Monday, August 27, 2007

DERITA SI SAKIT di Rumah Sakit


Udara hari itu begitu panas, namun angin sepoi-sepoi tetap menghembus di sela-sela dedaunan. Sementara itu, sekumpulan orang terlihat keluar dari sebuah ruangan bedah pria dengan mendorong sebuah bangsal pesakitan. Raut wajah mereka terlihat sedih, maklum saja pada saat itu ada yang baru menghembuskan nafas terakhir.
“Innalillahi wa innalillahi raji’un,” serempak orang-orang yang melihat, mengucapkan kalimat ini. Begitulah suasana keseharian di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA) Banda Aceh.

Bagaikan sebuah cerita yang bersambung, Rumah Sakit Zainal Abidin yang seharusnya menjadi rumah sakit kebanggan masyarakat Aceh, harus jatuh bangun dalam melayani pasiennya. Sebuah kasus yang terjadi pada tanggal 22 Januari 2007, misalnya. Ketika itu, Saribanun (38th) penderita tumor rahim, Wardiah penderita tumor mulut, Samsunar (34th), penderita gangguan THT dan Hasbi penderita batu ginjal, mempunyai cerita menarik mengenai proses operasi yang dilakukan di Rumah Sakit tersebut.

Keempat pasien itu, terbaring lemah tak berdaya karena sudah dibius oleh para dokter guna menjalankan operasi bedah. Namun ketika itu, tiba-tiba listrik mati. Menariknya, dr. Dahril yang menangani operasi salah satu pasien yang bernama Hasbi, mengaku telah memegang ginjal, dengan kata lain perutnya sudah dibedah. Akan tetapi tepat pada saat itu, listrik pun padam. “Ginjalnya sudah saya pegang, sedang menuju proses pengeluaran batu. Tapi listrik mati dan saya membatalkan operasi itu,” kata Dahril, seperti yang dilansir oleh salah satu media Serambi Indonesia edisi 23 Januari 2007.

Ironinya, kasus yang dipandang sangat urgen ini, sampai sekarang belum juga tertuntaskan. Menurut Kabag. HUMAS RSUZA kepada Mediasi, Tarmizi (13/8) mengatakan bahwa pengadaan genseit tersebut sedang dalam proses. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa semua itu sudah di limpahkan kepada pihak keuangan Kantor Gubernur NAD untuk di sahkan anggarannya.

Selain kasus padamnya listrik ketika pasien di operasi gara-gara genseit yang rusak, banyak pengguna layanan RSUZA masih merasakan kurangnya pelayanan yang diberikan oleh pihak pelayan kesehatan tersebut. “Saya sendiri secara pribadi merasa sangat kecewa dengan pelayanan yang diberikan. Kalau begini terus pelayanannya, pasien yang dirawat di sini bukan jadi sembuh, tapi malah jadi tambah parah,” kata Ishak Kasem yang juga Ketua Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) di DPRD NAD, mengeluhkan pengalaman pribadinya pada wartawan.

Pengalaman yang dirasakan oleh Ishak Kasem juga diderita oleh Halimah, 50th. Wanita tersebut sangat kesal dengan sistem pelayanan yang diberikan di RSUZA. Adiknya yang sebenarnya sudah harus dioperasi semenjak satu bulan lalu, sampai saat ini belum juga dilakukan oleh dokter.

“Sudah satu bulan saya di sini menemani adik saya yang katanya mau dioperasi. Tapi sampai sekarang belum juga terlaksana,” ujar wanita tersebut kepada pengunjung pasien lainnya dan pada Mediasi di ruang rawat bedah pria RSUZA.
Seorang pasien lainnya yang juga dirawat di ruang bedah pria tersebut, mengeluhkan bahwa ianya, kurang diperhatikan oleh dokter. Sudah satu minggu ini, beliau dirawat namun dokter yang menangani hanya dua kali menjenguk, sedangkan lainnya ditangani oleh perawat.

Sementara itu, Kepala BPK RSUZA Banda Aceh, dr. Rus Munandar juga mengakui kalau pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit yang dipimpinnya itu kepada masyarakat masih kurang memuaskan.

“Memang ini harus kita akui, karena pelayanan itu belum memuaskan semua pihak. Tapi inikan proses, jadi kita terus mencoba segala macam cara untuk meningkatkan pelayanan. Jadi mulai dari sistem kita perbaiki, sumber daya manusia (SDM) kita perbaiki dan fasilitas lainnya. Pertemuan rapat dengar pendapat dengan dewan seperti ini sangat bagus sekali sebagai masukan. Jadi, nanti kalau kita ajukan usulan, mudah-mudahan pihak DPRD NAD, bisa memahami inilah rasionalisasinya yang ada. Jadi nanti, kalau tidak ada bantuan DPRD, saya kira akan susah sekali,” ujarnya.

Guna mengantisipasi kurangnya pelayanan yang dirasakan oleh pihak pasien selama di rumah sakit, Tarmizi mengatakan bahwa pihaknya bersama Kepala RSUZA telah mencoba melakukan pembenahan terhadap sistem pelayanan. Sedangkan untuk pasien dan keluarga yang merasa kurang diperhatikan, tambahnya lagi, agar dapat mengisi kotak saran/pengaduan yang sudah tersebar di seluruh ruangan yang ada di RSUZA.
Dalam acara coffe morning yang diadakan oleh Irwandi Yusuf, Gubernur NAD saat menjamu wartawan, selasa (14/8), mengatakan bahwa manajemen rumah sakit itu sedang “sakit”. “Selama ini, RSU Zainal Abidin bukan menyembuhkan orang sakit melainkan membuat orang tambah sakit karena berobat di situ,” tambahnya lagi. Lebih lanjut, Gubernur Aceh tersebut menegaskan bahwa sebelum ramadhan ini akan melakukan perombakan manajemen rumah sakit guna meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Sunday, August 26, 2007

UNDANG-UNDANG PERS


BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, megolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers asing.
8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.
9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa melawan hukum.
10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
11. Hak Jawab adalah hak seorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.


BAB II
ASAS, FUNGSI, HAK KEWAJIBANDAN PERANAN PERS
Pasal 2

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3
(1) Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
(2) Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4
(1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara,
(2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran.
(3) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Pasal 5
(1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
(2) Pers wajib melayani Hak Jawab.
(3) Pers wajib melayani Hak Koreksi.

Pasal 6
Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:
a. memenuhi hak masyrakat untuk mengetahui;
b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta meghormati kebhinekaan;
c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;
d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

BAB III
WARTAWAN

Pasal 7
(1) Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
(2) Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik

Pasal 8
Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum

BAB IV
PERUSAHAAN PERS

Pasal 9
(1) Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
(2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 10
Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

Pasal 11
Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

Pasal 12
Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan: khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Pasal 13
Perusahaan pers dilarang memuat iklan:
a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. peragaan wujud rokok dan penggunaan rokok.

Pasal 14
Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.

BAB V
DEWAN PERS

Pasal 15
(1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan menigkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
(2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
b. melakukan pengkajian untuk mengembangkan kehidupan pers;
c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
g. mendata perusahaan pers.
h. mendata perusahaan pers.
(3) Anggota Dewan Pers terdiri dari:
a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang-bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
(4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
(5) Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
(6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
(7) Sumber Pembiayaan Dewan Pers berasal dari:
a. organisasi pers;
b. perusahaan pers;
c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat

BAB VI
PERS ASING

Pasal 16
Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 17
(1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
a. memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers.
b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

BABVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja dan melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).


BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
(1) Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.
(2) Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Pada saat undang-undang ini mulai berlaku:
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3235);
(2) Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala; dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MULADI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 16