar makian, umpatan dan segala macam yang keluar dari mulut kami, yang tertinggi tuanku akhirnya bersedia menemui dua kuli tinta ini.
Tahu tak, apa yang menjadi kendala kami? Dikira petugas kejawatan tersebut, kami ini tukang tagih uang meugang. Memang kami mirip ya. Susah-susah datang dalam hujan, malah ianya mengira kami begitu.
Oh…ternyata kampong kami telah ternodai oleh para penagih sie meugang. Sampe-sampe kami yang terhormat dikira sebagai gepeng yang bermuka pemberi haba. Kasihan…
Setelah berhasil bertemu dengan yang tertinggi tuanku jawatan hewan, kami berusaha sebisa mungkin mengorek informasi darinya tentang segala perhewanan yang akan dikurbankan. Termasuk masalah sapi gila, flu burung, orang gila sampe flu hongkong. Kan gak ada hubungannya dek gam…
Betul juga. Kembali ke masalah yang tertinggi tuanku jawatan hewan. Setelah mengumpulkan informasi yang kami rasa penting, kami berpamitan kepada yang tuanku tersebut. Anehnya, tuanku menggiring pembicaraan kami masalah uang lebaran.
“Uhhh…masak kami harus terjebak sama yang tuanku ini,” batinku. Idealis…deng, kami tolak. Professional dong, kami pulang.
“Dek…tunggu. Jawatan kami punya acara di Istana Kemewahan tentang pembuatan boh itek. Kalau adek mau tolong dimasukkan ke surat kabarnya. Masalah uang makan dan transport, tenang saja. Kita punya anggarannya,” pintanya.
“Uhhhh…Kak Roossssss…,” teriak aku dan dekgam. Apa hubungannya ya sama Kak Ros. Entahlah, aku juga bingung sama yang tuanku. Kenapa ia begitu getol menyodorkan kami uang belanja.
“Tenang saja pak. Kalau memang informasinya layak dikonsumsi orang banyak, kami akan memuatnya dalam surat kabar. Nggak usah bayar,” tolakku, berlagak diplomatis.
Setelah mengakhiri pembicaraan yang ruwet itu, akupun pulang bersama dekgam. Sampai di gapura lorong kampong tempat berkantornya yang tertinggi tuanku, ban sepeda kami meledak.
Aku dan dekgam kebingungan. Pasalnya, kami tak punya uang sepeserpun untuk nambal ban…nasib..nasib.
Sampai ke kantor perkabaran tempat kami bekerja, aku dan dekgam malah dikejar oleh petugas jaga. Pasalnya, kaki, baju dan celana kami semuanya berlumpur.
“Maaf, kami gak terima proposal dan penyetoran daging kurban,” katanya…[]
Friday, December 5, 2008
16 Wilayah Aceh Banjir di Tahun 2009
16 Wilayah Aceh Diperkirakan Akan Dilanda Banjir Tahun 2009
Banda Aceh | Harian Aceh
Maraknya illegal logging dan Hak Guna Usaha (HGU) yang bermasalah, mengakibatkan Aceh berpotensi pada bencana alam seperti longsor, banjir dan lainnya. Hal tersebut, dikatakan Muhammad Nur, Manajer Riset dan Informasi Walhi, Selasa (2/12) di kantor Walhi kepada para wartawan.
Diperkirakan sepanjang Desember 2008, bencana banjir akan melanda 16 Kabupaten/Kota di Aceh dalam region ekosistem. Tiga region yang dimaksud adalah region Seulawah (Aceh Besar dan Pidie), Burni Telong (Aceh Tengah) dan Leuseur.
Hal tersebut, dikatakan M. Nur berdasarkan laporan dari data BMG, DJSDA-PU dan Bakorsurtanal. Diperkirakan dalam region Seulawah, ada empat Kabupaten/Kota yang akan terkena banjir. Yaitu, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya dan Aceh Jaya.
Sementara pada region Burni, terdapat lima Kabupaten/Kota seperti Lhokseumawe, Aceh Utara, Bireuen, Bener Meriah dan Aceh Tengah. Sedangkan pada region Leuser terdapat 7 Kabupaten/Kota yaitu, Langsa, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Aceh Tenggara.
Jelang Desember, banjir telah menggenangi 11 Kabupaten/Kota dalam 3 region ekosistem di Aceh. Diantaranya adalah Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Lhokseumawe, Aceh Utara, Langsa, Aceh Timur, Aceh Tamiang dan Aceh Tenggara.
M.Nur mengatakan, jika perkiraan banjir yang dikeluarkan oleh tiga instansi tersebut terjadi, maka akan mengancam 42 Kecamatan, 132 mukim dan meliputi 1728 desa, serta ancaman kehidupan bagi 432.000 orang di 16 Kabupaten tersebut.
Menurut catatan Walhi Aceh, frekuensi bencana banjir melanda provinsi Aceh setiap tahun akan terus meningkat. Hal ini disebabkan, selain terjadinya perubahan iklim, juga dipengaruhi oleh luas hutan Aceh tiap tahunnya terus mengalami pengurangan akibat deforestasi (hilangnya lahan hutan) yang mencapai kurang lebih 20.796 ha.
“Kehilangan ini dapat di diasumsikan juga dengan setara empat kali lipat luas Singapore, dengan luas degradasi (penurunan) 2,2 juta hectare atau setara 50 % dari total luas daratan Aceh,” ungkap M. Nur.
Sebutnya, laju pengurangan hutan ini disebabkan makin tingginya aktivitas pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) seperti, penambangan berbagai sektor, perkebunan skala besar, illegal logging (pembalakan liar) dan lainnya.
“Akibat kerusakan hutan tersebut, turut mengancam daerah aliran sungai (DAS) mencapai 46,40% atau 714.724,38 hektare dari 1.524.642,12 hektare total DAS di Aceh,” paparnya.
Ia mencontohkan, DAS Babah Rot yang saat ini mengalami pengeringan ketika musim kemarau dan banjir bah ketika musim hujan, juga diakibatkan oleh kerusakan hutan tersebut.
Berdasarkan analisis staf Walhi Aceh, hutan yang ada di kawasan ekosistem saat ini, semakin lama semakin berkurang. Pada tahun 1980, tercatat hutan dataran rendah untuk daratan di Aceh yang dapat dimanfaatkan seluas 1.496.954 ha. Luas tersebut terus berkurang. Tahun 1990, luas hutan tersebut hanya 1.225.003 ha, tahun 2000, seluas 989.587 ha dan terus menyusut pada tahun 2006, seluas 877.401 ha.
“Tapi, data tersebut belum dilengkapi dengan jumlah hutan yang terdegradasi seluas 552.817 ha dengan sisa 324.584 ha yang masih primer,” terang Oki Kurniawan, Manager Riset Walhi Aceh.
Dan, tambahnya, tersisa 188.190 ha hutan dataran rendah yang masih primer, berada dalam kawasan konservasi dan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang terfragmentasi.
Budaya Bakar Hutan
Selain adanya penyalahgunaan Hak Guna Usaha (HGU), illegal logging dan penambangan di berbagai sektor, budaya bakar hutan oleh masyarakat juga menjadi salah satu penyebab rusaknya hutan di Aceh.
Oki menjelaskan, budaya bakar hutan seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Aceh Tengah guna menggiring rusa, dengan tujuan dimakannya kuncup-kuncup baru yang tumbuh dibekas hutan yang terbakar tersebut, juga telah menyusutkan luas hutan Aceh yang menjadi bagian dari paru-parunya dunia.
“Kita sangat mengharapkan agar pemerintah mengkaji ulang dokumen-dekumen ijin HGU dan ijin lainnya yang bermasalah. Kalau memang melanggar ketentuan atau ijin ramah lingkungan, pidanakan saja,” paparnya.
Selain itu, Oki juga mengharapkan adanya tapal batas yang jelas antara hutan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, mana hutan lindung yang sama sekali tak boleh ditebang. “Harus jelas agar bencana alam di Aceh tidak jadi ancaman klasik dari tahun ke tahun,” ujarnya.cbn
Banda Aceh | Harian Aceh
Maraknya illegal logging dan Hak Guna Usaha (HGU) yang bermasalah, mengakibatkan Aceh berpotensi pada bencana alam seperti longsor, banjir dan lainnya. Hal tersebut, dikatakan Muhammad Nur, Manajer Riset dan Informasi Walhi, Selasa (2/12) di kantor Walhi kepada para wartawan.
Diperkirakan sepanjang Desember 2008, bencana banjir akan melanda 16 Kabupaten/Kota di Aceh dalam region ekosistem. Tiga region yang dimaksud adalah region Seulawah (Aceh Besar dan Pidie), Burni Telong (Aceh Tengah) dan Leuseur.
Hal tersebut, dikatakan M. Nur berdasarkan laporan dari data BMG, DJSDA-PU dan Bakorsurtanal. Diperkirakan dalam region Seulawah, ada empat Kabupaten/Kota yang akan terkena banjir. Yaitu, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya dan Aceh Jaya.
Sementara pada region Burni, terdapat lima Kabupaten/Kota seperti Lhokseumawe, Aceh Utara, Bireuen, Bener Meriah dan Aceh Tengah. Sedangkan pada region Leuser terdapat 7 Kabupaten/Kota yaitu, Langsa, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Aceh Tenggara.
Jelang Desember, banjir telah menggenangi 11 Kabupaten/Kota dalam 3 region ekosistem di Aceh. Diantaranya adalah Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Lhokseumawe, Aceh Utara, Langsa, Aceh Timur, Aceh Tamiang dan Aceh Tenggara.
M.Nur mengatakan, jika perkiraan banjir yang dikeluarkan oleh tiga instansi tersebut terjadi, maka akan mengancam 42 Kecamatan, 132 mukim dan meliputi 1728 desa, serta ancaman kehidupan bagi 432.000 orang di 16 Kabupaten tersebut.
Menurut catatan Walhi Aceh, frekuensi bencana banjir melanda provinsi Aceh setiap tahun akan terus meningkat. Hal ini disebabkan, selain terjadinya perubahan iklim, juga dipengaruhi oleh luas hutan Aceh tiap tahunnya terus mengalami pengurangan akibat deforestasi (hilangnya lahan hutan) yang mencapai kurang lebih 20.796 ha.
“Kehilangan ini dapat di diasumsikan juga dengan setara empat kali lipat luas Singapore, dengan luas degradasi (penurunan) 2,2 juta hectare atau setara 50 % dari total luas daratan Aceh,” ungkap M. Nur.
Sebutnya, laju pengurangan hutan ini disebabkan makin tingginya aktivitas pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) seperti, penambangan berbagai sektor, perkebunan skala besar, illegal logging (pembalakan liar) dan lainnya.
“Akibat kerusakan hutan tersebut, turut mengancam daerah aliran sungai (DAS) mencapai 46,40% atau 714.724,38 hektare dari 1.524.642,12 hektare total DAS di Aceh,” paparnya.
Ia mencontohkan, DAS Babah Rot yang saat ini mengalami pengeringan ketika musim kemarau dan banjir bah ketika musim hujan, juga diakibatkan oleh kerusakan hutan tersebut.
Berdasarkan analisis staf Walhi Aceh, hutan yang ada di kawasan ekosistem saat ini, semakin lama semakin berkurang. Pada tahun 1980, tercatat hutan dataran rendah untuk daratan di Aceh yang dapat dimanfaatkan seluas 1.496.954 ha. Luas tersebut terus berkurang. Tahun 1990, luas hutan tersebut hanya 1.225.003 ha, tahun 2000, seluas 989.587 ha dan terus menyusut pada tahun 2006, seluas 877.401 ha.
“Tapi, data tersebut belum dilengkapi dengan jumlah hutan yang terdegradasi seluas 552.817 ha dengan sisa 324.584 ha yang masih primer,” terang Oki Kurniawan, Manager Riset Walhi Aceh.
Dan, tambahnya, tersisa 188.190 ha hutan dataran rendah yang masih primer, berada dalam kawasan konservasi dan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang terfragmentasi.
Budaya Bakar Hutan
Selain adanya penyalahgunaan Hak Guna Usaha (HGU), illegal logging dan penambangan di berbagai sektor, budaya bakar hutan oleh masyarakat juga menjadi salah satu penyebab rusaknya hutan di Aceh.
Oki menjelaskan, budaya bakar hutan seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Aceh Tengah guna menggiring rusa, dengan tujuan dimakannya kuncup-kuncup baru yang tumbuh dibekas hutan yang terbakar tersebut, juga telah menyusutkan luas hutan Aceh yang menjadi bagian dari paru-parunya dunia.
“Kita sangat mengharapkan agar pemerintah mengkaji ulang dokumen-dekumen ijin HGU dan ijin lainnya yang bermasalah. Kalau memang melanggar ketentuan atau ijin ramah lingkungan, pidanakan saja,” paparnya.
Selain itu, Oki juga mengharapkan adanya tapal batas yang jelas antara hutan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, mana hutan lindung yang sama sekali tak boleh ditebang. “Harus jelas agar bencana alam di Aceh tidak jadi ancaman klasik dari tahun ke tahun,” ujarnya.cbn
Tahun 2009, 16 Wilayah Aceh Akan Banjir
16 Wilayah Aceh Diperkirakan Akan Dilanda Banjir Tahun 2009
Banda Aceh | Harian Aceh
Maraknya illegal logging dan Hak Guna Usaha (HGU) yang bermasalah, mengakibatkan Aceh berpotensi pada bencana alam seperti longsor, banjir dan lainnya. Hal tersebut, dikatakan Muhammad Nur, Manajer Riset dan Informasi Walhi, Selasa (2/12) di kantor Walhi kepada para wartawan.
Diperkirakan sepanjang Desember 2008, bencana banjir akan melanda 16 Kabupaten/Kota di Aceh dalam region ekosistem. Tiga region yang dimaksud adalah region Seulawah (Aceh Besar dan Pidie), Burni Telong (Aceh Tengah) dan Leuseur.
Hal tersebut, dikatakan M. Nur berdasarkan laporan dari data BMG, DJSDA-PU dan Bakorsurtanal. Diperkirakan dalam region Seulawah, ada empat Kabupaten/Kota yang akan terkena banjir. Yaitu, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya dan Aceh Jaya.
Sementara pada region Burni, terdapat lima Kabupaten/Kota seperti Lhokseumawe, Aceh Utara, Bireuen, Bener Meriah dan Aceh Tengah. Sedangkan pada region Leuser terdapat 7 Kabupaten/Kota yaitu, Langsa, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Aceh Tenggara.
Jelang Desember, banjir telah menggenangi 11 Kabupaten/Kota dalam 3 region ekosistem di Aceh. Diantaranya adalah Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Lhokseumawe, Aceh Utara, Langsa, Aceh Timur, Aceh Tamiang dan Aceh Tenggara.
M.Nur mengatakan, jika perkiraan banjir yang dikeluarkan oleh tiga instansi tersebut terjadi, maka akan mengancam 42 Kecamatan, 132 mukim dan meliputi 1728 desa, serta ancaman kehidupan bagi 432.000 orang di 16 Kabupaten tersebut.
Menurut catatan Walhi Aceh, frekuensi bencana banjir melanda provinsi Aceh setiap tahun akan terus meningkat. Hal ini disebabkan, selain terjadinya perubahan iklim, juga dipengaruhi oleh luas hutan Aceh tiap tahunnya terus mengalami pengurangan akibat deforestasi (hilangnya lahan hutan) yang mencapai kurang lebih 20.796 ha.
“Kehilangan ini dapat di diasumsikan juga dengan setara empat kali lipat luas Singapore, dengan luas degradasi (penurunan) 2,2 juta hectare atau setara 50 % dari total luas daratan Aceh,” ungkap M. Nur.
Sebutnya, laju pengurangan hutan ini disebabkan makin tingginya aktivitas pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) seperti, penambangan berbagai sektor, perkebunan skala besar, illegal logging (pembalakan liar) dan lainnya.
“Akibat kerusakan hutan tersebut, turut mengancam daerah aliran sungai (DAS) mencapai 46,40% atau 714.724,38 hektare dari 1.524.642,12 hektare total DAS di Aceh,” paparnya.
Ia mencontohkan, DAS Babah Rot yang saat ini mengalami pengeringan ketika musim kemarau dan banjir bah ketika musim hujan, juga diakibatkan oleh kerusakan hutan tersebut.
Berdasarkan analisis staf Walhi Aceh, hutan yang ada di kawasan ekosistem saat ini, semakin lama semakin berkurang. Pada tahun 1980, tercatat hutan dataran rendah untuk daratan di Aceh yang dapat dimanfaatkan seluas 1.496.954 ha. Luas tersebut terus berkurang. Tahun 1990, luas hutan tersebut hanya 1.225.003 ha, tahun 2000, seluas 989.587 ha dan terus menyusut pada tahun 2006, seluas 877.401 ha.
“Tapi, data tersebut belum dilengkapi dengan jumlah hutan yang terdegradasi seluas 552.817 ha dengan sisa 324.584 ha yang masih primer,” terang Oki Kurniawan, Manager Riset Walhi Aceh.
Dan, tambahnya, tersisa 188.190 ha hutan dataran rendah yang masih primer, berada dalam kawasan konservasi dan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang terfragmentasi.
Budaya Bakar Hutan
Selain adanya penyalahgunaan Hak Guna Usaha (HGU), illegal logging dan penambangan di berbagai sektor, budaya bakar hutan oleh masyarakat juga menjadi salah satu penyebab rusaknya hutan di Aceh.
Oki menjelaskan, budaya bakar hutan seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Aceh Tengah guna menggiring rusa, dengan tujuan dimakannya kuncup-kuncup baru yang tumbuh dibekas hutan yang terbakar tersebut, juga telah menyusutkan luas hutan Aceh yang menjadi bagian dari paru-parunya dunia.
“Kita sangat mengharapkan agar pemerintah mengkaji ulang dokumen-dekumen ijin HGU dan ijin lainnya yang bermasalah. Kalau memang melanggar ketentuan atau ijin ramah lingkungan, pidanakan saja,” paparnya.
Selain itu, Oki juga mengharapkan adanya tapal batas yang jelas antara hutan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, mana hutan lindung yang sama sekali tak boleh ditebang. “Harus jelas agar bencana alam di Aceh tidak jadi ancaman klasik dari tahun ke tahun,” ujarnya.cbn
Banda Aceh | Harian Aceh
Maraknya illegal logging dan Hak Guna Usaha (HGU) yang bermasalah, mengakibatkan Aceh berpotensi pada bencana alam seperti longsor, banjir dan lainnya. Hal tersebut, dikatakan Muhammad Nur, Manajer Riset dan Informasi Walhi, Selasa (2/12) di kantor Walhi kepada para wartawan.
Diperkirakan sepanjang Desember 2008, bencana banjir akan melanda 16 Kabupaten/Kota di Aceh dalam region ekosistem. Tiga region yang dimaksud adalah region Seulawah (Aceh Besar dan Pidie), Burni Telong (Aceh Tengah) dan Leuseur.
Hal tersebut, dikatakan M. Nur berdasarkan laporan dari data BMG, DJSDA-PU dan Bakorsurtanal. Diperkirakan dalam region Seulawah, ada empat Kabupaten/Kota yang akan terkena banjir. Yaitu, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya dan Aceh Jaya.
Sementara pada region Burni, terdapat lima Kabupaten/Kota seperti Lhokseumawe, Aceh Utara, Bireuen, Bener Meriah dan Aceh Tengah. Sedangkan pada region Leuser terdapat 7 Kabupaten/Kota yaitu, Langsa, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Aceh Tenggara.
Jelang Desember, banjir telah menggenangi 11 Kabupaten/Kota dalam 3 region ekosistem di Aceh. Diantaranya adalah Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Lhokseumawe, Aceh Utara, Langsa, Aceh Timur, Aceh Tamiang dan Aceh Tenggara.
M.Nur mengatakan, jika perkiraan banjir yang dikeluarkan oleh tiga instansi tersebut terjadi, maka akan mengancam 42 Kecamatan, 132 mukim dan meliputi 1728 desa, serta ancaman kehidupan bagi 432.000 orang di 16 Kabupaten tersebut.
Menurut catatan Walhi Aceh, frekuensi bencana banjir melanda provinsi Aceh setiap tahun akan terus meningkat. Hal ini disebabkan, selain terjadinya perubahan iklim, juga dipengaruhi oleh luas hutan Aceh tiap tahunnya terus mengalami pengurangan akibat deforestasi (hilangnya lahan hutan) yang mencapai kurang lebih 20.796 ha.
“Kehilangan ini dapat di diasumsikan juga dengan setara empat kali lipat luas Singapore, dengan luas degradasi (penurunan) 2,2 juta hectare atau setara 50 % dari total luas daratan Aceh,” ungkap M. Nur.
Sebutnya, laju pengurangan hutan ini disebabkan makin tingginya aktivitas pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) seperti, penambangan berbagai sektor, perkebunan skala besar, illegal logging (pembalakan liar) dan lainnya.
“Akibat kerusakan hutan tersebut, turut mengancam daerah aliran sungai (DAS) mencapai 46,40% atau 714.724,38 hektare dari 1.524.642,12 hektare total DAS di Aceh,” paparnya.
Ia mencontohkan, DAS Babah Rot yang saat ini mengalami pengeringan ketika musim kemarau dan banjir bah ketika musim hujan, juga diakibatkan oleh kerusakan hutan tersebut.
Berdasarkan analisis staf Walhi Aceh, hutan yang ada di kawasan ekosistem saat ini, semakin lama semakin berkurang. Pada tahun 1980, tercatat hutan dataran rendah untuk daratan di Aceh yang dapat dimanfaatkan seluas 1.496.954 ha. Luas tersebut terus berkurang. Tahun 1990, luas hutan tersebut hanya 1.225.003 ha, tahun 2000, seluas 989.587 ha dan terus menyusut pada tahun 2006, seluas 877.401 ha.
“Tapi, data tersebut belum dilengkapi dengan jumlah hutan yang terdegradasi seluas 552.817 ha dengan sisa 324.584 ha yang masih primer,” terang Oki Kurniawan, Manager Riset Walhi Aceh.
Dan, tambahnya, tersisa 188.190 ha hutan dataran rendah yang masih primer, berada dalam kawasan konservasi dan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang terfragmentasi.
Budaya Bakar Hutan
Selain adanya penyalahgunaan Hak Guna Usaha (HGU), illegal logging dan penambangan di berbagai sektor, budaya bakar hutan oleh masyarakat juga menjadi salah satu penyebab rusaknya hutan di Aceh.
Oki menjelaskan, budaya bakar hutan seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Aceh Tengah guna menggiring rusa, dengan tujuan dimakannya kuncup-kuncup baru yang tumbuh dibekas hutan yang terbakar tersebut, juga telah menyusutkan luas hutan Aceh yang menjadi bagian dari paru-parunya dunia.
“Kita sangat mengharapkan agar pemerintah mengkaji ulang dokumen-dekumen ijin HGU dan ijin lainnya yang bermasalah. Kalau memang melanggar ketentuan atau ijin ramah lingkungan, pidanakan saja,” paparnya.
Selain itu, Oki juga mengharapkan adanya tapal batas yang jelas antara hutan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, mana hutan lindung yang sama sekali tak boleh ditebang. “Harus jelas agar bencana alam di Aceh tidak jadi ancaman klasik dari tahun ke tahun,” ujarnya.cbn
Tuesday, December 2, 2008
KADIS PENDIDIKAN KOTA BOHONGI PUBLIK
*Terkait Kasus Perkelahian Guru di Depan Siswa
Banda Aceh | Harian Aceh
Pernyataan Kepala Dinas yang mengatakan telah mengutus tim guna menyelesaikan kasus perkelahian antara guru dan Kepala Sekolah di depan murid, dibantah keras oleh Athiati. “Kadis Pendidikan bohongi publik,” keluhnya kepada wartawan, Kamis (27/11) di Harian Aceh.
Menurutnya, tim yang diutus tersebut merupakan fiktif belaka. Pasalnya, mereka tidak pernah menjumpai Athiati dan para guru lainnya. “Jikapun ada, penyelesaian masalah hanya sebelah pihak,” ketusnya. Karena, tambahnya lagi, pernyataan Kepala Dinas yang telah menemui bendahara sekolah untuk menyelesaikan kasus tersebut, juga tidak ada.
Athiati yang didampingi suaminya, Safwan, merasa berang dengan tindakan sepihak kadis pendidikan yang terlalu membela Kepala Sekolah tersebut. Padahal, nyata sekali terjadi penyalahgunaan dana bantuan sekolah. “Banyak sekali cek kosong yang dicairkan dan yang dipaksa tandatangan sama saya. Laporan Pertanggung Jawaban pun, tidak pernah ditransparansikan kepada kita, guru-guru SD N 41,” tambahnya.
Katanya, dari print out yang didapatkan di BPD Kota, banyak sekali pencairan dana DAK dan BOS dicairkan tanpa sepengetahuan bendahara sekolah dan guru-guru. Karenanya, seharusnya pihak dinas memeriksa kasus ini secara lebih teliti.
Mengenai pernyataan adanya ‘perang dingin’ sebelum terjadinya pertengkaran antara dua pendidik tersebut, dibantah keras Athiati. “Kalau kami tidak akur sebelum kejadian tersebut, kenapa saya mau tanda tangan pada tanggal 3 November 2008, ketika dia mau mengambil gaji guru-guru yang juga mengambil uang DAK sejumlah Rp 95 juta tanpa sepengetahuan saya,” ungkapnya lagi.
Menurutnya, ketidak harmonisan antara kepala sekolah dan guru tersebut, terjadi justru setelah Athiati mengecek dan mengetahui jumlah saldo rekening sekolah.
“Kata-kata yang dilontarkan oleh Kepala Dinas tersebutm, sangat menyudutkan saya,” keluh Athiati lagi.
Tambahnya, tidak sepantasnya kepala sekolah yang memanfaatkan dan mengalihkan dana sekolah ke rekening pribadi tersebut, dibela. “Pasalnya, Kepala Sekolah tersebut tidak menunjukkan kredibilitas seorang guru,” lanjutnya.
Sementara itu, mayoritas guru SD N 41 akan mengadakan mogok mengajar jika permasalahan dan pemindahan Kepala Sekolah tersebut, tidak diluluskan oleh Kadis. “Kami merasa prihatin dengan nasib ibu Athiati yang menjadi korban. Seharusnya Kepala Sekolah yang dimutasi,” ungkap salah satu guru SDN 41, ketika dihubungi oleh wartawan.
Athiati yang juga didampingi oleh KOBAR GB, mengatakan akan melimpahkan kasus ini ke jalur hukum. “Kita sudah menemukan bukti-bukti akurat mengenai pemakaian dana atas nama pribadi ini,” ujar Athiati.
Sementara itu, Sayuthi Aulia, Ketua Kobar GB NAD menyayangkan tindakan dan pernyataan yang dilontarkan oleh Kadis Pendidikan, Drs. Sofyan Sulaiman. Menurutnya, ini merupakan kesalahan. Karenanya, pihaknya akan membantu Athiati menempuh jalur hukum. “Kalau dibela Kepala Sekolahnya, mungkin ada main pihak Dinas Pendidikan Kota itu. Soalnya, pemegang proyek DAK kan orang dinas tersebut,” ujarnya.cbn
Banda Aceh | Harian Aceh
Pernyataan Kepala Dinas yang mengatakan telah mengutus tim guna menyelesaikan kasus perkelahian antara guru dan Kepala Sekolah di depan murid, dibantah keras oleh Athiati. “Kadis Pendidikan bohongi publik,” keluhnya kepada wartawan, Kamis (27/11) di Harian Aceh.
Menurutnya, tim yang diutus tersebut merupakan fiktif belaka. Pasalnya, mereka tidak pernah menjumpai Athiati dan para guru lainnya. “Jikapun ada, penyelesaian masalah hanya sebelah pihak,” ketusnya. Karena, tambahnya lagi, pernyataan Kepala Dinas yang telah menemui bendahara sekolah untuk menyelesaikan kasus tersebut, juga tidak ada.
Athiati yang didampingi suaminya, Safwan, merasa berang dengan tindakan sepihak kadis pendidikan yang terlalu membela Kepala Sekolah tersebut. Padahal, nyata sekali terjadi penyalahgunaan dana bantuan sekolah. “Banyak sekali cek kosong yang dicairkan dan yang dipaksa tandatangan sama saya. Laporan Pertanggung Jawaban pun, tidak pernah ditransparansikan kepada kita, guru-guru SD N 41,” tambahnya.
Katanya, dari print out yang didapatkan di BPD Kota, banyak sekali pencairan dana DAK dan BOS dicairkan tanpa sepengetahuan bendahara sekolah dan guru-guru. Karenanya, seharusnya pihak dinas memeriksa kasus ini secara lebih teliti.
Mengenai pernyataan adanya ‘perang dingin’ sebelum terjadinya pertengkaran antara dua pendidik tersebut, dibantah keras Athiati. “Kalau kami tidak akur sebelum kejadian tersebut, kenapa saya mau tanda tangan pada tanggal 3 November 2008, ketika dia mau mengambil gaji guru-guru yang juga mengambil uang DAK sejumlah Rp 95 juta tanpa sepengetahuan saya,” ungkapnya lagi.
Menurutnya, ketidak harmonisan antara kepala sekolah dan guru tersebut, terjadi justru setelah Athiati mengecek dan mengetahui jumlah saldo rekening sekolah.
“Kata-kata yang dilontarkan oleh Kepala Dinas tersebutm, sangat menyudutkan saya,” keluh Athiati lagi.
Tambahnya, tidak sepantasnya kepala sekolah yang memanfaatkan dan mengalihkan dana sekolah ke rekening pribadi tersebut, dibela. “Pasalnya, Kepala Sekolah tersebut tidak menunjukkan kredibilitas seorang guru,” lanjutnya.
Sementara itu, mayoritas guru SD N 41 akan mengadakan mogok mengajar jika permasalahan dan pemindahan Kepala Sekolah tersebut, tidak diluluskan oleh Kadis. “Kami merasa prihatin dengan nasib ibu Athiati yang menjadi korban. Seharusnya Kepala Sekolah yang dimutasi,” ungkap salah satu guru SDN 41, ketika dihubungi oleh wartawan.
Athiati yang juga didampingi oleh KOBAR GB, mengatakan akan melimpahkan kasus ini ke jalur hukum. “Kita sudah menemukan bukti-bukti akurat mengenai pemakaian dana atas nama pribadi ini,” ujar Athiati.
Sementara itu, Sayuthi Aulia, Ketua Kobar GB NAD menyayangkan tindakan dan pernyataan yang dilontarkan oleh Kadis Pendidikan, Drs. Sofyan Sulaiman. Menurutnya, ini merupakan kesalahan. Karenanya, pihaknya akan membantu Athiati menempuh jalur hukum. “Kalau dibela Kepala Sekolahnya, mungkin ada main pihak Dinas Pendidikan Kota itu. Soalnya, pemegang proyek DAK kan orang dinas tersebut,” ujarnya.cbn
TEMUAN KPAP, LIMA PELAJAR TERJANGKITI
Banda Aceh| Harian Aceh
Lima Pelajar Banda Aceh, diduga terjangkit HIV setelah ditemukannya penyakit kelamin ketika mengadakan konsultasi di salah satu puskesmas di Banda Aceh. Hal tersebut dikatakan dr. Ormaia Nyak Oemar, M. Kes, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) Aceh, Kamis (27/11) dalam Konferensi Pers Peringatan Hari Aids se-Dunia di PP Café, Banda Aceh.
Informasi tersebut di dapatkan tanpa sengaja oleh petugas konseling puskesmas, setelah kelima pelajar melakukan konsultasi kepada mereka. Selain lima pelajar tersebut, pihak KPAP juga mencatat dua kasus HIV lainnya diderita oleh orang dewasa.
“Penyebaran virus HIV tersebut, menambah daftar penderita AIDS di Aceh,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan jumlah kasus HIV dan AIDS, menurut data KPAP per Oktober 2008, ada 25 orang yang sudah terinfeksi. 18 orang diantaranya terkena melalui hubungan seks dan tujuh orang melalui penukaran jarum suntik (IDU). “25 orang tersebut, tersebar di 13 Kabupaten Kota dan dari jumlah itu, sembilan diantaranya sudah meninggal dunia.” tambahnya.
Jika dibandingkan 2006 dengan jumlah penderita sekarang, jumlah terinfeksi HIV dan AIDS meningkat 350 persen. Terangnya, 13 daerah yang ditemukannya kasus HIV dan AIDS tersebut adalah Banda Aceh, Pidie, Bireun, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Barat, Aceh Tengah dan Simeuleu masing-masing dua kasus. Sedangkan Lhokseumawe, Aceh Timur dan Aceh Selatan, satu kasus. “Kasus tertinggi terdapat di Aceh Besar dan Langsa, masing-masing tiga kasus,” lanjutnya.
Dari 25 kasus ini, tercatat 21 kasus AIDS dan empat HIV. Jika dipersentasikan, penderita terbanyak adalah laki-laki dengan jumlah mencapai 68 %. Sedangkan perempuan hanya 32 persen dan usia mereka yang terinfeksi rata-rata antara 30-39 tahun. (bisa lihat table).
Pencegahan dan pendataan penderita HIV/AIDS banyak menemui kendala. Hal tersebut dikarenakan sifatnya yang sensitive, privasi dan sulit sekali di cek jika si penderita tidak memeriksa dengan kesadarannya sendiri ke rumah sakit yang dilengkapi HRV.
Bagi orang yang sudah di vonis menderita AIDS, maka mereka harus mengkonsumsi obat yang harganya sangat mahal. “750 dolar Amerika perbulannya harus dikeluarkan untuk pengobatan lini pertama,” tambahnya.
Karena biaya yang mahal tersebut, penderita HIV dan AIDS mendapat obat khusus yang didonasikan oleh Global Found bekerjasama dengan pemerintah, guna membantu mereka. “Selama ini, khusus untuk penanganan penderita HIV/AIDS tersebut, kita mendapat bantuan. Akan tetapi, untuk tahun 2009, Global Found tidak akan membiayai obat tersebut lagi karena dampak krisis global,” ujar Illiza, dalam kesempatan yang sama.
Anggaran kesehatan yang terlalu minim, yakni 2 persen dari APBN mengakibatkan pemerintah harus mencari donatur untuk membantu penderita AIDS.
“Pemda sendiri tidak mempunyai anggaran khusus untuk pemberian obat AIDS. Tapi, kalau untuk penyuluhan dan pendataan, Pemda telah mengalokasikannya,” jelasnya kepada wartawan, tanpa menyebutkan jumlah nominalnya.
Penyakit yang menular melalui hubungan seks dan jarum suntik tersebut, dikatakan Illiza sangat susah disembuhkan. Karenanya, ia berharap agar masyarakat Aceh, khususnya kota Banda Aceh sadar, bahwa AIDS sudah merambah Seuramo Mekah.
“Keluarga menjadi factor utama dalam pencegahan penularan penyakit tersebut. Untuk itu, penekanan dan peningkatan keimanan sangat diperlukan agar warga Aceh tidak terjebak dengan factor-faktor penyebab utama tersebarnya virus tersebut. Seperti seks bebas dan pemakaian jarum suntik yang bergantian,” tambahnya.cbn
Lima Pelajar Banda Aceh, diduga terjangkit HIV setelah ditemukannya penyakit kelamin ketika mengadakan konsultasi di salah satu puskesmas di Banda Aceh. Hal tersebut dikatakan dr. Ormaia Nyak Oemar, M. Kes, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) Aceh, Kamis (27/11) dalam Konferensi Pers Peringatan Hari Aids se-Dunia di PP Café, Banda Aceh.
Informasi tersebut di dapatkan tanpa sengaja oleh petugas konseling puskesmas, setelah kelima pelajar melakukan konsultasi kepada mereka. Selain lima pelajar tersebut, pihak KPAP juga mencatat dua kasus HIV lainnya diderita oleh orang dewasa.
“Penyebaran virus HIV tersebut, menambah daftar penderita AIDS di Aceh,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan jumlah kasus HIV dan AIDS, menurut data KPAP per Oktober 2008, ada 25 orang yang sudah terinfeksi. 18 orang diantaranya terkena melalui hubungan seks dan tujuh orang melalui penukaran jarum suntik (IDU). “25 orang tersebut, tersebar di 13 Kabupaten Kota dan dari jumlah itu, sembilan diantaranya sudah meninggal dunia.” tambahnya.
Jika dibandingkan 2006 dengan jumlah penderita sekarang, jumlah terinfeksi HIV dan AIDS meningkat 350 persen. Terangnya, 13 daerah yang ditemukannya kasus HIV dan AIDS tersebut adalah Banda Aceh, Pidie, Bireun, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Barat, Aceh Tengah dan Simeuleu masing-masing dua kasus. Sedangkan Lhokseumawe, Aceh Timur dan Aceh Selatan, satu kasus. “Kasus tertinggi terdapat di Aceh Besar dan Langsa, masing-masing tiga kasus,” lanjutnya.
Dari 25 kasus ini, tercatat 21 kasus AIDS dan empat HIV. Jika dipersentasikan, penderita terbanyak adalah laki-laki dengan jumlah mencapai 68 %. Sedangkan perempuan hanya 32 persen dan usia mereka yang terinfeksi rata-rata antara 30-39 tahun. (bisa lihat table).
Pencegahan dan pendataan penderita HIV/AIDS banyak menemui kendala. Hal tersebut dikarenakan sifatnya yang sensitive, privasi dan sulit sekali di cek jika si penderita tidak memeriksa dengan kesadarannya sendiri ke rumah sakit yang dilengkapi HRV.
Bagi orang yang sudah di vonis menderita AIDS, maka mereka harus mengkonsumsi obat yang harganya sangat mahal. “750 dolar Amerika perbulannya harus dikeluarkan untuk pengobatan lini pertama,” tambahnya.
Karena biaya yang mahal tersebut, penderita HIV dan AIDS mendapat obat khusus yang didonasikan oleh Global Found bekerjasama dengan pemerintah, guna membantu mereka. “Selama ini, khusus untuk penanganan penderita HIV/AIDS tersebut, kita mendapat bantuan. Akan tetapi, untuk tahun 2009, Global Found tidak akan membiayai obat tersebut lagi karena dampak krisis global,” ujar Illiza, dalam kesempatan yang sama.
Anggaran kesehatan yang terlalu minim, yakni 2 persen dari APBN mengakibatkan pemerintah harus mencari donatur untuk membantu penderita AIDS.
“Pemda sendiri tidak mempunyai anggaran khusus untuk pemberian obat AIDS. Tapi, kalau untuk penyuluhan dan pendataan, Pemda telah mengalokasikannya,” jelasnya kepada wartawan, tanpa menyebutkan jumlah nominalnya.
Penyakit yang menular melalui hubungan seks dan jarum suntik tersebut, dikatakan Illiza sangat susah disembuhkan. Karenanya, ia berharap agar masyarakat Aceh, khususnya kota Banda Aceh sadar, bahwa AIDS sudah merambah Seuramo Mekah.
“Keluarga menjadi factor utama dalam pencegahan penularan penyakit tersebut. Untuk itu, penekanan dan peningkatan keimanan sangat diperlukan agar warga Aceh tidak terjebak dengan factor-faktor penyebab utama tersebarnya virus tersebut. Seperti seks bebas dan pemakaian jarum suntik yang bergantian,” tambahnya.cbn
Pemuda yang Membuat Perubahan
*Terkait Berkembangnya Virus HIV dan AIDS di Aceh
Banda Aceh | Harian Aceh
Berdasarkan data statistik laporan kasus AIDS di Indonesia sampai Juni 2008 (Ditjen DPM dan PL-Depkes), kasus AIDS kumulatif pada umur 15 sampai 29 tahun, berkonstribusi 57 persen dari total kasus. Sementara khusus untuk Aceh, mencatat 25 orang terinveksi virus mematikan tersebut.
Penyebaran virus ini didominasi dari laki-laki yang berhubungan dengan penjaja seks. 50 persennya, berusia kurang dari 30 tahun dan belum menikah.
HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan virus ganas yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup manusia. Virus ganas ini, sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Menyadari kenyataan pahit itu, semua negara di dunia sepakat untuk memerangi, menanggulangi dan mencegah penyebaran epidemi tersebut.
Pecegahan dan penanggulan itu, dituangkan dalam kesepakatan Millenium Development Goal’s (MDG’s), tepatnya pada sasaran ke-7 yang berbunyi :
“Mengendalikan Penyebaran HIV/AIDS dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada tahun 2015”
Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pencegahan penularan HIV dan penanggulangan AIDS yang dapat terjadi pada seluruh lapisan masyarakat dan siapa saja.
“Harapan lebih jauh adalah agar masyarakat peduli dan berupaya melindungi diri serta keluarganya dari penularan HIV,” ujar T. Rayuan Sukma, Ketua Panitia HAS
Pelaksanaan Hari Aids Sedunia yang diselenggarakan di Banda Aceh ini, berdasarkan Surat Menko Kesra, selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
Selain itu, pelaksanaan HAS ini juga merujuk pada Surat Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Nomor : 0354.C/MENPORA/10/2008, Tanggal 14 Oktober 2008.
“Yang Muda Yang Membuat Perubahan,” ujar Rayuan Sukma, merupakan sub tema yang ditetapkan di Indonesia. Sementara untuk tema peringatan Hari AIDS Sedunia Tahun 2008, tambahnya, diambil tema “Kepemimimpinan.”
Aburizal Bakrie, Menteri Koordinator Kesehatan Rakyat (Menko Kesra), mengatakan, pencegahan penyebaran virus HIV dan AIDS tidak hanya sebatas tanggung jawab pihak kedokteran. Tapi, juga melibatkan keluarga, masyarakat, tokoh agama, Lembaga Donor serta masyarakat luas, sesuai profesi dan kemampuannya.
Sejarah telah mencatat besarnya peranan Pemuda dalam membuat perubahan sejak adanya ikrar sumpah pemuda, 28 Oktober 1928.
Kepemimpinan pemuda dalam upaya penanggulan epidemic ganda AIDS dan narkoba ditanah air akan merubah merubah jalannya epidemi.
“Untuk itu, pemuda harus mengambil tanggung jawab dan menjadi solusi atas masalah yang menimpa generasinya,” ujar Abu Rizal Bakrie yang disampaikan oleh Kabag Kesbang Linmas Pemerintah Aceh Jakfar Djuned.
Lebih lanjut, Aburizal Bakrie mengharapkan Pemerintah bersama-sama kalangan pemuda, harus mengupayakan integrasi orang yang terinfeksi HIV (ODHA), yang mayoritas usia muda untuk diterima oleh masyarakat dan mendapatkan layanan-layanan sosial dan medis yang memadai.
Keseriusan masyarakat dalam pencegahan virus HIV dan AIDS dirasakan sangat kurang ketimbang penyakit-penyakit yang lain, untuk itu Aburizal Bakrie mengharapkan dengan peringatan hari AIDS sedunia ini dapat diambil hikmah, guna memberikan harapan yang baik untuk penanggulangan AIDS.
“AIDS merupakan virus penyakit yang sangat sukar disembuhkan. Bahkan sampai sekarang belum ada obatnya. Untuk itu, selaku masyarakat kita harus tahu dan mengerti akan penyebaran HIV dan AIDS ini,” ujar Iwan (29), warga Lampaseh, Banda Aceh yang ikut menyemarakkan acar HAS tersebut.
HIV berada terutama dalam cairan tubuh manusia. Cairan yang berpotensial mengandung virus HIV adalah darah, cairan sperma, cairan vagina dan air susu ibu. Sedangkan cairan yang tidak berpotensi untuk menularkan virus HIV adalah cairan keringat, air liur, air mata dan lain-lain.
Virus HIV membutuhkan sel-sel kekebalan manusia untuk berkembang biak. Secara alamiah sel kekebalan tersebut akan dimanfaatkan, bisa diibaratkan seperti mesin fotocopy. Namun, virus ini akan merusak mesin fotocopynya setelah mendapatkan hasil copy virus baru dalam jumlah yang cukup banyak. Sehingga lama-kelamaan sel kekebalan manusia habis dan jumlah virus menjadi sangat banyak.cbn
Banda Aceh | Harian Aceh
Berdasarkan data statistik laporan kasus AIDS di Indonesia sampai Juni 2008 (Ditjen DPM dan PL-Depkes), kasus AIDS kumulatif pada umur 15 sampai 29 tahun, berkonstribusi 57 persen dari total kasus. Sementara khusus untuk Aceh, mencatat 25 orang terinveksi virus mematikan tersebut.
Penyebaran virus ini didominasi dari laki-laki yang berhubungan dengan penjaja seks. 50 persennya, berusia kurang dari 30 tahun dan belum menikah.
HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan virus ganas yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup manusia. Virus ganas ini, sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Menyadari kenyataan pahit itu, semua negara di dunia sepakat untuk memerangi, menanggulangi dan mencegah penyebaran epidemi tersebut.
Pecegahan dan penanggulan itu, dituangkan dalam kesepakatan Millenium Development Goal’s (MDG’s), tepatnya pada sasaran ke-7 yang berbunyi :
“Mengendalikan Penyebaran HIV/AIDS dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada tahun 2015”
Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pencegahan penularan HIV dan penanggulangan AIDS yang dapat terjadi pada seluruh lapisan masyarakat dan siapa saja.
“Harapan lebih jauh adalah agar masyarakat peduli dan berupaya melindungi diri serta keluarganya dari penularan HIV,” ujar T. Rayuan Sukma, Ketua Panitia HAS
Pelaksanaan Hari Aids Sedunia yang diselenggarakan di Banda Aceh ini, berdasarkan Surat Menko Kesra, selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
Selain itu, pelaksanaan HAS ini juga merujuk pada Surat Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Nomor : 0354.C/MENPORA/10/2008, Tanggal 14 Oktober 2008.
“Yang Muda Yang Membuat Perubahan,” ujar Rayuan Sukma, merupakan sub tema yang ditetapkan di Indonesia. Sementara untuk tema peringatan Hari AIDS Sedunia Tahun 2008, tambahnya, diambil tema “Kepemimimpinan.”
Aburizal Bakrie, Menteri Koordinator Kesehatan Rakyat (Menko Kesra), mengatakan, pencegahan penyebaran virus HIV dan AIDS tidak hanya sebatas tanggung jawab pihak kedokteran. Tapi, juga melibatkan keluarga, masyarakat, tokoh agama, Lembaga Donor serta masyarakat luas, sesuai profesi dan kemampuannya.
Sejarah telah mencatat besarnya peranan Pemuda dalam membuat perubahan sejak adanya ikrar sumpah pemuda, 28 Oktober 1928.
Kepemimpinan pemuda dalam upaya penanggulan epidemic ganda AIDS dan narkoba ditanah air akan merubah merubah jalannya epidemi.
“Untuk itu, pemuda harus mengambil tanggung jawab dan menjadi solusi atas masalah yang menimpa generasinya,” ujar Abu Rizal Bakrie yang disampaikan oleh Kabag Kesbang Linmas Pemerintah Aceh Jakfar Djuned.
Lebih lanjut, Aburizal Bakrie mengharapkan Pemerintah bersama-sama kalangan pemuda, harus mengupayakan integrasi orang yang terinfeksi HIV (ODHA), yang mayoritas usia muda untuk diterima oleh masyarakat dan mendapatkan layanan-layanan sosial dan medis yang memadai.
Keseriusan masyarakat dalam pencegahan virus HIV dan AIDS dirasakan sangat kurang ketimbang penyakit-penyakit yang lain, untuk itu Aburizal Bakrie mengharapkan dengan peringatan hari AIDS sedunia ini dapat diambil hikmah, guna memberikan harapan yang baik untuk penanggulangan AIDS.
“AIDS merupakan virus penyakit yang sangat sukar disembuhkan. Bahkan sampai sekarang belum ada obatnya. Untuk itu, selaku masyarakat kita harus tahu dan mengerti akan penyebaran HIV dan AIDS ini,” ujar Iwan (29), warga Lampaseh, Banda Aceh yang ikut menyemarakkan acar HAS tersebut.
HIV berada terutama dalam cairan tubuh manusia. Cairan yang berpotensial mengandung virus HIV adalah darah, cairan sperma, cairan vagina dan air susu ibu. Sedangkan cairan yang tidak berpotensi untuk menularkan virus HIV adalah cairan keringat, air liur, air mata dan lain-lain.
Virus HIV membutuhkan sel-sel kekebalan manusia untuk berkembang biak. Secara alamiah sel kekebalan tersebut akan dimanfaatkan, bisa diibaratkan seperti mesin fotocopy. Namun, virus ini akan merusak mesin fotocopynya setelah mendapatkan hasil copy virus baru dalam jumlah yang cukup banyak. Sehingga lama-kelamaan sel kekebalan manusia habis dan jumlah virus menjadi sangat banyak.cbn
BPOM BANDA ACEH BELUM SOSIALISASIKAN MASALAH ‘OBAT KUAT’
Banda Aceh | Harian Aceh
Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM) Aceh, sampai saat ini mengakui belum melakukan sosialisasi secara resmi mengenai beredarnya beberapa jenis obat kuat yang mengandung bahan kimia. Hal tersebut dikatakan oleh salah satu pegawai BPOM Aceh yang ditemui Harian Aceh (19/11), di kantor tersebut.
“Pengumuman ini kan baru dikeluarkan dari pusat. Jadi kalau di sini (BPOM Banda Aceh-red), kita juga belum tahu,” ujarnya.
Tidak adanya sosialisasi dari BPOM tersebut, dibenarkan oleh beberapa pemilik Apotek dan toko atau Depot Obat yang ada di Banda Aceh. Ridwan misalnya. Sampai saat ini, menurutnya belum ada pihak BPOM yang menyampaikan hal tersebut padanya. “Tapi, beberapa obat kuat tersebut sudah ada yang ditarik oleh distributornya,” ungkap Ridwan.
Meskipun susah didapatkan, ada beberapa obat kuat yang dilarang dan sudah ditarik di Jakarta masih tersebar di Banda Aceh. Sari Madu misalnya. Berdasarkan laporan dari warga, jenis obat ini masih bisa didapatkan di apotek-apotek di Banda Aceh. Contohnya daerah Keutapang.
Sedangkan informasi yang diberikan oleh BPOM pusat, jenis obat-obat kuat yang ditarik dari pasaran tersebut mengandung bahan sildenafil sitrat atau dengan nama lain Viagra, revatio dan berbagai nama lain. Obat ini digunakan untuk terapi disfungsi ereksi (impotensi) dan hipertensi arteri paru-paru (pulmonary arterial hypertension, PAH).
Berdasarkan keterangan pihak BPOM, Sildenafil sitrat tersebut dapat menyebabkan sakit kepala, mual, gangguan penglihatan, radang hidung, nyeri dada , palpitasi (denyut jantung menjadi lebih cepat), maupun kematian.
Pesaingnya, Tadalafil sendiri dapat menyebabkan nyeri otot, pusing, mual, diare, muka memerah, hidung tersumbat, dan potensi seks hilang secara permanen. Tadalafil bersifat melebarkan pembuluh darah yang menyebabkan penurunan tekanan darah maupun pasokan ke darah.
Sementara itu, ditemui di lapangan ada beberapa jenis obat kuat yang dijual, tidak mempunyai kode produksi. Padahal, dengan tidak adanya kode produksi tersebut, membuktikan bahwa obat-obat itu tidak diketahui oleh pihak BPOM setempat. “Kami tidak tahu masalah itu,” ujar penjaga apotek di daerah Keutapang, Banda Aceh.
Mengenai hal ini, pihak BPOM Banda Aceh enggan berkomentar. “Saat ini, kepala seksi yang bersangkutan sedang berada di luar daerah. Kami tidak bisa memberikan informasi apa-apa,” ketus salah satu pegawai BPOM yang bertugas di layanan publik. [cbn]
Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM) Aceh, sampai saat ini mengakui belum melakukan sosialisasi secara resmi mengenai beredarnya beberapa jenis obat kuat yang mengandung bahan kimia. Hal tersebut dikatakan oleh salah satu pegawai BPOM Aceh yang ditemui Harian Aceh (19/11), di kantor tersebut.
“Pengumuman ini kan baru dikeluarkan dari pusat. Jadi kalau di sini (BPOM Banda Aceh-red), kita juga belum tahu,” ujarnya.
Tidak adanya sosialisasi dari BPOM tersebut, dibenarkan oleh beberapa pemilik Apotek dan toko atau Depot Obat yang ada di Banda Aceh. Ridwan misalnya. Sampai saat ini, menurutnya belum ada pihak BPOM yang menyampaikan hal tersebut padanya. “Tapi, beberapa obat kuat tersebut sudah ada yang ditarik oleh distributornya,” ungkap Ridwan.
Meskipun susah didapatkan, ada beberapa obat kuat yang dilarang dan sudah ditarik di Jakarta masih tersebar di Banda Aceh. Sari Madu misalnya. Berdasarkan laporan dari warga, jenis obat ini masih bisa didapatkan di apotek-apotek di Banda Aceh. Contohnya daerah Keutapang.
Sedangkan informasi yang diberikan oleh BPOM pusat, jenis obat-obat kuat yang ditarik dari pasaran tersebut mengandung bahan sildenafil sitrat atau dengan nama lain Viagra, revatio dan berbagai nama lain. Obat ini digunakan untuk terapi disfungsi ereksi (impotensi) dan hipertensi arteri paru-paru (pulmonary arterial hypertension, PAH).
Berdasarkan keterangan pihak BPOM, Sildenafil sitrat tersebut dapat menyebabkan sakit kepala, mual, gangguan penglihatan, radang hidung, nyeri dada , palpitasi (denyut jantung menjadi lebih cepat), maupun kematian.
Pesaingnya, Tadalafil sendiri dapat menyebabkan nyeri otot, pusing, mual, diare, muka memerah, hidung tersumbat, dan potensi seks hilang secara permanen. Tadalafil bersifat melebarkan pembuluh darah yang menyebabkan penurunan tekanan darah maupun pasokan ke darah.
Sementara itu, ditemui di lapangan ada beberapa jenis obat kuat yang dijual, tidak mempunyai kode produksi. Padahal, dengan tidak adanya kode produksi tersebut, membuktikan bahwa obat-obat itu tidak diketahui oleh pihak BPOM setempat. “Kami tidak tahu masalah itu,” ujar penjaga apotek di daerah Keutapang, Banda Aceh.
Mengenai hal ini, pihak BPOM Banda Aceh enggan berkomentar. “Saat ini, kepala seksi yang bersangkutan sedang berada di luar daerah. Kami tidak bisa memberikan informasi apa-apa,” ketus salah satu pegawai BPOM yang bertugas di layanan publik. [cbn]
ACEH WASPADA DBD, Lhokseumawe Tetapkan KLB
*Lhokseumawe Tetapkan KLB
Banda Aceh | Harian Aceh
Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD), kembali meningkat memasuki akhir tahun 2008. Sebanyak 106 kasus DBD terjadi di Aceh, untuk bulan November 2008 saja. Hal tersebut dikatakan Dr. M. Thaib, Sp.A, M. Kes, Kamis (20/11).
“Kasus yang terparah, berada di Kota Lhokseumawe. Oleh Pemda setempat, telah menetapkan status KLB untuk DBD,” ujarnya.
Sementara itu, Thaib juga mengatakan DBD terhitung dari Januari-November 2008, mengalami peningkatan sebanyak 1.629 kasus. Dan sampai saat ini, tambahnya lagi pasien yang meninggal karena DBD, sebanyak 21 kasus. Sementara itu, pada tahun 2007 saja terhitung dari Januari sampai Desember 2007, penderita hanya berjumlah 1.537 kasus dengan jumlah pasien yang meninggal mencapai 13 kasus.
Jumlah penderita terbanyak, berada di Kota Banda Aceh, 55 kasus. Lhokseumawe sebanyak 25 kasus dan Aceh Timur sebanyak 20 kasus penderita dan satu orang meninggal dunia. “Kita mengharapkan masyarakat mampu memberantas nyamuk secara mandiri, tanpa harus menunggu fogging,” katanya.
Pihaknya, tambahnya lagi, untuk tahun 2008 ini mendapat anggaran sebesar Rp 300 juta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), untuk menangani demam berdarah tersebut.
“Dengan dana sebesar itu, kita sudah bisa memberantas DBD asalkan masyarakat ikut kerja sama,” tambahnya.
Walaupun begitu, ia juga berharap agar masyarakat mandiri dan mampu memberantas nyamuk dengan mengadakan gotong royong. “Memberantas jentik dan sarang nyamuk, lebih efektif ketimbang menunggu fogging yang hanya efektif 20 persen saja dalam memberantas DBD ini,” lanjutnya.
Menurutnya, sesuai dengan penelitian yang dilakukan tim kesehatan, penyemprotan asap (fogging) hanya mampu membasmi nyamuk-nyamuk dewasa. “Apalagi, kalau sering dilakukan fogging, nyamuk menjadi lebih kebal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Thaib juga menganjurkan agar pemerintah mampu merumuskan undang-undang tentang pemberantasan nyamuk seperti di Malaysia. Di negeri jiran tersebut, katanya, ada undang-undang yang mewajibkan masyarakat agar membasmi jentik-jentik nyamuk di lingkungannya. “Apabila kedapatan akan dikenai hukuman,” tuturnya.
“Belum ada vaksin pencegah demam berdarah. Karenanya, masyarakat Aceh harus waspada,” pintanya. [cbn]
Banda Aceh | Harian Aceh
Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD), kembali meningkat memasuki akhir tahun 2008. Sebanyak 106 kasus DBD terjadi di Aceh, untuk bulan November 2008 saja. Hal tersebut dikatakan Dr. M. Thaib, Sp.A, M. Kes, Kamis (20/11).
“Kasus yang terparah, berada di Kota Lhokseumawe. Oleh Pemda setempat, telah menetapkan status KLB untuk DBD,” ujarnya.
Sementara itu, Thaib juga mengatakan DBD terhitung dari Januari-November 2008, mengalami peningkatan sebanyak 1.629 kasus. Dan sampai saat ini, tambahnya lagi pasien yang meninggal karena DBD, sebanyak 21 kasus. Sementara itu, pada tahun 2007 saja terhitung dari Januari sampai Desember 2007, penderita hanya berjumlah 1.537 kasus dengan jumlah pasien yang meninggal mencapai 13 kasus.
Jumlah penderita terbanyak, berada di Kota Banda Aceh, 55 kasus. Lhokseumawe sebanyak 25 kasus dan Aceh Timur sebanyak 20 kasus penderita dan satu orang meninggal dunia. “Kita mengharapkan masyarakat mampu memberantas nyamuk secara mandiri, tanpa harus menunggu fogging,” katanya.
Pihaknya, tambahnya lagi, untuk tahun 2008 ini mendapat anggaran sebesar Rp 300 juta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), untuk menangani demam berdarah tersebut.
“Dengan dana sebesar itu, kita sudah bisa memberantas DBD asalkan masyarakat ikut kerja sama,” tambahnya.
Walaupun begitu, ia juga berharap agar masyarakat mandiri dan mampu memberantas nyamuk dengan mengadakan gotong royong. “Memberantas jentik dan sarang nyamuk, lebih efektif ketimbang menunggu fogging yang hanya efektif 20 persen saja dalam memberantas DBD ini,” lanjutnya.
Menurutnya, sesuai dengan penelitian yang dilakukan tim kesehatan, penyemprotan asap (fogging) hanya mampu membasmi nyamuk-nyamuk dewasa. “Apalagi, kalau sering dilakukan fogging, nyamuk menjadi lebih kebal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Thaib juga menganjurkan agar pemerintah mampu merumuskan undang-undang tentang pemberantasan nyamuk seperti di Malaysia. Di negeri jiran tersebut, katanya, ada undang-undang yang mewajibkan masyarakat agar membasmi jentik-jentik nyamuk di lingkungannya. “Apabila kedapatan akan dikenai hukuman,” tuturnya.
“Belum ada vaksin pencegah demam berdarah. Karenanya, masyarakat Aceh harus waspada,” pintanya. [cbn]
PEMKO BANDA ACEH PERINGATI HAS
PEMKO BANDA ACEH
PERINGATI HARI AIDS SE-DUNIA
Banda Aceh | Harian Aceh
Memperingati Hari AIDS se- Dunia (HAS), 1 Desember 2008 nanti, panitia bersama HAS Kota Banda Aceh akan mengadakan sejumlah kegiatan guna menyemarakkan World AIDS Day tersebut. Agenda yang diusung, diantaranya Pembagian Media KIE, pada 1 Desember 2008 sore hari di Simpang Surabaya, Simpang Lima, Simpang Jam Banda Aceh berupa brosur, selebaran, sticker dan bunga.
Long March atau jalan santai dan pembagian KIE tersebut bertujuan untuk mengkampanyekan dan menggugah kepedulian masyarakat Aceh, bahwa HIV dan AIDS merupakan masalah kita bersama. “Selama ini, masyarakat kita enggan mendengar atau membaca masalah-masalah AIDS,” ujar Nasrullah, Kepala BKKBN, Kamis (27/11).
Long March akan dimulai pukul 08.00 WIB dengan rute yang digunakan adalah arah Mesjid Raya Baiturrahman menuju Pasar Aceh, mengelilingi pasar Peunayong dan kembali ke Taman Sari melalui jalan samping Infokom dan depan kantor Walikota kea rah Taman Sari.
Long March ini, melibatkan seluruh elemen masyarakat, baik pelajar, siswa, mahasiswa dan guru-guru serta anak-anak jalanan, perwakilan dari lembaga-lembaga baik pemerintah maupun LSM, ditambah pihak sponsor. Kegiatan yang dilakukan selama Long March berlangsung adalah menyebarkan informasi dengan membagikan sebanyak 500 sticker dan 1.000 brosur. “Kegiatan puncaknya akan berlangsung pada hari Minggu (30/11), pukul 07.00 WIB, bertempat di Taman Sari Banda Aceh,” jelas Usman Muchsin, Ketua Panitia HAS.
Untuk jumlah dana, kegiatan tersebut akan menghabiskan anggaran lebih kurang Rp 240 juta, berbentuk perlengkapan dan peralatan serta logistic kegiatan. “Bukan dana mentah,” ujar Illiza Sa’aduddin Djamal, Wakil Walikota Banda Aceh.cbn
PERINGATI HARI AIDS SE-DUNIA
Banda Aceh | Harian Aceh
Memperingati Hari AIDS se- Dunia (HAS), 1 Desember 2008 nanti, panitia bersama HAS Kota Banda Aceh akan mengadakan sejumlah kegiatan guna menyemarakkan World AIDS Day tersebut. Agenda yang diusung, diantaranya Pembagian Media KIE, pada 1 Desember 2008 sore hari di Simpang Surabaya, Simpang Lima, Simpang Jam Banda Aceh berupa brosur, selebaran, sticker dan bunga.
Long March atau jalan santai dan pembagian KIE tersebut bertujuan untuk mengkampanyekan dan menggugah kepedulian masyarakat Aceh, bahwa HIV dan AIDS merupakan masalah kita bersama. “Selama ini, masyarakat kita enggan mendengar atau membaca masalah-masalah AIDS,” ujar Nasrullah, Kepala BKKBN, Kamis (27/11).
Long March akan dimulai pukul 08.00 WIB dengan rute yang digunakan adalah arah Mesjid Raya Baiturrahman menuju Pasar Aceh, mengelilingi pasar Peunayong dan kembali ke Taman Sari melalui jalan samping Infokom dan depan kantor Walikota kea rah Taman Sari.
Long March ini, melibatkan seluruh elemen masyarakat, baik pelajar, siswa, mahasiswa dan guru-guru serta anak-anak jalanan, perwakilan dari lembaga-lembaga baik pemerintah maupun LSM, ditambah pihak sponsor. Kegiatan yang dilakukan selama Long March berlangsung adalah menyebarkan informasi dengan membagikan sebanyak 500 sticker dan 1.000 brosur. “Kegiatan puncaknya akan berlangsung pada hari Minggu (30/11), pukul 07.00 WIB, bertempat di Taman Sari Banda Aceh,” jelas Usman Muchsin, Ketua Panitia HAS.
Untuk jumlah dana, kegiatan tersebut akan menghabiskan anggaran lebih kurang Rp 240 juta, berbentuk perlengkapan dan peralatan serta logistic kegiatan. “Bukan dana mentah,” ujar Illiza Sa’aduddin Djamal, Wakil Walikota Banda Aceh.cbn
Dua Kambing Diserahkan sebagai Sanksi Adat
Pasangan Non Muhrim Ditangkap Warga,
Dua Kambing Diserahkan sebagai Sanksi Adat
Banda Aceh | Harian Aceh
Dimana langit dipijak, disitu langit dijunjung. Hal inilah yang harus dipatuhi oleh Hanafi Elia (HE) dan Anti Monia (AM), ketika ditangkap sedang berdua-duaan di dalam kamar, di sebuah desa Kecamatan Barona Jaya, Aceh Besar, Senin (1/12).
Jarum jam menunjukkan pukul 10.00 WIB pagi. Sekumpulan pemuda, tuha peut dan masyarakat desa menemukan sepasang muda mudi, berdua-duaan di dalam kamar. Merasa ada sesuatu yang aneh karena tidak ada orang lain di rumah tersebut, kedua manusia non muhrim ini, diarak ke meunasah. “Untuk diproses sesuai hukum adat dan agama,” kilah seorang pemuda.
Setelah menunggu aparatur desa termasuk tuha peut, prosesi penjatuhan sanksi pun dilanjutkan. Sepasang muda-mudi yang katanya masih berstatus mahasiswa tersebut, disidangkan. Puluhan masyarakat pun ikut menonton prosesi persidangan itu.
Delapan jam persidangan, tidak ada titik temu antara kedua belah pihak. Pasalnya, pelaku mendapat belaan dari pihak empunya rumah, bahwasanya mereka tidak melakukan apa-apa.
“Memang pas ditangkap, gak terlihat mereka melakukan perbuatan ke arah zina. Cuma yang memberatkan mereka berdua-duaan di dalam kamar tanpa ada orang lain,” terang Baransyah, Ketua Tuhapeut, desa setempat.
Jarum jam terus berpindah, angka demi angka. Dari jam sepuluh pagi, sampai pukul 18.20 WIB, prosesi sidang belum juga menemukan hasil. Namun, setelah mengadakan musyawarah dan duek pakat antara tuha peut dan orang yang dituakan dari si pelaku, tanda tangan surat perjanjian pun dilakukan.
Mereka harus meninggalkan desa setempat ditambah membayar dua ekor kambing, menjadi sanksi adat yang diberikan oleh para tetua gampong. Tidak ada campur tangan Wilayatul Hisbah alias Polisi Syariat Islam dalam kasus ini.
“Bukan tidak percaya, tapi kita mencoba selesaikan melalui musyawarah gampong dulu. Karena disini berlaku hukum adat,” ujar Baransyah.
Pelaku yang awalnya dituding berkhalwat tersebut, memang bukan warga asli gampong tersebut. “Mereka pendatang. Satu dari desa Batoh, aslinya Tamiang. Sedang ceweknya dari luar juga,” tambah Baransyah, tanpa mau menjelaskan asal gampong perempuan.
Semula, pihak pemuda merasa keberatan kasus ini dilimpahkan ke media. Pasalnya, kasus tersebut telah disepakati oleh dua belah pihak, pihak gampong dan keluarga pelaku, untuk berdamai. Setelah dijelaskan, mereka akhirnya mengerti tugas dari kuli tinta.
“Oke, tapi tolong jangan diperpanjang, karena kasusnya sudah dianggap selesai oleh kedua belah pihak,” tutup Baransyah.cbn
Dua Kambing Diserahkan sebagai Sanksi Adat
Banda Aceh | Harian Aceh
Dimana langit dipijak, disitu langit dijunjung. Hal inilah yang harus dipatuhi oleh Hanafi Elia (HE) dan Anti Monia (AM), ketika ditangkap sedang berdua-duaan di dalam kamar, di sebuah desa Kecamatan Barona Jaya, Aceh Besar, Senin (1/12).
Jarum jam menunjukkan pukul 10.00 WIB pagi. Sekumpulan pemuda, tuha peut dan masyarakat desa menemukan sepasang muda mudi, berdua-duaan di dalam kamar. Merasa ada sesuatu yang aneh karena tidak ada orang lain di rumah tersebut, kedua manusia non muhrim ini, diarak ke meunasah. “Untuk diproses sesuai hukum adat dan agama,” kilah seorang pemuda.
Setelah menunggu aparatur desa termasuk tuha peut, prosesi penjatuhan sanksi pun dilanjutkan. Sepasang muda-mudi yang katanya masih berstatus mahasiswa tersebut, disidangkan. Puluhan masyarakat pun ikut menonton prosesi persidangan itu.
Delapan jam persidangan, tidak ada titik temu antara kedua belah pihak. Pasalnya, pelaku mendapat belaan dari pihak empunya rumah, bahwasanya mereka tidak melakukan apa-apa.
“Memang pas ditangkap, gak terlihat mereka melakukan perbuatan ke arah zina. Cuma yang memberatkan mereka berdua-duaan di dalam kamar tanpa ada orang lain,” terang Baransyah, Ketua Tuhapeut, desa setempat.
Jarum jam terus berpindah, angka demi angka. Dari jam sepuluh pagi, sampai pukul 18.20 WIB, prosesi sidang belum juga menemukan hasil. Namun, setelah mengadakan musyawarah dan duek pakat antara tuha peut dan orang yang dituakan dari si pelaku, tanda tangan surat perjanjian pun dilakukan.
Mereka harus meninggalkan desa setempat ditambah membayar dua ekor kambing, menjadi sanksi adat yang diberikan oleh para tetua gampong. Tidak ada campur tangan Wilayatul Hisbah alias Polisi Syariat Islam dalam kasus ini.
“Bukan tidak percaya, tapi kita mencoba selesaikan melalui musyawarah gampong dulu. Karena disini berlaku hukum adat,” ujar Baransyah.
Pelaku yang awalnya dituding berkhalwat tersebut, memang bukan warga asli gampong tersebut. “Mereka pendatang. Satu dari desa Batoh, aslinya Tamiang. Sedang ceweknya dari luar juga,” tambah Baransyah, tanpa mau menjelaskan asal gampong perempuan.
Semula, pihak pemuda merasa keberatan kasus ini dilimpahkan ke media. Pasalnya, kasus tersebut telah disepakati oleh dua belah pihak, pihak gampong dan keluarga pelaku, untuk berdamai. Setelah dijelaskan, mereka akhirnya mengerti tugas dari kuli tinta.
“Oke, tapi tolong jangan diperpanjang, karena kasusnya sudah dianggap selesai oleh kedua belah pihak,” tutup Baransyah.cbn
SEJARAH KU SAYANG, SEJARAH KU MALANG
SEJARAH KU SAYANG, SEJARAH KU MALANG
Oleh. Boy Nashruddin Agus, S.Pd*
Insert : Fokus Harian Aceh
Aceh mulai merasakan spirit perjuangan para leluhur yang memudar. Pasalnya, generasi muda Aceh lebih banyak berfikir sejarah itu tak penting. Dan akibatnya, situs-situs sejarah dan museum-museum yang ada pun menjadi terlupakan dan dimanfaatkan. Walaupun hanya sebagai objek wisata dikala akhir pekan.
Proklamator kemerdekaan Indonesia, Ir. Soekarno pernah mengeluarkan sebuah fatwa yang menganjurkan agar masyarakat Indonesia tidak melupakan sejarah. Pernyataan tersebut kemudian dikenal dengan sebutan “Jas Merah”. Melalui pernyataan tersebut, seluruh masyarakat Indonesia dimintai untuk menghargai, merawat dan melestarikan sejarah walau sekecil apapun. Baik itu sejarah yang sifatnya tulisan, lisan dan bahkan benda-benda/situs sejarah.
Sampai saat ini, tercatat ratusan museum telah dibangun di seluruh Indonesia untuk menjaga dan melestarikan benda-benda bersejarah yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Tak terkecuali dengan provinsi Aceh, negeri yang penuh dengan sejarah pergolakan dan konflik politik sepanjang berdirinya nanggroe ujung sumatera ini.
Banyak sekali benda-benda dan sumber sejarah tersebut tersebar di tanah rencong. Baik itu prasasti, naskah, dokumen-dokumen penting dari masa kerajaan sampai masa kemerdekaan, arsip peperangan Aceh melawan Belanda sampai dengan makam para pejuang ada di bumi Serambi Mekah ini. Sayangnya, banyak sumber-sumber sejarah tersebut kurang mendapat perawatan yang baik dari pemerintahan dan masyarakat Aceh sendiri.
Dominan masyarakat saat ini mengetahui sejarah Aceh hanya setipis kulit ari saja. Terlebih generasi muda yang lahir akhir abad 20 dan awal abad 21 banyak yang mulai melupakan sejarah ke-Aceh-annya. Bilapun ada, hanya generasi pejuang kemerdekaan yang kental mendapat catatan sejarah Aceh dari tetuanya.
Seperti halnya beberapa rekan-rekan pemuda yang mengetahui sejarah raja Iskandar Muda, namun tidak pernah sekalipun menziarahi makam raja yang pernah menjayakan Aceh melalui angkatan perang, Gajah Putihnya itu karena tidak mengetahui lokasi makam tersebut.
Itu hanya salah satu dari sekian banyak tempat peristirahatan terakhir pejuang kemerdekaan Aceh. Cut Meutia, Teuku Umar, Panglima Polim, Laksamana Malahayati dan banyak lagi makam pejuang Aceh telah hilang dari ingatan sang generasi Aceh saat ini, contoh lainnya. Hal ini, merupakan fenomena yang sepatutnya disesalkan oleh generasi muda Aceh. Termasuk orang-orang tua. Karena, asasinya makam-makam para raja dan pejuang merupakan sumber awal dari ada atau tidaknya sejarah suatu daerah.
Sebagai ilustrasi, Ismail salah satu penulis handal di Aceh. Ia sangat dikenal oleh masyarakat luas melalui tulisannya. Suatu hari, setelah selesai menuliskan sejarah kehebatan Iskandar Muda yang dimuat dalam salah satu media lokal, ia menjadi bimbang. Pasalnya sampai umurnya menginjak kepala tiga dan hidup puluhan tahun sebagai putra Aceh, tak sekalipun ia pernah mengunjungi makam Poteumeurhom tersebut.
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya,” tutur Soekarno, yang kini hanya terbungkus dalam buku-buku biografi presiden RI pertama itu. Tidak ada aplikasi nyata dalam benak bangsa kita saat ini.
Belum lagi dengan situs-situs sejarah lainnya yang ada di Aceh. Katakan saja seperti Benteng Indrapatra, Benteng Inong Balee, Mesjid Indrapuri, Benteng Kuta Batee di Pidie Jaya dan beberapa situs sejarah lainnya yang mulai lekang dimakan usia. Tidak ada perawatan dan bahkan terkesan diabaikan. Jika di negara lain objek-objek sejarah seperti ini bisa menjadi asset bagi pariwisata yang jelas menguntungkan negara, tidak bagi situs-situs sejarah yang ada di Aceh. Hanya ilalang, semut dan bahkan rayap yang tak bosan menemani.
Konon lagi, mahasiswa-mahasiswa sejarah yang ada di Aceh. Mereka terlalu sibuk dengan pendidikan melalui bukunya. Sedangkan penerapan dan perhatian kepada aset-aset dan situs sejarah tersebut, sama sekali nihil. Jikapun ada, hanya sebatas menghabiskan dana program organisasi saja tanpa ada tindak lanjutnya.
Beberapa pekan terakhir, kembali lagi ditemukan jejak kerajaan Samudera Pasee di Aceh Utara. Setelah sekian lama terkubur, situs sejarah tersebut mulai terlacak kembali. Itupun dikarenakan faktor ketidak sengajaan para buruh bangunan yang hendak mendirikan mesjid di lokasi tersebut.
Setelah meninggalnya Tgk. Ibrahim Alfian, salah satu sejarawan Aceh yang tersohor keseluruh dunia, sejarah nanggroe rencong ini hanya sebatas pada seminar, diskusi dan teori-teori saja. Sementara melacak, melestarikan, memperkenalkan sejarah Aceh kembali terkesan dan terbatas hanya di bangku-bangku pendidikan. Tidak ada upaya yang dilakukan dari para ahli, dalam hal ini generasi Aceh sendiri untuk membangkitkan spiritual sejarah Aceh ke muka dunia.
Konflik yang berkecamuk di ranah Laksmana Malahayati ini, menjadi salah satu alasan menenggelamkan perhatian kita pada situs-situs sejarah. Belum lagi kurangnya anggaran dari pemerintah untuk hal ini. Sehingga lengkaplah sudah konsep dan program cuci otak rezim kolonialisme gaya baru dalam melupakan sejarah bagi generasi muda kita.
Walaupun begitu, kita tidak menafikan adanya rehabilitasi beberapa situs sejarah yang didanai pemerintah. Walaupun itu terbatas sekali jumlahnya. Belum lagi, adanya pembangunan beberapa lokasi sejarah dan budaya baru yang menghabiskan dana milyaran rupiah. Sebut saja sebagai contoh pembangunan Taman Ratu Safiatuddin di Banda Aceh dan Monumen Islam Asia Tenggara di Aceh Timur. Khusus bagi Taman Ratu Safiatuddin yang diciptakan sebagai plagiat dari Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta, tak lebih menjadi tempat-tempat hiburan bagi acara seremonial dan kantor dari beberapa wadah organisasi saja. Selebihnya, terbengkalai karena tidak ada daya tarik kuat yang ada.
Beberapa kali mengunjungi tempat tersebut, seringkali satuan petugas keamanan dari Forum Bersama (FORBES) Damai Aceh yang berkantor dalam komplek taman tersebut mengeluhkan kurangnya perawatan dan perhatian pemda kepada taman itu. Ilalang kerap tumbuh semrawut. Pagar-pagar besi, hilang ke tempat penampungan barang-barang bekas. “Ada perhatian pun kalau mau di buat acara,” ujar beberapa satpam tersebut.
Lain halnya dengan Monumen Asia Tenggara (Monisa) yang ada di Perlak-Aceh Timur. Sebelum musibah tsunami dan Mou Damai, objek sejarah tersebut hanya ditemani hembusan angin dan sarang laba-laba saja.
Rumah Cut Nya’ Dhien lain lagi ceritanya. Berlokasi di Lampisang, Aceh Besar, rumah yang dibangun untuk penghormatan sekaligus situs sejarah mengenang kegigihan srikandi Aceh, Cut Nya’ Dhien menemui beberapa kendala. Sebut saja atapnya yang mulai hancur dan banyaknya rayap yang menyerang tiang-tiang rumah Aceh itu, merupakan sisi negatif perhatian masyarakat Aceh terhadap kecintaannya kepada sejarah. Jikapun bagus, itu semua berkat tsunami. Akan tetapi, tetap sepi kala hari berganti hari.
Sebagai bahan renungan, penulis pernah melakukan beberapa wawancara dengan masyarakat. Dalam wawancara tersebut, salah satu pertanyaannya adalah seberapa banyak kerajaan yang pernah berdiri dan megah di bumi Seuramo Mekkah selain kerajaan Aceh? Jawabannya, 10 persen masyarakat dan mahasiswa Aceh menjawab diatas 6 kerajaan. Yakni, Samudera Pasee, Perlak, Pedir, Lamuri, Lingga dan kerajaan Darul Kamal. Selebihnya, tidak tahu.
Jika melangkah pada pertanyaan berapa jumlah raja dari Kerajaan Aceh, lebih hebat lagi. Hanya Iskandar Muda dan Iskandar Tsani yang diketahui. Padahal banyak sekali raja-raja dari Kerajaan Aceh Darussalam yang pernah memerintah selain dua raja tersebut.
Itu belum seberapa. Syahdan, beberapa ahli pernah menyebutkan banyak peninggalan-peninggalan sejarah Aceh telah hilang disebabkan konflik yang berkepanjangan di Aceh. Mulai dari perang dengan Belanda, dilanjutkan dengan Jepang, Peristiwa DI/TII, GAM dan konflik politik lainnya, situs-situs dan benda-benda sejarah banyak yang hilang.
Misalnya, beberapa dokumen penting Kerajaan Aceh, serta Meriam sicupak kini hanya bisa ditemukan di Belanda. Seharusnya ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk memulangkannya kembali ke Aceh. Bangsa Asing saja mau menjaga benda-benda sejarah kita, kenapa kita tidak. Atau mungkin terlalu repot dan hanya menghabiskan anggaran pemerintah saja jika dipulangkan ke Aceh? Entahlah? Tapi ungkapan Jas Merah oleh Soekarno nampaknya harus kita realisasikan. Tidak hanya menjadi tulisan dalam buku-buku saja. Agar sejarah kita dikenal dan dikenang oleh anak cucu Aceh dan Indonesia serta dunia nantinya.
Sukee lhee reutoh ban aneuk blang,
Sukee jak sandang jeura haleuba
Sukee thok batee na bacut-bacut
Sukee imum peut nyang gok-gok donya
Menyitir sedikit syair dari seniman Aceh yang terkenal, Rafly, sukee lhee reutoh menunjukkan banyak sekali sejarah Aceh yang mulai tergerus oleh arus globalisasi. Padahal, dalam syair tersebut jelas-jelas Rafly mengajak kita mengenal penduduk Aceh masa sebelum kerajaan dulunya. Sayangnya, ketika mendengar syair tersebut banyak muda-mudi Aceh mengaku bingung. “Peu di ratoih si Rafly nyan?” begitulah kata-kata yang keluar dari mulut mereka.
Mengabadikan sejarah melalui syair-syair merupakan langkah bijak saat ini. Pasalnya, banyak generasi muda Aceh saat ini terlalu jenuh membaca buku-buku atau tulisan yang bermanfaat. Mereka lebih tertarik membaca buku-buku cerita pendek yang bertemakan percintaan dan memanjakan mata dengan menonton televisi selama 24 jam.
Asai Nanggroe bak rimba Tuhan
Huteun keurajeun hana saboh na…
Oh Aceh lon sayang. Sejarah mu mulai pupus di ingatan generasi bangsa kita!
Sejarah Baru Aceh, Tsunami !
Kata-kata tsunami masih merekat kuat di seluruh ingatan kita. Baik bagi masyarakat korban, saksi mata dan masyarakat Indonesia serta dunia. Bencana yang ditetapkan sebagai peristiwa terbesar di abad ini, memakan korban ratusan ribu nyawa manusia. Karenanya, upaya-upaya dalam memberikan pendidikan, pemahaman dan penanganan anti bencana pun mulai dirintis.
Kapal PLTD Apung yang terhempas di akhir 2004 silam, disulap menjadi taman edukasi tsunami oleh pemerintah yang bekerjasama dengan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh. Milyaran rupiah, uang dicairkan. Lahan-lahan penduduk Punge Blang Cut, kampung yang menjadi pelabuhan PLTD Apung dibebaskan demi pembangunan objek sejarah tsunami tersebut. Alhasil, diresmikanlah taman edukasi tsunami. Dengan penyajian didalamnya tak lebih sebuah alat simulator tsunami yang berukuran setengah meja pingpong, taman dan satu sampan yang konon katanya dijadikan alat penyelamat oleh salah satu korban ketika tsunami melanda tempo hari. Selebihnya, PLTD Apung yang memang terdampar disitu menjadi objek utama.
Proyek milyaran rupiah tersebut, meskipun kerap menjadi asset sejarah baru dan objek bagi wisatawan, namun tidak menyajikan pendidikan dan sejarah tsunami yang mampu mengakar kuat di otak para pengunjung, yang notabenenya bukan korban bencana alam gelombang gergasi tersebut.
Para wisatawan dan generasi muda hanya tahu PLTD Apung itu ada di tengah-tengah Kampung Punge Blang Cut yang jauh nya dari laut kurang lebih lima kilo tersebut dikarenakan ombak tsunami. Tapi, alat simulator tsunami yang awalnya dijadikan sebagai pemikat, terkunci rapat dalam sebuah bangunan 2X3 m yang ada di taman tersebut. Bukannya menjadi taman edukasi dan objek wisata tsunami, PLTD Apung berubah menjadi taman hiburan kala sore menjelang malam bagi para penduduk setempat. Bagaimana dengan pendidikan tsunami yang awalnya digalakkan?
Melangkah dari objek real tsunami tersebut, pemda Aceh dan BRR NAD-Nias kini sedang mendirikan satu bangunan megah, berasitektur pola rumah Aceh dan PLTD Apung di kota Banda Aceh. Katanya, gedung tersebut merupakan sebuah museum baru untuk menyimpan benda-benda tsunami dari seluruh Aceh dan Nias.
Jika ditanyakan berapa dana yang telah habis, tentunya milyaran dan bahkan trilyunan dikucurkan oleh donator untuk membangun fasilitas sejarah tsunami tersebut. Tapi, akankah museum tsunami mengalami kondisi yang sama seperti museum Aceh saat ini? Satu stempel kerajaan saja, tidak mampu dijaga. Tersiar kabar di media-media cetak, cap kerajaan tersebut telah berpindah tangan dari pihak museum Aceh ke panitia Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) dan belum dikembalikan. Dikhawatirkan, salah satu bukti kerajaan Aceh tersebut telah hilang. Pasalnya, keteledoran dalam penggunaan benda-benda sejarah terlalu riskan untuk menghilangkan bukti-bukti megahnya sejarah Aceh tempo dulu.
Kembali ke Museum Tsunami yang entah kapan akan diresmikan tersebut. Menurut beberapa orang yang terlibat dalam mengisi, membagun dan merawat museum ini nantinya, akan dihiasi oleh benda-benda sejarah yang begitu wah di dunia. Jika situs-situs sejarah yang sudah ada saja tidak mampu dilestarikan, bagaimana dengan bangunan yang membutuhkan perawatan milyaran rupiah ini?
Pendidikan Sejarah berbasis pada Sejarah Lokal
Membangun memang lebih mudah ditimbang merawat dan melestarikannya. Karenanya, keseriusan semua pihak terlebih aneuk-aneuk muda Aceh, dirasakan sangat perlu untuk diberikan pemahaman, pendidikan dan konteks sejarah ke Aceh-an. Mulai dari bangku pendidikan tingkat Sekolah Dasar sampai sarjana.
Coba lihat dan perhatikan kurikulum pendidikan yang ada saat ini. Pendidikan sejarah lokal dalam konteks Ke-Acehan sangat minim di pelajari kecuali di bangku kuliah. Sedangkan di tingkat SMA, pelajaran sejarah di dominasi oleh sejarah umum. Apalagi untuk tingkatan SMP dan SD.
Anak-anak sekarang lebih hafal pahlawan-pahlawan dari cerita komik ketimbang pahlawan-pahlawan perjuangan sebenarnya. Jika ditanya siapa tokoh pahlawan yang dia idolakan, jawabnya Superman, Batman atau Spiderman. Sedangkan untuk Teuku Umar, Cut Nya’ Dhien dan pahlawan Aceh lainnya, harap-harap cemas tak pernah muncul dari mulut mereka. Kenapa?
Mempelajari, melestarikan dan menjaga sejarah lokal bukanlah sebuah hal yang dilarang oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Dengan menghargai sejarah lokal, sangat mungkin generasi muda bangsa mengayomi dan mencintai negara ini. Dengan latar belakang sejarah yang beragam, seharusnya untuk setiap sekolah yang ada di Aceh lebih mengutamakan pendidikan sejarah lokal yang disusun dalam kurikulum-kurikulum pendidikan. Hal ini untuk mencegah hilangnya kecintaan generasi muda akan sejarah Aceh yang gemilang. Namun, mempelajari sejarah tidak untuk terus melihat ke belakang saja.
Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, sejarah mempunyai sisi tiga dimensi. Yaitu, kemarin, hari ini dan esok. Dengan mempelajari sejarah, manusia dapat menerapkan dan mengembangkan serta membangun daerah pada hari ini demi kemajuan di masa depan.
Jangan sekali-kali terjebak dengan pemikiran mempelajari sejarah merupakan sebuah kebodohan. Al-Quran saja sebagai kitab suci bagi penganut agama Islam, sebagiannya terdiri dari sejarah perjuangan para nabi dalam menyampaikan wahyu Allah kepada ummatnya. “Jadi, mencintai sejarah Aceh, bukanlah sebuah kebodohan demi membangun masa depan tanoh rincong ke arah yang lebih baik. Tidak dengan hanya membangun museum dan menciptakan objek sejarah baru. Akan tetapi, melestarikan, menjaga dan merawat serta memberikan informasi tentang sejarah kepada seluruh masyarakat merupakan faktor utama dalam pencitraan publik kebesaran bumi Iskandar Muda,” tutur Musbaruddin, S.Pd, Ketua Komite Persiapan Pembentukan Forum Alumni Pendidikan Sejarah Aceh.
Kenapa sampai saat ini, pergolakan politik di Aceh masih terus terjadi? Jawabnya belajarlah dari Sejarah Aceh. Kenapa bangsa Aceh begitu ketar-ketir melakukan perlawanan kepada siapa saja ketika aneuk-aneuk nanggroenya di jajah. Meskipun sebuah kisah lama, sejarah telah mencatat kehebatan Teungku Puteh atau Dr. Snouk Hougrogne yang mampu mengalahkan spirit perjuangan rakyat Aceh dengan mempelajari sejarah Aceh. Pertanyaannya, apakah kita akan dikelabui kembali oleh keturunan Snouck baru? Mungkin saja, karena dengan melupakan sejarah Aceh, orang lain akan mudah memasukkan cerita-cerita tempo dulu sesuai dengan kepentingan mereka.
Seperti halnya dengan kegigihan perjuangan Bung Tomo yang kemudian membuat Bandung menjadi lautan api. Bisa saja, untuk kemudian hari pihak Belanda yang menguasai sejarah Indonesia mengatakan dan memutar balikan fakta jika generasi muda Indonesia enggan membaca sejarah negara kita.
Bagaimana dengan isu pemekaran oleh saudara-saudara kita dari pesisir Barat-Selatan dan dari dataran tinggi Gayo? Isu yang diciptakan tak lebih karena pemuda-pemuda disana terhasut oleh kepentingan politik dari sekelompok orang yang menginginkan Aceh porak poranda. Padahal sejarah telah mengukir sebuah kejayaan, Aceh itu terdiri dari puluhan suku. Termasuk suku-suku yang ada di pesisir Barat-Selatan dan terutama dari Dataran tinggi Gayo tersebut.
Melupakan sejarah, mengakibatkan hal-hal seperti diatas terjadi. Saya tidak akan melupakan sejarah Aceh. Bagaimana dengan anda? Baik itu sejarah yang bersifat kepahlawanan, sejarah perekonomian, sejarah budaya dan suku-suku Aceh serta sejarah-sejarah Aceh lainnya.
…Nanggroe Aceh nyoe seuramo mekkah
Nanggroe meutuwah pusaka kaya
Nanggroe jih ubit hasee meulimpah
Geubri le Allah yang maha kuasa
Ta bangun ta keunang
Sejarah beugeut tajaga…[]
Penulis adalah mantan ketua warga Himpunan Mahasiswa Sejarah (HIMAS) FKIP Unsyiah tahun 2005.
Oleh. Boy Nashruddin Agus, S.Pd*
Insert : Fokus Harian Aceh
Aceh mulai merasakan spirit perjuangan para leluhur yang memudar. Pasalnya, generasi muda Aceh lebih banyak berfikir sejarah itu tak penting. Dan akibatnya, situs-situs sejarah dan museum-museum yang ada pun menjadi terlupakan dan dimanfaatkan. Walaupun hanya sebagai objek wisata dikala akhir pekan.
Proklamator kemerdekaan Indonesia, Ir. Soekarno pernah mengeluarkan sebuah fatwa yang menganjurkan agar masyarakat Indonesia tidak melupakan sejarah. Pernyataan tersebut kemudian dikenal dengan sebutan “Jas Merah”. Melalui pernyataan tersebut, seluruh masyarakat Indonesia dimintai untuk menghargai, merawat dan melestarikan sejarah walau sekecil apapun. Baik itu sejarah yang sifatnya tulisan, lisan dan bahkan benda-benda/situs sejarah.
Sampai saat ini, tercatat ratusan museum telah dibangun di seluruh Indonesia untuk menjaga dan melestarikan benda-benda bersejarah yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Tak terkecuali dengan provinsi Aceh, negeri yang penuh dengan sejarah pergolakan dan konflik politik sepanjang berdirinya nanggroe ujung sumatera ini.
Banyak sekali benda-benda dan sumber sejarah tersebut tersebar di tanah rencong. Baik itu prasasti, naskah, dokumen-dokumen penting dari masa kerajaan sampai masa kemerdekaan, arsip peperangan Aceh melawan Belanda sampai dengan makam para pejuang ada di bumi Serambi Mekah ini. Sayangnya, banyak sumber-sumber sejarah tersebut kurang mendapat perawatan yang baik dari pemerintahan dan masyarakat Aceh sendiri.
Dominan masyarakat saat ini mengetahui sejarah Aceh hanya setipis kulit ari saja. Terlebih generasi muda yang lahir akhir abad 20 dan awal abad 21 banyak yang mulai melupakan sejarah ke-Aceh-annya. Bilapun ada, hanya generasi pejuang kemerdekaan yang kental mendapat catatan sejarah Aceh dari tetuanya.
Seperti halnya beberapa rekan-rekan pemuda yang mengetahui sejarah raja Iskandar Muda, namun tidak pernah sekalipun menziarahi makam raja yang pernah menjayakan Aceh melalui angkatan perang, Gajah Putihnya itu karena tidak mengetahui lokasi makam tersebut.
Itu hanya salah satu dari sekian banyak tempat peristirahatan terakhir pejuang kemerdekaan Aceh. Cut Meutia, Teuku Umar, Panglima Polim, Laksamana Malahayati dan banyak lagi makam pejuang Aceh telah hilang dari ingatan sang generasi Aceh saat ini, contoh lainnya. Hal ini, merupakan fenomena yang sepatutnya disesalkan oleh generasi muda Aceh. Termasuk orang-orang tua. Karena, asasinya makam-makam para raja dan pejuang merupakan sumber awal dari ada atau tidaknya sejarah suatu daerah.
Sebagai ilustrasi, Ismail salah satu penulis handal di Aceh. Ia sangat dikenal oleh masyarakat luas melalui tulisannya. Suatu hari, setelah selesai menuliskan sejarah kehebatan Iskandar Muda yang dimuat dalam salah satu media lokal, ia menjadi bimbang. Pasalnya sampai umurnya menginjak kepala tiga dan hidup puluhan tahun sebagai putra Aceh, tak sekalipun ia pernah mengunjungi makam Poteumeurhom tersebut.
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya,” tutur Soekarno, yang kini hanya terbungkus dalam buku-buku biografi presiden RI pertama itu. Tidak ada aplikasi nyata dalam benak bangsa kita saat ini.
Belum lagi dengan situs-situs sejarah lainnya yang ada di Aceh. Katakan saja seperti Benteng Indrapatra, Benteng Inong Balee, Mesjid Indrapuri, Benteng Kuta Batee di Pidie Jaya dan beberapa situs sejarah lainnya yang mulai lekang dimakan usia. Tidak ada perawatan dan bahkan terkesan diabaikan. Jika di negara lain objek-objek sejarah seperti ini bisa menjadi asset bagi pariwisata yang jelas menguntungkan negara, tidak bagi situs-situs sejarah yang ada di Aceh. Hanya ilalang, semut dan bahkan rayap yang tak bosan menemani.
Konon lagi, mahasiswa-mahasiswa sejarah yang ada di Aceh. Mereka terlalu sibuk dengan pendidikan melalui bukunya. Sedangkan penerapan dan perhatian kepada aset-aset dan situs sejarah tersebut, sama sekali nihil. Jikapun ada, hanya sebatas menghabiskan dana program organisasi saja tanpa ada tindak lanjutnya.
Beberapa pekan terakhir, kembali lagi ditemukan jejak kerajaan Samudera Pasee di Aceh Utara. Setelah sekian lama terkubur, situs sejarah tersebut mulai terlacak kembali. Itupun dikarenakan faktor ketidak sengajaan para buruh bangunan yang hendak mendirikan mesjid di lokasi tersebut.
Setelah meninggalnya Tgk. Ibrahim Alfian, salah satu sejarawan Aceh yang tersohor keseluruh dunia, sejarah nanggroe rencong ini hanya sebatas pada seminar, diskusi dan teori-teori saja. Sementara melacak, melestarikan, memperkenalkan sejarah Aceh kembali terkesan dan terbatas hanya di bangku-bangku pendidikan. Tidak ada upaya yang dilakukan dari para ahli, dalam hal ini generasi Aceh sendiri untuk membangkitkan spiritual sejarah Aceh ke muka dunia.
Konflik yang berkecamuk di ranah Laksmana Malahayati ini, menjadi salah satu alasan menenggelamkan perhatian kita pada situs-situs sejarah. Belum lagi kurangnya anggaran dari pemerintah untuk hal ini. Sehingga lengkaplah sudah konsep dan program cuci otak rezim kolonialisme gaya baru dalam melupakan sejarah bagi generasi muda kita.
Walaupun begitu, kita tidak menafikan adanya rehabilitasi beberapa situs sejarah yang didanai pemerintah. Walaupun itu terbatas sekali jumlahnya. Belum lagi, adanya pembangunan beberapa lokasi sejarah dan budaya baru yang menghabiskan dana milyaran rupiah. Sebut saja sebagai contoh pembangunan Taman Ratu Safiatuddin di Banda Aceh dan Monumen Islam Asia Tenggara di Aceh Timur. Khusus bagi Taman Ratu Safiatuddin yang diciptakan sebagai plagiat dari Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta, tak lebih menjadi tempat-tempat hiburan bagi acara seremonial dan kantor dari beberapa wadah organisasi saja. Selebihnya, terbengkalai karena tidak ada daya tarik kuat yang ada.
Beberapa kali mengunjungi tempat tersebut, seringkali satuan petugas keamanan dari Forum Bersama (FORBES) Damai Aceh yang berkantor dalam komplek taman tersebut mengeluhkan kurangnya perawatan dan perhatian pemda kepada taman itu. Ilalang kerap tumbuh semrawut. Pagar-pagar besi, hilang ke tempat penampungan barang-barang bekas. “Ada perhatian pun kalau mau di buat acara,” ujar beberapa satpam tersebut.
Lain halnya dengan Monumen Asia Tenggara (Monisa) yang ada di Perlak-Aceh Timur. Sebelum musibah tsunami dan Mou Damai, objek sejarah tersebut hanya ditemani hembusan angin dan sarang laba-laba saja.
Rumah Cut Nya’ Dhien lain lagi ceritanya. Berlokasi di Lampisang, Aceh Besar, rumah yang dibangun untuk penghormatan sekaligus situs sejarah mengenang kegigihan srikandi Aceh, Cut Nya’ Dhien menemui beberapa kendala. Sebut saja atapnya yang mulai hancur dan banyaknya rayap yang menyerang tiang-tiang rumah Aceh itu, merupakan sisi negatif perhatian masyarakat Aceh terhadap kecintaannya kepada sejarah. Jikapun bagus, itu semua berkat tsunami. Akan tetapi, tetap sepi kala hari berganti hari.
Sebagai bahan renungan, penulis pernah melakukan beberapa wawancara dengan masyarakat. Dalam wawancara tersebut, salah satu pertanyaannya adalah seberapa banyak kerajaan yang pernah berdiri dan megah di bumi Seuramo Mekkah selain kerajaan Aceh? Jawabannya, 10 persen masyarakat dan mahasiswa Aceh menjawab diatas 6 kerajaan. Yakni, Samudera Pasee, Perlak, Pedir, Lamuri, Lingga dan kerajaan Darul Kamal. Selebihnya, tidak tahu.
Jika melangkah pada pertanyaan berapa jumlah raja dari Kerajaan Aceh, lebih hebat lagi. Hanya Iskandar Muda dan Iskandar Tsani yang diketahui. Padahal banyak sekali raja-raja dari Kerajaan Aceh Darussalam yang pernah memerintah selain dua raja tersebut.
Itu belum seberapa. Syahdan, beberapa ahli pernah menyebutkan banyak peninggalan-peninggalan sejarah Aceh telah hilang disebabkan konflik yang berkepanjangan di Aceh. Mulai dari perang dengan Belanda, dilanjutkan dengan Jepang, Peristiwa DI/TII, GAM dan konflik politik lainnya, situs-situs dan benda-benda sejarah banyak yang hilang.
Misalnya, beberapa dokumen penting Kerajaan Aceh, serta Meriam sicupak kini hanya bisa ditemukan di Belanda. Seharusnya ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk memulangkannya kembali ke Aceh. Bangsa Asing saja mau menjaga benda-benda sejarah kita, kenapa kita tidak. Atau mungkin terlalu repot dan hanya menghabiskan anggaran pemerintah saja jika dipulangkan ke Aceh? Entahlah? Tapi ungkapan Jas Merah oleh Soekarno nampaknya harus kita realisasikan. Tidak hanya menjadi tulisan dalam buku-buku saja. Agar sejarah kita dikenal dan dikenang oleh anak cucu Aceh dan Indonesia serta dunia nantinya.
Sukee lhee reutoh ban aneuk blang,
Sukee jak sandang jeura haleuba
Sukee thok batee na bacut-bacut
Sukee imum peut nyang gok-gok donya
Menyitir sedikit syair dari seniman Aceh yang terkenal, Rafly, sukee lhee reutoh menunjukkan banyak sekali sejarah Aceh yang mulai tergerus oleh arus globalisasi. Padahal, dalam syair tersebut jelas-jelas Rafly mengajak kita mengenal penduduk Aceh masa sebelum kerajaan dulunya. Sayangnya, ketika mendengar syair tersebut banyak muda-mudi Aceh mengaku bingung. “Peu di ratoih si Rafly nyan?” begitulah kata-kata yang keluar dari mulut mereka.
Mengabadikan sejarah melalui syair-syair merupakan langkah bijak saat ini. Pasalnya, banyak generasi muda Aceh saat ini terlalu jenuh membaca buku-buku atau tulisan yang bermanfaat. Mereka lebih tertarik membaca buku-buku cerita pendek yang bertemakan percintaan dan memanjakan mata dengan menonton televisi selama 24 jam.
Asai Nanggroe bak rimba Tuhan
Huteun keurajeun hana saboh na…
Oh Aceh lon sayang. Sejarah mu mulai pupus di ingatan generasi bangsa kita!
Sejarah Baru Aceh, Tsunami !
Kata-kata tsunami masih merekat kuat di seluruh ingatan kita. Baik bagi masyarakat korban, saksi mata dan masyarakat Indonesia serta dunia. Bencana yang ditetapkan sebagai peristiwa terbesar di abad ini, memakan korban ratusan ribu nyawa manusia. Karenanya, upaya-upaya dalam memberikan pendidikan, pemahaman dan penanganan anti bencana pun mulai dirintis.
Kapal PLTD Apung yang terhempas di akhir 2004 silam, disulap menjadi taman edukasi tsunami oleh pemerintah yang bekerjasama dengan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh. Milyaran rupiah, uang dicairkan. Lahan-lahan penduduk Punge Blang Cut, kampung yang menjadi pelabuhan PLTD Apung dibebaskan demi pembangunan objek sejarah tsunami tersebut. Alhasil, diresmikanlah taman edukasi tsunami. Dengan penyajian didalamnya tak lebih sebuah alat simulator tsunami yang berukuran setengah meja pingpong, taman dan satu sampan yang konon katanya dijadikan alat penyelamat oleh salah satu korban ketika tsunami melanda tempo hari. Selebihnya, PLTD Apung yang memang terdampar disitu menjadi objek utama.
Proyek milyaran rupiah tersebut, meskipun kerap menjadi asset sejarah baru dan objek bagi wisatawan, namun tidak menyajikan pendidikan dan sejarah tsunami yang mampu mengakar kuat di otak para pengunjung, yang notabenenya bukan korban bencana alam gelombang gergasi tersebut.
Para wisatawan dan generasi muda hanya tahu PLTD Apung itu ada di tengah-tengah Kampung Punge Blang Cut yang jauh nya dari laut kurang lebih lima kilo tersebut dikarenakan ombak tsunami. Tapi, alat simulator tsunami yang awalnya dijadikan sebagai pemikat, terkunci rapat dalam sebuah bangunan 2X3 m yang ada di taman tersebut. Bukannya menjadi taman edukasi dan objek wisata tsunami, PLTD Apung berubah menjadi taman hiburan kala sore menjelang malam bagi para penduduk setempat. Bagaimana dengan pendidikan tsunami yang awalnya digalakkan?
Melangkah dari objek real tsunami tersebut, pemda Aceh dan BRR NAD-Nias kini sedang mendirikan satu bangunan megah, berasitektur pola rumah Aceh dan PLTD Apung di kota Banda Aceh. Katanya, gedung tersebut merupakan sebuah museum baru untuk menyimpan benda-benda tsunami dari seluruh Aceh dan Nias.
Jika ditanyakan berapa dana yang telah habis, tentunya milyaran dan bahkan trilyunan dikucurkan oleh donator untuk membangun fasilitas sejarah tsunami tersebut. Tapi, akankah museum tsunami mengalami kondisi yang sama seperti museum Aceh saat ini? Satu stempel kerajaan saja, tidak mampu dijaga. Tersiar kabar di media-media cetak, cap kerajaan tersebut telah berpindah tangan dari pihak museum Aceh ke panitia Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) dan belum dikembalikan. Dikhawatirkan, salah satu bukti kerajaan Aceh tersebut telah hilang. Pasalnya, keteledoran dalam penggunaan benda-benda sejarah terlalu riskan untuk menghilangkan bukti-bukti megahnya sejarah Aceh tempo dulu.
Kembali ke Museum Tsunami yang entah kapan akan diresmikan tersebut. Menurut beberapa orang yang terlibat dalam mengisi, membagun dan merawat museum ini nantinya, akan dihiasi oleh benda-benda sejarah yang begitu wah di dunia. Jika situs-situs sejarah yang sudah ada saja tidak mampu dilestarikan, bagaimana dengan bangunan yang membutuhkan perawatan milyaran rupiah ini?
Pendidikan Sejarah berbasis pada Sejarah Lokal
Membangun memang lebih mudah ditimbang merawat dan melestarikannya. Karenanya, keseriusan semua pihak terlebih aneuk-aneuk muda Aceh, dirasakan sangat perlu untuk diberikan pemahaman, pendidikan dan konteks sejarah ke Aceh-an. Mulai dari bangku pendidikan tingkat Sekolah Dasar sampai sarjana.
Coba lihat dan perhatikan kurikulum pendidikan yang ada saat ini. Pendidikan sejarah lokal dalam konteks Ke-Acehan sangat minim di pelajari kecuali di bangku kuliah. Sedangkan di tingkat SMA, pelajaran sejarah di dominasi oleh sejarah umum. Apalagi untuk tingkatan SMP dan SD.
Anak-anak sekarang lebih hafal pahlawan-pahlawan dari cerita komik ketimbang pahlawan-pahlawan perjuangan sebenarnya. Jika ditanya siapa tokoh pahlawan yang dia idolakan, jawabnya Superman, Batman atau Spiderman. Sedangkan untuk Teuku Umar, Cut Nya’ Dhien dan pahlawan Aceh lainnya, harap-harap cemas tak pernah muncul dari mulut mereka. Kenapa?
Mempelajari, melestarikan dan menjaga sejarah lokal bukanlah sebuah hal yang dilarang oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Dengan menghargai sejarah lokal, sangat mungkin generasi muda bangsa mengayomi dan mencintai negara ini. Dengan latar belakang sejarah yang beragam, seharusnya untuk setiap sekolah yang ada di Aceh lebih mengutamakan pendidikan sejarah lokal yang disusun dalam kurikulum-kurikulum pendidikan. Hal ini untuk mencegah hilangnya kecintaan generasi muda akan sejarah Aceh yang gemilang. Namun, mempelajari sejarah tidak untuk terus melihat ke belakang saja.
Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, sejarah mempunyai sisi tiga dimensi. Yaitu, kemarin, hari ini dan esok. Dengan mempelajari sejarah, manusia dapat menerapkan dan mengembangkan serta membangun daerah pada hari ini demi kemajuan di masa depan.
Jangan sekali-kali terjebak dengan pemikiran mempelajari sejarah merupakan sebuah kebodohan. Al-Quran saja sebagai kitab suci bagi penganut agama Islam, sebagiannya terdiri dari sejarah perjuangan para nabi dalam menyampaikan wahyu Allah kepada ummatnya. “Jadi, mencintai sejarah Aceh, bukanlah sebuah kebodohan demi membangun masa depan tanoh rincong ke arah yang lebih baik. Tidak dengan hanya membangun museum dan menciptakan objek sejarah baru. Akan tetapi, melestarikan, menjaga dan merawat serta memberikan informasi tentang sejarah kepada seluruh masyarakat merupakan faktor utama dalam pencitraan publik kebesaran bumi Iskandar Muda,” tutur Musbaruddin, S.Pd, Ketua Komite Persiapan Pembentukan Forum Alumni Pendidikan Sejarah Aceh.
Kenapa sampai saat ini, pergolakan politik di Aceh masih terus terjadi? Jawabnya belajarlah dari Sejarah Aceh. Kenapa bangsa Aceh begitu ketar-ketir melakukan perlawanan kepada siapa saja ketika aneuk-aneuk nanggroenya di jajah. Meskipun sebuah kisah lama, sejarah telah mencatat kehebatan Teungku Puteh atau Dr. Snouk Hougrogne yang mampu mengalahkan spirit perjuangan rakyat Aceh dengan mempelajari sejarah Aceh. Pertanyaannya, apakah kita akan dikelabui kembali oleh keturunan Snouck baru? Mungkin saja, karena dengan melupakan sejarah Aceh, orang lain akan mudah memasukkan cerita-cerita tempo dulu sesuai dengan kepentingan mereka.
Seperti halnya dengan kegigihan perjuangan Bung Tomo yang kemudian membuat Bandung menjadi lautan api. Bisa saja, untuk kemudian hari pihak Belanda yang menguasai sejarah Indonesia mengatakan dan memutar balikan fakta jika generasi muda Indonesia enggan membaca sejarah negara kita.
Bagaimana dengan isu pemekaran oleh saudara-saudara kita dari pesisir Barat-Selatan dan dari dataran tinggi Gayo? Isu yang diciptakan tak lebih karena pemuda-pemuda disana terhasut oleh kepentingan politik dari sekelompok orang yang menginginkan Aceh porak poranda. Padahal sejarah telah mengukir sebuah kejayaan, Aceh itu terdiri dari puluhan suku. Termasuk suku-suku yang ada di pesisir Barat-Selatan dan terutama dari Dataran tinggi Gayo tersebut.
Melupakan sejarah, mengakibatkan hal-hal seperti diatas terjadi. Saya tidak akan melupakan sejarah Aceh. Bagaimana dengan anda? Baik itu sejarah yang bersifat kepahlawanan, sejarah perekonomian, sejarah budaya dan suku-suku Aceh serta sejarah-sejarah Aceh lainnya.
…Nanggroe Aceh nyoe seuramo mekkah
Nanggroe meutuwah pusaka kaya
Nanggroe jih ubit hasee meulimpah
Geubri le Allah yang maha kuasa
Ta bangun ta keunang
Sejarah beugeut tajaga…[]
Penulis adalah mantan ketua warga Himpunan Mahasiswa Sejarah (HIMAS) FKIP Unsyiah tahun 2005.
Transparansi Dana Sosial, Kewajiban Setiap Perusahaan
Transparansi Dana Sosial, Kewajiban Setiap Perusahaan
Banda Aceh | Harian Aceh
Publikasi dan transparansi pengelolaan uang atau anggaran untuk bencana dan masyarakat sekitar seperti corporate social responsibility (CSR), dinilai belum memihak pada public. Hal tersebut dikatakan oleh sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Tim Penyusun Rancangan Qanun Penanganan Bencana, Sabtu (29/11) di Banda Aceh.
“Kita tidak tahu berapa jumlah dana CSR yang wajib dianggarkan oleh puluhan perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam Aceh dan bagaimana system pengelolaan dan pelaporannya,” ujar Staf Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, Oki Kurniawan.
Selama ini, menurutnya, banyak perusahaan yang ada di Aceh terkesan tertutup dalam hal tersebut. Padahal, sudah sewajarnya perusahaan-perusahaan itu go public dan mengumumkan setiap laba ruginya kepada masyarakat melalui media-media lokal. Sehingga, anggaran yang dialokasikan kepada setiap perusahaan-perusahaan itu, bisa diketahui oleh masyarakat. Apalagi, setiap perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial dalam penanganan bencana yang ada di Aceh.
“Itu wajib, karena bencana yang terjadi juga dikarenakan limbah-limbah pabrik yang dihasilkan perusahaan-perusahaan tersebut,” ujar Askhalani, Koordinator Gerak Aceh.
Dengan adanya keterbukaan, menurutnya, dapat mengurangi tumpah tindih pencegahan dan penanganan bencana yang ada. Seperti contohnya penanganan bencana di Aceh Selatan oleh pihak Dinas Sosial di Kabupaten setempat. “Yang dibantu dalam penanganan bencana itu, tak lebih dari mie instant, alat kontrasepsi dan lainnya yang memang sudah bertumpuk di gudang Dinas Sosial,” lanjutnya.
Setiap perusahaan yang ada, baik itu asing dan lokal, harus ditegaskan mengenai transparansi tersebut. “Dan itu, harus ditetapkan oleh pemerintah dalam Pergub (Peraturan Gubernur-red) atau qanun yang ada,” ujar Eka, TA. Gender Hivos, yang ikut terlibat dalam tim tersebut.
Dengan adanya perundang-undangan yang jelas, maka setiap perusahaan akan ditekankan kewajiban sosialnya pada anggaran penanganan bencana yang ada. “Sehingga, tidak lepas tangan begitu saja,” tambahnya.
Ekplorasi alam yang dilakukan oleh perusahaan-perusahan tersebut, contoh saja Exxon Mobil, SAI dan lainnya, harus diselaraskan dengan kewajiban sosial mereka atas penanganan bencana yang terjadi di Aceh.
Lanjutnya, setidaknya mereka harus menyisihkan sedikit CSR nya untuk hal itu. Sehingga, ketika terjadi bencana di Aceh, masyarakat tidak merasakan kesengsaraan.
“Sebenarnya, alokasi anggaran penanganan bencana dan community development itu ada di setiap perusahaan. Akan tetapi, selama ini mereka menyetornya ke pusat, tidak ke pemerintah daerah,” lanjut Abdil dari Walhi.
Karenanya, pengelolaan anggaran itu ada di pemerintah pusat alias Jakarta. Sementara Aceh, hanya menerima saja. Untuk itu, melalui qanun setidaknya, atau pergub, perusahaan-perusahaan ini, bisa membayar kewajiban mereka kepada pemerintah lokal.
“Setidaknya 30 persen saja, dari CSR mereka,” ujarnya.
Ketidak transparansi itu juga ada di perusahaan milik publik. Contohnya, Bank Pembangunan Derah (BPD) yang sahamnya bersumber dari Pemda. “Tidak ada publikasi membuat masyarakat tidak tahu mengenai pengelolaan uang mereka. Sudah saatnya, perusahaan-perusahaan itu terbuka pada masyarakat. Khususnya mengenai Comdev dan CSR,” tandas Askhalani.
“Harus ada laporan pertanggung jawaban dana sosial kepada publik oleh perusahaan-perusahaan yang berkedudukan di Aceh, tidak hanya perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan. Industri dan pelayaran juga,” tegas Abdil.cbn
Banda Aceh | Harian Aceh
Publikasi dan transparansi pengelolaan uang atau anggaran untuk bencana dan masyarakat sekitar seperti corporate social responsibility (CSR), dinilai belum memihak pada public. Hal tersebut dikatakan oleh sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Tim Penyusun Rancangan Qanun Penanganan Bencana, Sabtu (29/11) di Banda Aceh.
“Kita tidak tahu berapa jumlah dana CSR yang wajib dianggarkan oleh puluhan perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam Aceh dan bagaimana system pengelolaan dan pelaporannya,” ujar Staf Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, Oki Kurniawan.
Selama ini, menurutnya, banyak perusahaan yang ada di Aceh terkesan tertutup dalam hal tersebut. Padahal, sudah sewajarnya perusahaan-perusahaan itu go public dan mengumumkan setiap laba ruginya kepada masyarakat melalui media-media lokal. Sehingga, anggaran yang dialokasikan kepada setiap perusahaan-perusahaan itu, bisa diketahui oleh masyarakat. Apalagi, setiap perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial dalam penanganan bencana yang ada di Aceh.
“Itu wajib, karena bencana yang terjadi juga dikarenakan limbah-limbah pabrik yang dihasilkan perusahaan-perusahaan tersebut,” ujar Askhalani, Koordinator Gerak Aceh.
Dengan adanya keterbukaan, menurutnya, dapat mengurangi tumpah tindih pencegahan dan penanganan bencana yang ada. Seperti contohnya penanganan bencana di Aceh Selatan oleh pihak Dinas Sosial di Kabupaten setempat. “Yang dibantu dalam penanganan bencana itu, tak lebih dari mie instant, alat kontrasepsi dan lainnya yang memang sudah bertumpuk di gudang Dinas Sosial,” lanjutnya.
Setiap perusahaan yang ada, baik itu asing dan lokal, harus ditegaskan mengenai transparansi tersebut. “Dan itu, harus ditetapkan oleh pemerintah dalam Pergub (Peraturan Gubernur-red) atau qanun yang ada,” ujar Eka, TA. Gender Hivos, yang ikut terlibat dalam tim tersebut.
Dengan adanya perundang-undangan yang jelas, maka setiap perusahaan akan ditekankan kewajiban sosialnya pada anggaran penanganan bencana yang ada. “Sehingga, tidak lepas tangan begitu saja,” tambahnya.
Ekplorasi alam yang dilakukan oleh perusahaan-perusahan tersebut, contoh saja Exxon Mobil, SAI dan lainnya, harus diselaraskan dengan kewajiban sosial mereka atas penanganan bencana yang terjadi di Aceh.
Lanjutnya, setidaknya mereka harus menyisihkan sedikit CSR nya untuk hal itu. Sehingga, ketika terjadi bencana di Aceh, masyarakat tidak merasakan kesengsaraan.
“Sebenarnya, alokasi anggaran penanganan bencana dan community development itu ada di setiap perusahaan. Akan tetapi, selama ini mereka menyetornya ke pusat, tidak ke pemerintah daerah,” lanjut Abdil dari Walhi.
Karenanya, pengelolaan anggaran itu ada di pemerintah pusat alias Jakarta. Sementara Aceh, hanya menerima saja. Untuk itu, melalui qanun setidaknya, atau pergub, perusahaan-perusahaan ini, bisa membayar kewajiban mereka kepada pemerintah lokal.
“Setidaknya 30 persen saja, dari CSR mereka,” ujarnya.
Ketidak transparansi itu juga ada di perusahaan milik publik. Contohnya, Bank Pembangunan Derah (BPD) yang sahamnya bersumber dari Pemda. “Tidak ada publikasi membuat masyarakat tidak tahu mengenai pengelolaan uang mereka. Sudah saatnya, perusahaan-perusahaan itu terbuka pada masyarakat. Khususnya mengenai Comdev dan CSR,” tandas Askhalani.
“Harus ada laporan pertanggung jawaban dana sosial kepada publik oleh perusahaan-perusahaan yang berkedudukan di Aceh, tidak hanya perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan. Industri dan pelayaran juga,” tegas Abdil.cbn
CORONG
Cang Panah :
CORONG
Oleh. Boy Nashruddin Agus
Kemarin, Apa Ma’un duduk diwarung kopi sebelah rumahku. Dia, terlihat serius mengenyam sehelai Koran. Sembari menyeruput kopinya, ia bergumam-gumam dan sesekali mengangguk-angguk. Entah apa yang dipikirkannya saat itu.
Melihat keasyikannya, aku mencoba menyelidik. Apa gerangan ia terlihat serius begitu. Pasalnya, selama ini ia sama sekali beu’eu menyentuh koran apalagi membacanya.
“O…teungku, kenapa asyik sekali hari ini?” tanyaku.
Ia hanya tersenyum-senyum. Sesekali, rokok berplat kuning menyentuh bibrnya yang kemudian mengepulkan asap ke mukaku.
“Coba pinjam bentar,” pintaku, seraya menarik koran yang dibacanya.
“Woi…sebentar dek gam. Aku lagi serius ni baca berita,” teriaknya, menampik tangan ku.
Rasa penasaran ku semakin memuncak. Tak pernah aku seperti ini. Kesabaranku pun habis. Ku rampas Koran yang ada di tangannya, lalu aku melarikan diri ke rumah. Ku intip dari jendela kamar, Apa Ma’un terlihat kesal. Mulutnya komat-kamit.
Kutelisik satu persatu judul koran. Sehelai demi sehelai. Ketemu…ini dia yang dibaca Apa Ma’un. Rupanya dalam berita tersebut, nama tukang ek u ini, disebut-sebut. Anehnya lagi, dari berita tersebut Apa Ma’un menjadi salah satu nara sumbernya.
“Peuhan,” batinku.
Dikabarkan di surat kabar itu, Apa Ma’un mengupas kehidupannya yang disakiti oleh keuchik mengenai pemberian bantuan modal usaha. Padahal, dia adalah salah satu asoe lhok di gampong ini. Sedangkan geuchik tersebut, hanyalah pendatang yang kawin dengan perempuan gampongnya. Apalagi, umurnya lebih muda tinimbang sang geuchik tersebut.
Setelah membaca berita itu, aku kembalikan koran Apa Ma’un yang sedang bercerita pada Apa Lah, Ma’e dan rakan-rakannya yang lain.
“Kriban dek gam? Geut keun haba lon?” tanya dia padaku.
“Entahlah,” jawabku, tak mau ambil pusing dengan sengketa yang terkesan pribadi ini.
Besoknya, aku kembali menyaksikan kondisi yang sama tentang Apa Ma’un. Tapi, hari ini mukanya memerah. Mulutnya komat-kamit bagai dukun yang sedang merapalkan jampi-jampi. Kopi yang diteguknya, dimuntahkan kembali. “Puih…Panas,” teriaknya.
“Peu Lom?” tanyaku
“Hari ini, beritanya gak enak. Geuchik laknat itu, menuduhku tak pernah puas dengan pemerintahannya. Aku, dikatakan mencari-cari kesalahan dia,” ketusnya.
“Weleh…itu aja marah. Kemarin kan, Apa juga menghujat geuchik itu,” kataku.
“Pokoknya aku gak terima. Memang dia gak kenal apa dengan asoe lhok gampong ini?”
Aku pusing dengan tingkah Apa Ma’un. Tiba-tiba Apa Lah yang mendengarkan pembicaraan kami, berujar. “Hai Dek Gam, kau kan yang wartawan di media ini. Kenapa tak kau tulis saja pernyataan Apa Ma’un. Gak perlu dibela si geuchik itu, diakan bukan asoe lhok gampong kita,” cetusnya, seraya tersenyum lebar.
Mendengar hal itu, Apa Ma’un berdiri dari bangku panjangnya. Lagaknya berubah seakan-akan menjadi orator ulung. Mulutnya disengajakan untuk dibuka lebar-lebar. Tak perlu pakai mik, suaranya hampir didengar oleh seluruh warga gampong.
“Woi…kok bengong. Kamu catat pernyataan ku,” bentaknya.
“Alah hai Apa. Neu pikee koran lon corong dron neuh?” jawabku, sembari berlalu meninggalkan Apa Ma’un yang berkacak pinggan, dengan sebelah kakinya berada di atas meja. Lalu, gedubrak…Apa Ma’un terjatuh. Gelas kopi panas tumpah ke atasnya. Sementara kain sarung yang dipakainya, telah terbuka bebas. ‘Burung’ Apa Ma’un pun menampakkan corongnya. Seakan-akan mau memaki diriku layaknya si empunya. Tobat deh…*
CORONG
Oleh. Boy Nashruddin Agus
Kemarin, Apa Ma’un duduk diwarung kopi sebelah rumahku. Dia, terlihat serius mengenyam sehelai Koran. Sembari menyeruput kopinya, ia bergumam-gumam dan sesekali mengangguk-angguk. Entah apa yang dipikirkannya saat itu.
Melihat keasyikannya, aku mencoba menyelidik. Apa gerangan ia terlihat serius begitu. Pasalnya, selama ini ia sama sekali beu’eu menyentuh koran apalagi membacanya.
“O…teungku, kenapa asyik sekali hari ini?” tanyaku.
Ia hanya tersenyum-senyum. Sesekali, rokok berplat kuning menyentuh bibrnya yang kemudian mengepulkan asap ke mukaku.
“Coba pinjam bentar,” pintaku, seraya menarik koran yang dibacanya.
“Woi…sebentar dek gam. Aku lagi serius ni baca berita,” teriaknya, menampik tangan ku.
Rasa penasaran ku semakin memuncak. Tak pernah aku seperti ini. Kesabaranku pun habis. Ku rampas Koran yang ada di tangannya, lalu aku melarikan diri ke rumah. Ku intip dari jendela kamar, Apa Ma’un terlihat kesal. Mulutnya komat-kamit.
Kutelisik satu persatu judul koran. Sehelai demi sehelai. Ketemu…ini dia yang dibaca Apa Ma’un. Rupanya dalam berita tersebut, nama tukang ek u ini, disebut-sebut. Anehnya lagi, dari berita tersebut Apa Ma’un menjadi salah satu nara sumbernya.
“Peuhan,” batinku.
Dikabarkan di surat kabar itu, Apa Ma’un mengupas kehidupannya yang disakiti oleh keuchik mengenai pemberian bantuan modal usaha. Padahal, dia adalah salah satu asoe lhok di gampong ini. Sedangkan geuchik tersebut, hanyalah pendatang yang kawin dengan perempuan gampongnya. Apalagi, umurnya lebih muda tinimbang sang geuchik tersebut.
Setelah membaca berita itu, aku kembalikan koran Apa Ma’un yang sedang bercerita pada Apa Lah, Ma’e dan rakan-rakannya yang lain.
“Kriban dek gam? Geut keun haba lon?” tanya dia padaku.
“Entahlah,” jawabku, tak mau ambil pusing dengan sengketa yang terkesan pribadi ini.
Besoknya, aku kembali menyaksikan kondisi yang sama tentang Apa Ma’un. Tapi, hari ini mukanya memerah. Mulutnya komat-kamit bagai dukun yang sedang merapalkan jampi-jampi. Kopi yang diteguknya, dimuntahkan kembali. “Puih…Panas,” teriaknya.
“Peu Lom?” tanyaku
“Hari ini, beritanya gak enak. Geuchik laknat itu, menuduhku tak pernah puas dengan pemerintahannya. Aku, dikatakan mencari-cari kesalahan dia,” ketusnya.
“Weleh…itu aja marah. Kemarin kan, Apa juga menghujat geuchik itu,” kataku.
“Pokoknya aku gak terima. Memang dia gak kenal apa dengan asoe lhok gampong ini?”
Aku pusing dengan tingkah Apa Ma’un. Tiba-tiba Apa Lah yang mendengarkan pembicaraan kami, berujar. “Hai Dek Gam, kau kan yang wartawan di media ini. Kenapa tak kau tulis saja pernyataan Apa Ma’un. Gak perlu dibela si geuchik itu, diakan bukan asoe lhok gampong kita,” cetusnya, seraya tersenyum lebar.
Mendengar hal itu, Apa Ma’un berdiri dari bangku panjangnya. Lagaknya berubah seakan-akan menjadi orator ulung. Mulutnya disengajakan untuk dibuka lebar-lebar. Tak perlu pakai mik, suaranya hampir didengar oleh seluruh warga gampong.
“Woi…kok bengong. Kamu catat pernyataan ku,” bentaknya.
“Alah hai Apa. Neu pikee koran lon corong dron neuh?” jawabku, sembari berlalu meninggalkan Apa Ma’un yang berkacak pinggan, dengan sebelah kakinya berada di atas meja. Lalu, gedubrak…Apa Ma’un terjatuh. Gelas kopi panas tumpah ke atasnya. Sementara kain sarung yang dipakainya, telah terbuka bebas. ‘Burung’ Apa Ma’un pun menampakkan corongnya. Seakan-akan mau memaki diriku layaknya si empunya. Tobat deh…*
Subscribe to:
Posts (Atom)
.jpg)
